Masterplan Banjir Belum Dieksekusi

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Kota Pekanbaru dilanda banjir pada beberapa titik, Senin (25/10) usai diguyur hujan lebat. Meski masterplan penanggula­ngan banjir sudah ada, namun hingga saat ini belum ada pekerjaan besar yang dieksekusi.

Masterplan penanggulangan banjir Kota Pekanbaru sudah dirancang sejak 2019 dengan mendata permasalahan banjir dan memetakan drainase, sungai, dan anak sungai beserta alirannya. Tahun 2020, dari pemetaan tersebut difinalkan masterplan penanggulangan banjir. Setahun berselang hingga akhir 2021, pada lokasi yang tahunan kerap datang banjir jika hujan deras, banjir masih saja muncul.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution dikonfirmasi Riau Pos menyebutkan, pada masterplan Penanggulangan banjir itu, ada beberapa kewenangan dibagi.  "Dari 371 (masalah banjir, red) ada 280 kewenangan kota. Sisanya provinsi dan pusat," jelasnya, kemarin.

Dia melanjutkan, pihaknya merencanakan membuat Memorandum of Understanding (Mou) baik dengan pemerintah provinsi maupun pusat untuk bersinergi dalam pe­nanganan banjir. "Ternyata banyak kendala juga. Kita sudah berkali-kali sosialisasi dengan provinsi, dan BWSS," keluhnya.

Dalam pemetaan npada masterplan tersebut diperlukan biaya total sekitar Rp180 miliar untuk penanganan. "Ini kan tidak bisa sekaligus. Tahun lalu Rp18 miliar  kita anggarkan, tahun 2022 Rp18 miliar juga. Rp180 miliar ini butuh waktu lama, 10 tahun," imbuhnya.

Penanganan banjir, lanjutnya akan digesa bersama pemerintah provinsi dan pusat. "Jadi kebutuhan anggaran melalui dua program. Manual dengan pasukan kuning. Kedua dengan alat berat. Yang pakai alat berat untuk sungai yang lebar," terangnya.

Saat ini penanganan dilakukan dengan menurunkan 10 tim pasukan kuning setiap hari membersihkan drainase. "Dari Bidang SDA lima tim dan Bina Marga lima tim. Setiap hari bekerja," jelasnya.

Kepada Riau Pos, Indra Pomi kemudian mengatakan bahwa belum terlihat pekerjaan yang sifatnya besar sesuai perencanaan di masterplan. Baru terlihat pekerjaan rutin harian.

Menjawab ini, dia mengatakan ada beberapa pekerjaan yang dieksekusi dengan kegiatan rutin seperti pembersihan oleh pasukan kuning. ”Ada juga yg perlu dengan anggaran khusus. Yang agak besar di 2022 nanti.  Tahun ini anggaran kita ada yang kena rasionalisasi, " jawabnya.(ali)

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Kota Pekanbaru dilanda banjir pada beberapa titik, Senin (25/10) usai diguyur hujan lebat. Meski masterplan penanggula­ngan banjir sudah ada, namun hingga saat ini belum ada pekerjaan besar yang dieksekusi.

Masterplan penanggulangan banjir Kota Pekanbaru sudah dirancang sejak 2019 dengan mendata permasalahan banjir dan memetakan drainase, sungai, dan anak sungai beserta alirannya. Tahun 2020, dari pemetaan tersebut difinalkan masterplan penanggulangan banjir. Setahun berselang hingga akhir 2021, pada lokasi yang tahunan kerap datang banjir jika hujan deras, banjir masih saja muncul.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution dikonfirmasi Riau Pos menyebutkan, pada masterplan Penanggulangan banjir itu, ada beberapa kewenangan dibagi.  "Dari 371 (masalah banjir, red) ada 280 kewenangan kota. Sisanya provinsi dan pusat," jelasnya, kemarin.

Dia melanjutkan, pihaknya merencanakan membuat Memorandum of Understanding (Mou) baik dengan pemerintah provinsi maupun pusat untuk bersinergi dalam pe­nanganan banjir. "Ternyata banyak kendala juga. Kita sudah berkali-kali sosialisasi dengan provinsi, dan BWSS," keluhnya.

Dalam pemetaan npada masterplan tersebut diperlukan biaya total sekitar Rp180 miliar untuk penanganan. "Ini kan tidak bisa sekaligus. Tahun lalu Rp18 miliar  kita anggarkan, tahun 2022 Rp18 miliar juga. Rp180 miliar ini butuh waktu lama, 10 tahun," imbuhnya.

Penanganan banjir, lanjutnya akan digesa bersama pemerintah provinsi dan pusat. "Jadi kebutuhan anggaran melalui dua program. Manual dengan pasukan kuning. Kedua dengan alat berat. Yang pakai alat berat untuk sungai yang lebar," terangnya.

Saat ini penanganan dilakukan dengan menurunkan 10 tim pasukan kuning setiap hari membersihkan drainase. "Dari Bidang SDA lima tim dan Bina Marga lima tim. Setiap hari bekerja," jelasnya.

Kepada Riau Pos, Indra Pomi kemudian mengatakan bahwa belum terlihat pekerjaan yang sifatnya besar sesuai perencanaan di masterplan. Baru terlihat pekerjaan rutin harian.

Menjawab ini, dia mengatakan ada beberapa pekerjaan yang dieksekusi dengan kegiatan rutin seperti pembersihan oleh pasukan kuning. ”Ada juga yg perlu dengan anggaran khusus. Yang agak besar di 2022 nanti.  Tahun ini anggaran kita ada yang kena rasionalisasi, " jawabnya.(ali)