Jumat, 9 Oktober 2026
- Advertisement -

Guru Butuh Bukti Efektivitas Vaksin

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Tidak sedikit guru yang menolak untuk divaksinasi. Padahal, vaksinasi terhadap guru ini akan memberikan dampak positif kepada warga pendidikan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka pada Januari 2021.

Mengenai hal itu, Ketua X DPR RI Syaiful Huda pun memberikan tanggapannya. Dia mengatakan bahwa penolakan itu wajar karena khawatir akan efektivitas vaksin tersebut. Menurutnya, kepercayaan guru ini dapat dibuktikan dengan bukti vaksinasi dari pejabat publik.

“Boleh (pejabat publik vaksin), saya kira enggak apa-apa (kalau Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim) divaksin terlebih dulu,” jelasnya kepada wartawan, Rabu (9/12).

Dia menilai bahwa sosok pejabat publik sekelas menteri seperti Nadiem akan menjadi bukti efektivitas vaksin Covid-19. Huda juga meyakini para guru ini pun akan berani untuk divaksinasi.

Baca Juga:  Awas, Tito akan Pantau APBD Agar Tepat Sasaran

“Prinsipnya memang dalam suasana begini butuh keteladanan dari elite, dan saya kira enggak ada salahnya setiap kita mengambil peran yang terbaik dalam suasana ini. Termasuk keberanian untuk menjadi pihak pertama yang mencoba vaksin ini,” imbuhnya.

Namun, menurut dia bukan guru saja yang ingin melihat bukti dari efektivitas vaksin Covid-19 melalui para pejabat. Oleh karenanya, pejabat publik dapat menjadi contoh baik untuk masyarakat.

“Dan saya kira tidak ada salahnya misalnya mewakili masing-masing entitas, dan mewakili masing-masing masyarakat, supaya ada trust begitu. Jadi disuntik bareng saja, dalam waktu yang bersamaan mewakili medis, mewakili guru, termasuk pejabat publik, terus termasuk polisi tentara jadi serentak saja, representasi masing-masing,” tutup dia.

Baca Juga:  Lima Terdakwa Korupsi Anggaran Makan Minum di Kuansing Divonis Berbeda

Sebagai informasi, sebelumnya Koordinator Nasional Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim menyampaikan, masih terdapat guru yang enggan untuk dilakukan vaksinasi.

 â€œSaya mendapatkan curhat dari beberapa guru-guru dari daerah, mereka belum bersedia divaksin terlebih dulu,” jelasnya, Rabu (9/12).

Sumber : JawaPos.com

Editor : M Ali Nurman

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Tidak sedikit guru yang menolak untuk divaksinasi. Padahal, vaksinasi terhadap guru ini akan memberikan dampak positif kepada warga pendidikan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka pada Januari 2021.

Mengenai hal itu, Ketua X DPR RI Syaiful Huda pun memberikan tanggapannya. Dia mengatakan bahwa penolakan itu wajar karena khawatir akan efektivitas vaksin tersebut. Menurutnya, kepercayaan guru ini dapat dibuktikan dengan bukti vaksinasi dari pejabat publik.

“Boleh (pejabat publik vaksin), saya kira enggak apa-apa (kalau Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim) divaksin terlebih dulu,” jelasnya kepada wartawan, Rabu (9/12).

Dia menilai bahwa sosok pejabat publik sekelas menteri seperti Nadiem akan menjadi bukti efektivitas vaksin Covid-19. Huda juga meyakini para guru ini pun akan berani untuk divaksinasi.

Baca Juga:  Gubri Fokus Tuntaskan Persoalan Abrasi

“Prinsipnya memang dalam suasana begini butuh keteladanan dari elite, dan saya kira enggak ada salahnya setiap kita mengambil peran yang terbaik dalam suasana ini. Termasuk keberanian untuk menjadi pihak pertama yang mencoba vaksin ini,” imbuhnya.

- Advertisement -

Namun, menurut dia bukan guru saja yang ingin melihat bukti dari efektivitas vaksin Covid-19 melalui para pejabat. Oleh karenanya, pejabat publik dapat menjadi contoh baik untuk masyarakat.

“Dan saya kira tidak ada salahnya misalnya mewakili masing-masing entitas, dan mewakili masing-masing masyarakat, supaya ada trust begitu. Jadi disuntik bareng saja, dalam waktu yang bersamaan mewakili medis, mewakili guru, termasuk pejabat publik, terus termasuk polisi tentara jadi serentak saja, representasi masing-masing,” tutup dia.

- Advertisement -
Baca Juga:  Awas, Tito akan Pantau APBD Agar Tepat Sasaran

Sebagai informasi, sebelumnya Koordinator Nasional Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim menyampaikan, masih terdapat guru yang enggan untuk dilakukan vaksinasi.

 â€œSaya mendapatkan curhat dari beberapa guru-guru dari daerah, mereka belum bersedia divaksin terlebih dulu,” jelasnya, Rabu (9/12).

Sumber : JawaPos.com

Editor : M Ali Nurman

Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos

Berita Lainnya

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Tidak sedikit guru yang menolak untuk divaksinasi. Padahal, vaksinasi terhadap guru ini akan memberikan dampak positif kepada warga pendidikan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka pada Januari 2021.

Mengenai hal itu, Ketua X DPR RI Syaiful Huda pun memberikan tanggapannya. Dia mengatakan bahwa penolakan itu wajar karena khawatir akan efektivitas vaksin tersebut. Menurutnya, kepercayaan guru ini dapat dibuktikan dengan bukti vaksinasi dari pejabat publik.

“Boleh (pejabat publik vaksin), saya kira enggak apa-apa (kalau Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim) divaksin terlebih dulu,” jelasnya kepada wartawan, Rabu (9/12).

Dia menilai bahwa sosok pejabat publik sekelas menteri seperti Nadiem akan menjadi bukti efektivitas vaksin Covid-19. Huda juga meyakini para guru ini pun akan berani untuk divaksinasi.

Baca Juga:  Lima Terdakwa Korupsi Anggaran Makan Minum di Kuansing Divonis Berbeda

“Prinsipnya memang dalam suasana begini butuh keteladanan dari elite, dan saya kira enggak ada salahnya setiap kita mengambil peran yang terbaik dalam suasana ini. Termasuk keberanian untuk menjadi pihak pertama yang mencoba vaksin ini,” imbuhnya.

Namun, menurut dia bukan guru saja yang ingin melihat bukti dari efektivitas vaksin Covid-19 melalui para pejabat. Oleh karenanya, pejabat publik dapat menjadi contoh baik untuk masyarakat.

“Dan saya kira tidak ada salahnya misalnya mewakili masing-masing entitas, dan mewakili masing-masing masyarakat, supaya ada trust begitu. Jadi disuntik bareng saja, dalam waktu yang bersamaan mewakili medis, mewakili guru, termasuk pejabat publik, terus termasuk polisi tentara jadi serentak saja, representasi masing-masing,” tutup dia.

Baca Juga:  Perketat Prokes, Dua Kabupaten Jadi Sampel

Sebagai informasi, sebelumnya Koordinator Nasional Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim menyampaikan, masih terdapat guru yang enggan untuk dilakukan vaksinasi.

 â€œSaya mendapatkan curhat dari beberapa guru-guru dari daerah, mereka belum bersedia divaksin terlebih dulu,” jelasnya, Rabu (9/12).

Sumber : JawaPos.com

Editor : M Ali Nurman

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari