PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Pencegahan stunting di Indonesia saat ini perlu dilakukan sejak perencanaan kehamilan dari setiap keluraga. Karena itu, setiap wanita dan pria yang akan membangun sebuah keluarga perlu merencanakannya secara matang.
"Apalagi pada 2021, BKKBN memiliki program besar yang dijalankan, yaitu pendataan keluarga (PK) dan pencegahan stunting," kata Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat Dr dr Hasto Wardoyo dalam acara Ngobrol Bareng Kepala BKKBN Bersama Jurnalis dalam Rangka Sosialisasi Percepatan Pencegahan Stunting dan Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK 21) secara daring, Selasa (9/3).
Ditambahkannya, PK 21, sebenarnya sudah dilakukan pada 2020, tetapi tertunda hingga tahun ini karena pandemi Covid-19. Sesuai rencana PK 21 ini akan dilakukan pada 1 April hingga 31 Mei mendatang.
PK 21 itu dilakukan untuk memotret keluarga by name, by adress dan sesuai dengan kondisi saat ini. "Kemiskinan juga dasarnya ada pada keluarga cara mengatasinya pun ada pada keluarga. Karena itu pendataan keluarga ini sangat penting," jelasnya.
Dia juga mengakui, pendataan keluarga saat ini juga berbeda dengan data lainnya yang bersifat makro seperti sampel untuk pemilu. "Yang BKKBN lakukan ini bersifat mikro karena pendataan keluarga ini sampai ke pribadi by name, by adress sesuai dengan kondisi masing-masing," tegasnya lagi.
Dari pendataan keluarga itu akan ditemukan data tentang stunting. Dan data itu juga akan menjadi data bagi BKKBN untuk memerangi
stunting. "Sejak 25 Januari, presiden sudah memberikan mandat untuk BKKBN sebagai promotor penanganan stunting di Indonesia. Dan Kepala BKKBN ditunjuk sebagai pelaksana percepatan penurunan stunting," imbuhnya.
Saat ini, kata dia, BKKBN masih menunggu perpres untuk BKKBN dalam rangka menurunkan stunting, sehingga BKKBN bisa memulai bekerja.
Dia menjelaskan sesuai arahan Presiden itu, angka stunting untuk Indonesia saat ini tercatat 27,67 persen dan pada tahun 2024 ditargetkan turun menjadi 14 persen.
Karena itu berbagai tugas yang akan dilakukan BKKBN nanti selain mendata keluarga sebagai dasar untuk menangani stunting, BKKBN juga akan melakukan pendampingan kepada keluarga.
"Nanti akan ada form yang akan dibagikan ada kolom keluarga berisiko stunting. Selain itu ada program pendampingan kepada keluarga untuk merencanakan kehamilan, mencegah kehamilan untuk menekan angka stunting," tegasnya.
BKKBN, kata dia, ingin menangani stunting dari keluarga dengan mendampingi semua calon keluarga yang akan dimulai dari sebelum nikah. "Tiga bulan sebelum menikah para perempuan akan discreening untuk mengetahui HB. Ini idealnya dilakukan 90 hari sebelum nikah. Kemudian dimasukkan ke aplikasi dan akan disarankan oloeh BKKBN. Sementara itu, laki-laki butuh 75 hari sebelum menikah harus diperiksa. Kalau ini tidak dipersiapkan pasti bayi yang lahir akan tidak sehat," jelasnya.
Dia menjelaskan, pada 42 hari dari hubungan seks itu semua anak yang dikandung itu sudah terbentuk dan saat itu bisa diketahui kondisi bayinya. Karena itu hamil muda itu harus mendapat perhatian. untuk menhindari itu hamil itu harus direncanakan," tegasnya.
"Hamil juga bisa berisiko tinggi lebih dari 35 tahun dan kurang dari 20 tahun, jangan terlalu sering dari 3 tahun dan jangan terlalu banyak melahirkan," imbuhnya.
Pascapersalinan, kata dia, BKKBN sudah menyediakan alat kontrasepsi sampai ke pemasangannya secara gratis hingga ke desa-desa untuk mencegah kehamilan pada ibu menyusui.
"Pada intinya kesempatan untuk mengoreksi anak kita lahir stunting atau tidak itu dilakukan pada angka 1.000 hari kelahiran. Mulai dihitung dari masa menstruasi terakhir. Kalau didampingi secara baik bisa dicapai bonus demografi dan bisa mencapai bonus kesejahteraan," pungkasnya.(eca)
