PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru mempertanyakan keseriusan Pemko Pekanbaru dalam hal membangun Kawasan Industri Tenayan (KIT). Pasalnya, sampai saat ini belum ada progres berarti. Yang terlihat hanya pembangunan perkantoran Pemko Pekanbaru dan PLTU Tenayan.
Padahal, KIT disebut-sebut bakal menjadi ikon baru dan dijanjikan untuk kesejahteraan masyarakat Pekanbaru, khususnya untuk lapangan pekerjaan dan juga bisnis.
"Sejauh mana progres percepatan pembangunannya, kita belum tahu. Ini tentu jadi pertanyaan, sejak 2018 kalau tidak salah ini ceritanya," kata anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru Ruslan Tarigan.
Ditambahkan Ruslan, adanya pernyataan bahwa pemko mendatangkan investor luar negeri, menurutnya itu hanya bualan. Dikatakannya, pemko tidak perlu mencari investor sampai ke luar negeri karena di Indonesia banyak yang berminat. Apalagi Kawasan Industri Tenayan masuk sebagai salah satu kawasan Industri strategis nasional untuk wilayah Sumatera.
"Action plan belum nampak. Cakap-cakap saja. Sementara priodesasi Wali Kota Pekanbaru Firdaus dah mau habis ini kan, maka kami sayangkan juga kenapa belum ada progres jelas dari pemko. Tak bisa Covid-19 jadi alasan progres ini molor. Wacana untuk KIT ini sudah lama lho," tuturnya.
PT SPP Berikan Penjelasan
Sementara itu, Direktur Utama PT SPP (Sarana Pembangunan Pekanbaru) Heri Susanto membantah kalau dikatakan tidak ada progres pada KIT. Hanya saja, menurutnya, ada beberapa faktor yang harus diselesaikan. Seperti persoalan kasus Covid-19 yang mengakibatkan proses pengelolaan KIT menjadi terhambat.
Ditambah lagi masalah lahan yang belum jelas, dan juga infrastruktur yang belum nampak. Sudah banyak investor yang ingin masuk untuk menanamkan modalnya di KIT, namun dengan kondisi pandemi ini, mereka lebih memilih menunggu sampai waktu yang tidak ditentukan.
"Bukannya tidak ada progres. Tapi ada beberapa persoalan yang harus diselesaikan terlebih dahulu, lahan, infrastruktur, dan juga Covid-19," katanya, Jumat (18/6).
Diungkapkannya, sekarang kasus Covid-19 di Pekanbaru sedang tinggi, bahkan sejak awal masuk Pekanbaru. Akhirnya para investor mengurungkan niatnya untuk melakukan kerja sama.
Heri menegaskan, dirinya tidak setuju jika disebutkan bahwa pengelolaan KIT jalan di tempat atau sekadar bualan saja. Pihaknya setiap hari terus bekerja dan melakukan komunikasi intensif dengan para calon investor. "Dengan kondisi saat ini mereka (investor,red) masih belum mau berinvestasi di kawasan ini, jadi kami mau bagaimana lagi," sebutnya.
Dibeberkan Heri, di KIT ini masih ada persoalan yang belum tuntas sampai sekarang. Legalitas lahan, ini menjadi pertanyaan besar dari seluruh investor yang masuk. Karena sampai saat ini, pihkanya masih menunggu HPL lahan tersebut. Dan yang paling penting saat ini, ditetapkan Heri, yang perlu dilakukan yakni, menyiapkan infrastruktur dasar kawasan, seperti penyediaan air bersih, IPAL, jalan lingkungan dan lain sebagainya.
"Untuk menyiapkan ini memerlukan anggaran dana yang cukup besar sekitar Rp1,8 triliun," bebernya. Meski demikian, Heri menegaskan pihaknya tetap bekerja dan menyampaikan hasilnya kepada Wako.(yls)
Laporan AGUSTIAR (Pekanbaru)
