PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – INSPEKSI mendadak (sidak) dilakukan Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi ke instansi jajaran Pemko Pekanbaru, Rabu (7/7) pagi. Di Kelurahan Umban Sari, dia tak menemukan lurah di kantor. Sekdako juga kecewa karena banyak Surat Pemberitahuan Pajak Terutang – Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) yang belum diserahkan kepada Wajib Pajak (WP).
Dalam sidak yang dilakukan Rabu pagi kemarin, Sekdako tampak didampingi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Syoffaizal, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Zulhelmi Arifin, Sekretaris Bapenda Afrizal dan jajaran.
Di Kelurahan Umban Sari, saat Sekdako tiba pagi kemarin dia tak mendapati Lurah Umban Sari Asparida di kantornya. Ditambah lagi, di kantor lurah itu masih didapat SPPT-PBB menumpuk dan belum diserahkan pada WP di kelurahan itu. "Tadi ada lurah yang terlambat datang," kata Jamil pada Riau Pos.
Sidak yang dilakukannya ungkap Jamil pada dasarnya dilakukan untuk membenahi administrasi yang ada di jajaran Pemko Pekanbaru. "Apa tupoksi mereka, apa yang dikerjakan. Termasuk penyerahan SPPT PBB itu," imbuhnya.
Apa didapati di Kelurahan Umban Sari diakuinya cukup mengecewakan. Karena SPPT-PBB belum diserahkan. Padahal, saat Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurun di masa pandemi Covid-19, sektor PBB jadi harapan sumber PAD. "Ternyata tadi banyak (SPPT-PBB,red) yang belum tersampaikan ke RT/RW. Makanya saya tanya kenapa. Apa saja kerja ibuk lurah di sini," sebut Jamil.
Dari Lurah sebut Sekdako, dia mendapatkan penjelasan bahwa SPPT-PBB tidak tersalurkan karena alamat WP yang tak ditemukan. "Dia bilang tidak dijumpai alamat nya. Saya bilang, bagaimana tidak dijumpai alamatnya, itu jelas alamatnya. Itu namanya koordinasi dengan RT/RW tidak lancar," tegasnya.
Terhadap Lurah Umban Sari, ditegaskan Jamil lagi, dia sudah memberikan teguran. Evaluasi selanjutnya akan dilakukan. "Yang seperti itu perlu kita berikan teguran langsung. Kami ke sini tentu mengevaluasi juga kinerja Buk Lurah dan Pak Lurah," tuturnya menekankan.
Sebagai ujung tombak Pemko Pekanbaru di masyarakat, Sekdako menyebut Lurah harus giat. "Kalau lurah tak giat, komunikasi tak maksimal dengan RT/RW, banyak yang seperti tadi itu tidak tersampaikan. Saya targetkan pekan ini harus selesai," tambahnya.
Secara umum, Sekdako pada jajaran meminta agar bekerja dengan benar dan tak hanya menyampaikan laporan yang baik saja, namun bertentangan dengan kenyataan. "Ini jadi perhatian kita. Jangan kerjanya hanya ABS (asal bapak senang,red) saja. Laporan bagus ternyata di bawah tidak sampai. Itu tadi buktinya ternyata di bawah tidak sampai," ucapnya.
Dipastikannya, sidak semacam ini akan sering dilakukan. Dia ingin mengetahui secara langsung mana bawahan yang berkinerja baik dan tidak. "Memang perlu turun ke lapangan, kita tahu kinerja masing-masing, yang bagus kita tahu bagus. Yang tidak kita tahu. Ini dalam rangka evaluasi kelurahan dan kecamatan," katanya.
Terpisah, Lurah Umban Sari Asparida dikonfirmasi tak menampik dirinya memang terlambat kembali ke kantor saat Sekdako melakukan sidak Rabu pagi kemarin. Itu karena dirinya sedang berada di Perkantoran Tenayan Raya.
"Saya kemarin itu ke Tenayan Raya. Ke badan pemberdayaan. Karena Ketua UEK SP di tempat kita mau habis, koordinasi ke sana. Tapi saya kembali (ke kantor,red) ketemu sama Pak Sekda," jelasnya.
Terkait SPPT-PBB yang ditemukan banyak belum diserahkan pada WP di Kelurahan Umban Sari, Asparida menyebut bahwa banyak yang alamatnya tidak jelas hingga dikembalikan lagi oleh RT/RW. "SPPT PBB begitu sampai kami serahkan pada RT, RW kembalikan lagi ke kelurahan. Tapi digabungkan dengan yang belum diserahkan, jadi terlihat banyak yang belum disalurkan. Barang yang dikembalikan itu alamat nya tidak ditemukan," urainya.
Di Kelurahan Umban Sari, ada 3130 SPPT-PBB yang harus diserahkan pada WP. Dari jumlah itu, kata Lurah Umban Sari ini sekitar 801 lembar belum diserahkan para WP. "Yang dikembalikan RW 5 sampai 15, sementara RW kami hanya sampai 13. Itu 35 lembar dikembalikan. Jadi hanya 801 lembar yang belum tersalurkan. Yang dikembalikan oleh RW tidak tahu alamat. Antara nama WP dengan alamat banyak yang nyasar," jelasnya.
Dia mencontohkan, ada WP yang ternyata berdomisili Bandung. Lalu ada pula WP yang disebut tinggal di RT 9 pada salah satu RW di sana, padahal RT di RW itu hanya empat. "Itu kami evaluasi di kelurahan. Masih banyak yang ragu alamatnya. Kami pisah satu per satu. Artinya RW kemarin sudah mengambil, tapi dikembalikan lagi pada kami," ujarnya memberikan jawaban.(lim)
Laporan M Ali Nurman, Kota
