PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melaksanakan berbagai langkah untuk menangani masalah inflasi yang sedang dihadapi saat ini. Langkah itu didasarkan pada analisis terhadap faktor-faktor yang menyebabkan inflasi dan berfokus pada solusi berkelanjutan untuk melindungi stabilitas ekonomi daerah.
Pelaksana harian (Plh) Sekdaprov Riau Indra mengatakan, bahwa secara tahunan inflasi Riau pada bulan Februari 2024 mencapai 1,76 hingga 2,86. Menurutnya, angka ini masih berada dalam kisaran angka penetapan inflasi berkisar 3 persen. Kendati demikian risiko inflasi Riau ke depan masih cukup tinggi.
“Persoalan dasar bagi kebutuhan bahan pokok kita adanya saat memasuki ramadan kemarin, harga cabai saja semakin naik perkilonya. Ini tentu harus ada strategi kita untuk menurunkan harga,” katanya.
Dijelaskan Indra, tekanan inflasi Riau kembali meningkat pada Februari 2024 sebesar 2,86 persen (YoY), terutama didorong oleh inflasi komoditas cabai dan beras akibat faktor cuaca. Kemudian juga mendekati Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri, seiring dengan meningkatnya keperluan masyarakat.
“Hal ini tentu perlu menjadi perhatian kita bersama untuk menjaga inflasi Riau agar tetap terkendali dalam target kisarannya,” jelasnya.
Diterangkannya, rencana aksi konkret yang mencakup langkah-langkah jangka pendek dan jangka panjang untuk menangani inflasi. Rencana ini melibatkan kebijakan moneter, fiskal, dan struktural yang dirancang untuk meredam tekanan inflasi dan memperkuat stabilitas harga. Satu di antara upaya dan strateginya itu adalah konsisten dengan operasi pasar murah.
“Seperti satu di antaranya langkah kami mengadakan operasi pasar murah, itu terus konsisten kami laksanakan. Terbukti sudah ada 67 kali kegiatan ini diadakan di kabupaten/kota,” terangnya.
Diungkapkannya, capaian perekonomian dan fiskal yang kuat serta inflasi terkendali tidak terlepas dari sinergi dibangun oleh Pemerintah dengan mitra strategis di daerah. Sinergi dengan instansi dan lembaga vertikal telah dilakukan dalam beragam aspek sehingga upaya pengendalian inflasi dilakukan melalui koridor TPID yang kerja samanya terjalin sangat intens.
“Dalam TPID, sinergisitas dan kolaborasi dilakukan melalui pelaksanaan berbagai program strategis, seperti Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), komitmen kerja sama antara daerah, kegiatan pasar murah, inspeksi pasar dan beragam kegiatan lainnya. Koordinasi yang efektif juga dilakukan secara berkesinambungan melalui pelaksanaan rapat koordinasi yang dilakukan mingguan,” ujarnya.(sol)
