NAYPYIDAW (RIAUPOS.CO) — Junta militer menemukan cara untuk menjebloskan Aung San Suu Kyi ke dalam penjara. Kemarin (3/2) pemimpin Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) itu resmi didakwa melanggar aturan ekspor dan impor. Sebab, dia memiliki walkie-talkie yang diimpor secara ilegal. Alat tersebut selama ini dipakai pengawal Suu Kyi. Jika terbukti bersalah, dia terancam hukuman dua tahun kurungan.
Berdasar dokumen kepolisian Naypyidaw terungkap, militer menemukan walkie-talkie tersebut saat menggeledah kediaman Suu Kyi. Selain impor ilegal, radio komunikasi itu dianggap digunakan tanpa izin. Pengadilan sudah menandatangani surat penahanan Suu Kyi selama dua pekan. Dakwaan yang menjerat Suu Kyi juga dibenarkan petinggi NLD.
Junta militer juga bakal menyelidiki kecurangan pada pemilu November 2020. Partai Solidaritas dan Pembangunan Serikat (USDP) yang didukung militer kalah telak dari NLD. Mereka hanya berhasil mendapatkan 71 kursi. Sebaliknya, NLD meraup 920 kursi di parlemen.
"Presiden Win Myint didakwa melanggar aturan terkait dengan Covid-19 karena menemui penduduk saat kampanye tahun lalu," bunyi laporan The Guardian.
NLD juga mengungkapkan, militer telah bertindak melanggar hukum. Mereka masuk ke kantor NLD di berbagai wilayah serta menyita berbagai dokumen dan komputer.
Langkah militer dan dakwaan yang menjerat Suu Kyi itu ditengarai bakal membuat penduduk kian berang. Sebab, saat ini mereka tidak setenang pada hari pertama dan kedua kudeta. Rakyat Myanmar mulai melawan. Seruan untuk membangkang dan menentang kudeta kian menggema meski belum ada aksi turun ke jalan secara besar-besaran.
Mulai kemarin, dokter dan tenaga kesehatan di rumah sakit yang tersebar di penjuru Myanmar mogok kerja. Mereka semua memakai pita merah dan hanya mau melayani kasus-kasus darurat. Merah adalah warna partai NLD. Beberapa staf bahkan memilih untuk benar-benar mogok tanpa melayani pasien sama sekali.
"Saya tidak memiliki keinginan untuk bekerja di bawah kediktatoran militer," kata Nor Nor Wint Wah, dokter di Mandalay.
Para aktivis juga mulai melawan dengan menyerukan Gerakan Pembangkangan Sipil dalam grup Facebook. Kemarin grup itu mendapat 150 ribu pengikut. Seruan protes juga muncul di berbagai media sosial lainnya. Mulai Selasa malam (2/2), penduduk Yangon membunyikan klakson dan menabuh alat-alat dapur sebagai bentuk protes atas kudeta.
Penduduk memang harus berpikir ribuan kali sebelum turun ke jalan. Jejak masa lalu membuat mereka sedikit ketir-ketir. Ini adalah kali ketiga militer melakukan kudeta. Pada masa kepemimpinan junta militer, mereka tidak segan menangkap dan menahan para aktivis selama puluhan tahun. Kecaman dan bahkan sanksi dari negara-negara lain tidak menggentarkan militer Myanmar.
Ketika aksi protes besar-besaran terjadi pada 1988 dan 2007, militer mengerahkan pasukan untuk menghalau demonstran.
Pada 1988, jumlah korban jiwa mencapai 10 ribu orang. Ribuan aktivis bahkan melarikan diri ke Thailand. Militer juga melakukan sensor secara masif. Saat ini pun junta militer sudah menebar ancaman agar tidak ada yang mengunggah hal-hal yang memicu kerusuhan dan situasi yang tidak stabil.
Terpisah, Dewan Keamanan (DK) PBB gagal mengeluarkan surat pernyataan bersama untuk mengecam Myanmar. Sebab, Cina tidak setuju dengan kecaman tersebut. Sebagai anggota tetap DK PBB, negara yang dipimpin Presiden Xi Jinping itu memiliki hak veto untuk menolak keputusan. Selama ini Cina memang merupakan sekutu utama Myanmar, terutama pada era kepemimpinan junta militer.
"Cina dan Rusia meminta lebih banyak waktu," ujar salah seorang diplomat yang ikut rapat DK PBB. Dua negara itulah yang selalu melindungi Myanmar dari kecaman PBB. Bagaimana pun juga, kecaman tersebut tidak akan berefek banyak. Sebab, saat ini pun Myanmar sudah disanksi AS karena genosida yang mereka lakukan terhadap minoritas Rohingya di Rakhine.(sha/c14/bay/jpg)
