JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Setelah Komisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat (RDP) tertutup di Gedung Merah Putih KPK, kemarin (8/7) giliran Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang melakukan kunjungan ke kantor lembaga antirasuah tersebut.
Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding menyatakan, pertemuan tertutup itu membahas program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang terkait langsung dengan BUMN. Petinggi BUMN diterima lima pimpinan KPK bersama Deputi Pencegahan Pahala Nainggolan. "Berlangsung selama kurang lebih 1,5 jam," ujar Ipi kepada wartawan.
Menurut Ipi, pertemuan tersebut membahas dua hal dari enam skema pembiayaan penanganan Covid-19 yang secara langsung terkait dengan Kementerian BUMN, yakni usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pembiayaan korporasi. "Disampaikan oleh menteri BUMN bahwa semua mekanisme dan desain program saat ini belum selesai," ujarnya.
Erick Thohir, kata Ipi, sebatas menyampaikan progres tiap-tiap skema. "Menteri BUMN juga mengusulkan agar KPK dapat mengawal setiap tahapan lebih awal," ucapnya.
Tahapan yang dimaksud terkait dengan pembuatan regulasi. "Menteri BUMN menawarkan agar KPK di-update dan diikutsertakan untuk dapat memberikan masukan," imbuhnya.
Setelah program diimplementasikan, KPK diminta membuat kajian. Menurut Ipi, pihaknya sudah melakukan koordinasi rutin terkait dengan PEN itu. Salah satunya dengan Kementerian Keuangan. "Pembahasan teknis disepakati dilakukan pada tingkat Wamen dan kedeputian pencegahan," katanya.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Rinaldi
JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Setelah Komisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat (RDP) tertutup di Gedung Merah Putih KPK, kemarin (8/7) giliran Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang melakukan kunjungan ke kantor lembaga antirasuah tersebut.
Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding menyatakan, pertemuan tertutup itu membahas program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang terkait langsung dengan BUMN. Petinggi BUMN diterima lima pimpinan KPK bersama Deputi Pencegahan Pahala Nainggolan. "Berlangsung selama kurang lebih 1,5 jam," ujar Ipi kepada wartawan.
- Advertisement -
Menurut Ipi, pertemuan tersebut membahas dua hal dari enam skema pembiayaan penanganan Covid-19 yang secara langsung terkait dengan Kementerian BUMN, yakni usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pembiayaan korporasi. "Disampaikan oleh menteri BUMN bahwa semua mekanisme dan desain program saat ini belum selesai," ujarnya.
Erick Thohir, kata Ipi, sebatas menyampaikan progres tiap-tiap skema. "Menteri BUMN juga mengusulkan agar KPK dapat mengawal setiap tahapan lebih awal," ucapnya.
- Advertisement -
Tahapan yang dimaksud terkait dengan pembuatan regulasi. "Menteri BUMN menawarkan agar KPK di-update dan diikutsertakan untuk dapat memberikan masukan," imbuhnya.
Setelah program diimplementasikan, KPK diminta membuat kajian. Menurut Ipi, pihaknya sudah melakukan koordinasi rutin terkait dengan PEN itu. Salah satunya dengan Kementerian Keuangan. "Pembahasan teknis disepakati dilakukan pada tingkat Wamen dan kedeputian pencegahan," katanya.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Rinaldi
