JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Tenaga Kesehatan seperti dokter dan perawat serta aparat Kepolisian dan Tentara Republik Indonesia (TNI) merupakan garda depan (front liners) yang akan mendapatkan injeksi vaksin COVID-19 terlebih dahulu. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) sekaligus Menteri Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto di Jakarta.
Menurut Airlangga, prioritas ini sesuai dengan instruksi dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo sekaligus mengikuti standar World Health Organization (WHO). Airlangga menjelaskan kesabaran seluruh warga Indonesia karena vaksin datang secara bertahap dan karenanya harus membuat prioritas.
“Penetapan prioritas ini telah mengikuti standar yang diberikan oleh WHO dan juga melalui ITAGI (Indonesian Technical Advisory Group on Immunization/ITAGI) serta mereka yang ahli di bidangnya,” katanya.
“Kami meminta masyarakat tetap menerapkan 3T, Testing, Tracing dan Treatment serta 3M, Mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, Memakai Masker serta Menjaga Jarak,†tegas Airlangga.
“Sebanyak 32 juta dosis disiapkan untuk yang menerima bantuan iuran BPJS yang tidak memiliki komorbit dan berusia antara 18-59 tahun. Rentan usia dan kondisi penerima ini disesuaikan dengan yang mengikuti uji klinis,” beber Airlangga.
“Tentunya nanti akan kita dorong lebih luas lagi bagi penerima vaksin. Hal ini harus dilakukan secara bertahap secara melihat efektivitasnya,†ujar Airlangga.
Pemerintah Indonesia telah menyiapkan pengadaan vaksin sejak Maret 2020 melalui pembicaraan dengan SINOVAC dan beberapa produsen vaksin lainnya. Melalui intensitas pembicaraan dengan SINOVAK, Indonesia mendapatkan kesempatan untuk mengikuti uji klinis fase ketiga dan dimulai di Bandung.
“Mereka sudah melihat cara pembuatan vaksin di pabriknya di Cina. Dengan begitu diharapkan tinggal menunggu konfirmasi, evaluasi dari fase uji klinis ketiga dan data yang diserahkan oleh SINOVAC ke BPOM,” beber Airlangga.
Dari evaluasi dari fase ketiga uji klinis tersebut, Airlangga mengatakan, bahwa BPOM juga perlu mendapatkan seluruh informasi yang diperoleh oleh SINOVAC di seluruh negara di luar Indonesia untuk dilakukan perbandingan. Hal ini, menurutnya, untuk meyakinkan bahwa vaksin tersebut memiliki efektivitas serta melihat aspek keamanan, baku mutu dan prosentase keberhasilannya.
“Saat ini mereka menganalisis laporan dan menunggu hasil uji klinis dari di Bandung. Diharapkan ketiga uji klinis ini sudah didapat datanya pada awal desember dan membutuhkan waktu 1-2 minggu untuk membandingkan data-data dengan negara lain,†kata Airlangga.
“Kami menyiapkan multi source dari vaksin untuk memastikan ketersediaannya,” sambungnya.
“Uji klinis ini dikoordinasi oleh Kementerian Kesehatan dan BPOM,†jelas Airlangga dalam keterangan tertulis resmi KPCPEN yang diterima Riaupos.co, Rabu (9/12/2020).
Editor: Eka G Putra