PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Percepatan vaksinasi Covid-19 di Pekanbaru terkendala dengan stok vaksin yang terbatas. Ini menjadi masalah untuk capaian herd immunity.
Persoalan ini disampaikan Plt Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Pekanbaru dr Arnaldo Eka Putra saat hearing dengan Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Selasa (10/8).
Dalam kesempatan itu, Diskes berharap adanya dukungan lewat jalur politik dari DPRD Pekanbaru ke DPRD Provinsi Riau dan juga DPR RI. Supaya Pekanbaru menjadi prioritas mendapatkan stok vaksin mengingat status level 4 yang disandang Pekanbaru saat ini.
’’Kawan-kawan di Komisi III minta informasi tentang tindak lanjut percepatan penanganan Covid-19 di Pekanbaru, dan juga mempertanyakan soal kondisi vaksinasi yang saat ini stok terbatas karena harus menunggu kuota dari pusat yang di kirim ke provinsi, " kata Arnaldo kepada wartawan.
Disampaikannya juga, Komisi III mendukung apa-apa yang menjadi kewenangan Disles untuk penanganan Covid-19 dan kebijakan vaksinasi.
Ditegaskannya juga, bahwa saat ini tidak lagi bicara soal aturan prokes lagi. "Karena itu kita anggap sudah sangat sering didengungkan. Akan tetapi fokusnya sekarang, kita minta dukungan dari DPRD Kota Pekanbaru khususnya, agar membantu percepatan dan penanganan Covid-19 ini melalui jalur politik," paparnya.
Tentunya, kata Arnaldo, dengan minta dukungan wakil-wakil rakyat yang ada di DPRD Kota Pekanbaru, DPRD provinsi maupun DPR RI. "Supaya dapat memperjuangkan jatah vaksin untuk Pekanbaru bisa menjadi skala prioritas dari daerah lain, karena memang Pekanbaru status Covid-19 level 4 sama dengan Jakarta yang sangat perlu perhatian serius penanganan dan pencegahan nya, " jelasnya lagi.
Semua dimintanya harus saling peduli untuk membantu. "Jalur birokrasi Pak Wali Kota sudah bersurat ke Pak Menteri soal vaksinasi. Jadi kami juga berharap ada dukungan lewat jalur politik dilakukan oleh anggota dewan kita di Pekanbaru, supaya apa yang kita harapkan bisa menjadi skala prioritas, " ujar Direktur RSD Madani Pekanbaru itu.
Karena memang ditegaskan Naldo, untuk masalah Covid-19 ini perlu dukungan semua pihak, termasuk dari anggota DPRD Kota Pekanbaru. Termasuk juga pihak swasta yang ada di Pekanbaru.
Untuk perolehan vaksinasi ini disampaikan Naldo pihaknya sifatnya menunggu, dari jumlah yang diminta ke Provinsi. "Kendala persoalan vaksin kami juga tidak tahu persis," tuturnya.
Disampaikannya lagi, karena dengan dukungan baik itu jalur birokrasi maupun jalur politik serta dukungan jalur swasta dapat terwujud peningkatan herd immunity untuk seluruh masyarakat Pekanbaru.
"Saat ini persentasi vaksinasi baru sekitar 40 persen, target kita sebelum Desember sudah 100 persen selesai, " tambahnya.
Untuk penanganan pemutusan penyebaran Covid-19 di Pekanbaru, pihaknya tetap konsisten, dilakukan dengan mengikuti aturan yang berlaku. "Sudah ada Satgas Covid-19 yang langsung melakukan penindakan dan sosialisasi di lapangan berdasarkan aturan yang ditetapkan," katanya.
Menanggapi hal ini, anggota Komisi III Zulkarnain menegaskan untuk meyakinkan pusat memang harus ada perjuangan lewat jalur politik, kendati jalur birokrasi sudah dijalankan. "Tentu kami akan koordinasikan lewat jalur politik ini bersama wakil-wakil rakyat yang ada di DPRD Riau, maupun DPR RI. Insya Allah segera kami lakukan itu, agar semua lini bisa bergerak" ujar Zulkarnain.
Dan mungkin kata politisi PPP ini, cara ini yang dapat dilakukan sebagai upaya membantu pemerintah dalam percepatan vaksinasi dan juga penanganan Covid-19. ‘‘Karena kalau bukan wakil rakyat yang ikut membantu mendorong percepatan itu di lembaga, siapa lagi?’’ ujarnya.(gus/rio)
