Pekanbaru (RIAUPOS.CO) – Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), melaksanakan mandat presiden untuk melaksanakan percepatan restorasi gambut di tujuh provinsi dan rehabilitasi mangrove di sembulan provinsi prioritas termasuk Riau.
Kepala Kelompok Kerja Edukasi dan Sosialisasi BRGM Suwignya Utama mengatakan, alih fungsi ekosistem gambut dan mangrove menjadi kawasan industri, tambak, perkebunan dan permukiman berdampak pada hilangnya fungsi ekosistem gambut dan mangrove, serta mengganggu aktivitas sosial ekonomi masyarakat.
Di wilayah gambut contohnya, budaya masyarakat dalam membuka lahan dengan cara dibakar, menimbulkan kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan bencana asap serta kerugian ekonomi yang cukup signifikan.
“Lebih parah lagi perusakan hutan mangrove dan pembukaan tutupan lahan gambut menyebabkan pelepasan emisi sehingga berakibat iklim semakin panas. Selain itu, hilangnya mangrove pada wilayah pesisir menimbulkan abrasi yang mengganggu aktivitas nelayan,” kata Suwingnya, Kamis (7/3).
Lebih lanjut dikatakannya, berbagai upaya digencarkan agar restorasi gambut dan mangrove dapat berjalan dengan maksimal dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, BRGM merangkul berbagai stakeholders dalam hal ini Pemerintah Kota (Pemko) Dumai, guna meningkatkan kesadaran generasi muda akan pentingnya gambut dan mangrove melalui Sosialisasi Penerapan Pengarusutamaan Edukasi Gambut dan Mangrove Kedalam Kurikulum Merdeka tingkat SD dan SMP di Kota Dumai.
“Generasi muda memiliki peran penting sebagai agen perubahan, ujung tombak kemajuan pembangunan bangsa, khususnya dalam pelestarian lingkungan. Pendekatan edukasi menjadi menjadi pilihan strategis dalam proses membangun pemahaman, menggalang dukungan masyarakat khususnya generasi muda untuk sejak dini menjaga lingkungan serta memperbarui lingkungan khususnya pada ekosistem gambut dan mangrove,” ujarnya.
Kurikulum gambut dan mangrove ini telah melalui berbagai rangkaian dari pertengahan tahun lalu. Dimulai dari penguatan pemahaman bersama, membangun kesepahaman menggalang dukungan dan komitmen bersama antara stakeholder terhadap tujuan pengarusutamaan pendidikan lingkungan gambut dan mangrove.
Pembentukan tim Integrasi pembelajaran gambut dan mangrove pada kurikulum merdeka jenjang satuan pendidikan SD dan SMP di Kota Dumai, dilanjutkan identifikasi dan kebutuhan konteks dalam hal ini Pemerintah Kota Dumai memilih untuk mengintegrasikan muatan lokal ke dalam tema proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).
“Selanjutnya dilakukan kegiatan evaluasi dan perbaikan modul P5 Tematik gambut dan mangrove, hingga implementasi,” sebutnya.
Suwignya juga mengatakan, pihaknya memandang bahwa edukasi gambut dan mangrove sedini mungkin kepada siswa sangat penting. Hal ini bertujuan agar para pelajar sebagai generasi penerus memahami pentingnya menjaga ekosistem tersebut.
“Pendidikan lingkungan gambut dan mangrove merupakan salah satu upaya menciptakan generasi yang peduli lingkungan. Pendidikan lingkungan harus dekat dengan permasalahan lingkungan di sekitar siswa dan berbasis pada potensi sumber daya lokal. Harapannya melalui kurikulum muatan lokal gambut dan mangrove ini, dapat diterima dihayati, dan tertanam kuat dalam perilaku sehari- hari para siswa untuk melestarikan gambut dan mangrove,” katanya.
Sekretaris Daerah Kota Dumai H Indra Gunawan SIP MSi mengatakan, pihaknya bersyukur bahwa kurikulum gambut dan mangrove telah sampai pada tahap peluncuran dan tahap bimtek untuk implementasi. Kegiatan ini adalah bentuk tindak lanjut antara Kota Dumai dan tim BRGM RI untuk pengarusutamaan kurikulum tematik gambut dan mangrove.(sol)
