PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Direktur Pemanduan Kebijakan Pengendalian Penduduk BKKBN RI Hj Mila Rahmawati melaunching bulan bakti pelayanan KB metode suntik 2021 dan pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dana BOKB 2021 tingkat Provinsi Riau di Puskesmas Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, Selasa (2/2).
Mila mengatakan, sesuai UU Nomor 52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, BKKBN memiliki tanggung jawab dalam menekan dan menurunkan angka laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualitas penduduk melalui program Bangga Kencana, di mana salah satu upaya untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang yang dilakukan BKKBN adalah melalui pelayanan kontrasepsi sesuai target yang dibagi ke kabupaten/kota.
"Hasil Sensus Penduduk 2020 penduduk Riau 6,39 juta jiwa, di mana sebelumnya pada sensus 2010 jumlah penduduk Riau itu 5,54 juta jiwa (850 ribu jiwa) selama 10 tahun sementara angka laju pertumbuhan penduduk Provinsi Riau 1,40 persen dibandingkan dengan sensus sebelumnya, angka pertumbuhan penduduk Riau ini merupakan yang terendah sejak sensus dilaksanakan pada 1961, di mana pada 2010 lalu angka pertumbuhan penduduk Riau mencapai 3,58 persen," jelasnya.
Hadir dalam acara tersebut, Kepala Perwakilan BKKBN Riau Dra Mardalena Wati Yulia, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdalduk-KB) Kota Pekanbaru Muhammad Amin, perwakilan IBI dan undangan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, dengan memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.
Dikatakan, tentunya hal itu merupakan satu kebanggaan hasil kerja sama semua pihak terutama Perwakilan BKKBN, OPD KB, Kesehatan, IBI, TNI, PKB, para kader, PKK semua masyarakat Riau Keberhasilan pencapaian target penggunaan alat kontrasepsi sangat dipengaruhi oleh mekanisme pembiayaan pelayanan KB bagi pasangan usia subur.
"Sebelumnya mekanisme pembiayaan pelayanan KB yang ditargetkan tersebut ditangani oleh perwakilan BKKBN provinsi dengan dana pusat, maka pada mekanisme baru yang sekarang diujicobakan pembiayaan tersebut ditangani oleh kabupaten/kota dengan anggaran bersumber DAK (Dana Alokasi Khusus) dari Pemerintah Pusat yang disalurkan menjadi bagian dari APBD," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau Mardalena Wati Yulia menyebutkan, sesuai dengan arahan Kepala BKKBN RI, pada 2021 dana BOKB langsung ditransfer ke OPD KB. MKJP KB bukan program yang baru. Hanya pembiayaannya yang baru, karena tahun ini dikelola oleh kabupaten/kota. Uji coba penggerakan pelayanan KB kali ini menggunakan dana BOKB (DAK non fisik sub bidang KB 2021).
"DAK BOKB TA 2021 tidak membiayai semua pelayanan KB MKJP, namun hanya membiayai sejumlah peserta KB Intrauterine Device (IUD) dan Implan per kecamatan, lalu ada juga peserta KB Metode Operasi Wanita (MOW) dan Peserta KB Metode Operasi Pria (MOP) per kabupaten/kota," ujarnya.
MKJP sebutnys, merupakan program KB yang memiliki efektivias tinggi. Khusus di Provinsi Riau, ujicoba dilaksanakan di dua daerah yaitu Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar. Sejauh ini bisa terlaksana dengan baik.
"Di Kota Pekanbaru sudah dilaksanakan sejak 28 Januari 2021 sedangkan di Kampar sudah dilaksanakan sejak 29 Januari 2021 lalu. Jika sebelumnya dilaksanakan pada Maret, namun setelah dananya diserahkan ke OPD KB kabupaten/kota maka bisa dilaksanakan sejak awal tahun," urainya.
Dijelaskan Mardalena, ber-KB dengan MKJP mempunyai tingkat efektivitas lebih tinggi. Hanya saja pada masa pandemi ini, pelaksanaan KB MKJP tidak semudah dalam kondisi normal, karena itu, harus dilakukan dengan mematuhi Standard Operation Procedure (SOP) Pelayanan KB MKJP.
"Sedangkan dananya sudah langsung ditransfer ke OPD KB, maka pelayanan akan semakin cepat karena memutus birokrasi yang selama ini relatif panjang," katanya.
Sebelumnya melaporkan bahwa pihaknya menyambut baik dilaksanakannnya launching bulan bakti pelayanan KB metode suntuk tahun 2021 dan pelayanan KB MKJP dana BOKB tahun 2021.
"Kegiatan ini asngat penting sebagai wadah sinergitas antara BKKBN dan kementerian/lembaga, koordinasi yang baik dan berkesinambungan mulai dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam manajemen pelayanan KB. Salah satu tantangan dalam pelayanan KB adalah belum optimalnya ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan KB," jelasnya.(eca)
