KOTA (RIAUPOS.CO) — Warga Kelurahan Bambu Kuning, Tenayan Raya, Pekanbaru, hingga kini menolak Rusunawa Rejosari dijadikan karantina TKI dari Dumai. Jika pada Senin (30/3/2020) warga menolak dengan demo depan rusunawa, pada Selasa (31/3/2020) warga melakukan penutupan jalan. Warga menutup jalan dengan kayu dan memampang tulisan “Lockdown”. Sorenya, antara warga, RT/RW, lurah, camat, Babinsa dan Babinkamtibmas melakukan diskusi.
Menanggapi penolakan warga ini, anggota Fraksi PKS DPRD Pekanbaru Muhammad Sabarudi menilai wajar masyarakat sekitar rusunawa khawatir dan cemas atas kebijakan pemerintah tersebut. Menurutnya, pemilihan rusunawa itu jadi tempat karantina dinilai dadakan tanpa ada sosialisasi. Sementara di rusunawa itu sendiri sudah ada warga yang menempati.
"Harusnya ada sosialisasi dahulu. Pemerintah harus memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga yang tinggal di rusunawa maupun warga sekitar rusunawa," kata Sabarudi mengingatkan Pemko Pekanbaru, kemarin.
Mestinya juga, kata Sabarudi ada informasi, dengan menjadikan rusunawa itu sebagai tempat karantina TKI punya tujuan yang baik, namun tidak menimbulkan kerisauan atau dampak yang membahayakan masyarakat. "Masyarakat perlu penjelasan, dan tidak malah membahayakan masyarakat," paparnya lagi.
Soal penolakan yang dilakukan warga, disampaikan politisi PKS bisa jadi ada yang tidak sampai untuk membuat warga tenang. Karena memang dalam menyiapkan satu tempat dijadikan karantina TKI asal Malaysia ada banyak SOP yang harus dilalui.
"Jangan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat tempatan. Ini yang harus berikan pemahaman sejelas-jelasnya," sebutnya.
Dia menyarankan harus ada kebijakan yang dibuat supaya masyarakat tidak panik. Lewat sosialisasi dan setelah itu masyarakat bisa menerima nya. "Ini harapan kita," harapnya.
Artinya juga sebelum digunakan untuk tempat karantina bangunan Rusunawa harus dibersihin dan sterilkan dahulu. "Apalagi di rusunawa itu udah ada warga yang tinggal, ini harus dipikirkan juga oleh pemerintah," harapnya.
Wako Akui Informasi Kurang Tersampaikan
Sementara itu, penolakan warga ini sudah dketahui oleh Wali Kota (Wako) Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT. Wako menyebut, ada informasi yang tak tersampaikan ke warga sehingga terjadi penolakan.
"Karena informasinya yang kurang tersampaikan. ada yang memahami itu rumah sakit darurat seperti dibuat pemerintah pusat," kata dia saat dikonfirmasi kemarin.
Di Rusunawa Rejosari terdapat tiga tower dengan satu tower memiliki 90 unit kamar. Disana, pada tiap kamar disiapkan dua tempat tidur. "Jadi bisa 180 tempat tidur satu tower. Kita sediakan dua tower. Ini hanya untuk isolasi bagi orang dalam pemantauan (ODP) TKI dari Malaysia," imbuhnya.
ODP, jelas Wako Pekanbaru setiap hari bertambah banyak. Oleh pemerintah pusat, untuk Pulau Sumatera ada 17 ribu orang yang akan masuk TKI yang dideportasi dari Malaysia. Masuk dari Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, setelah melewati proses disana TKI kemudian dikirimkan ke Riau melalui tiga pintu masuk, yakni Kepulauan Meranti, Dumai dan Bengkalis.
Dari TKI yang masuk ini, delapan sudah tiba di Pekanbaru. Yakni, tiga orang pertama tiba, Ahad (29/3) tidak dilakukan karantina karena lokasi yang belum siap dan hanya dikarantina mandiri oleh keluarga selama 14 hari. Kemudian, tiba lima orang lagi yang dilakukan karantina di Rusunawa Rejosari, Senin (30/3).
Karantina Terhadap TKI yang datang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa kedatangan mereka tidak membawa Covid-19 dari Malaysia sebagai daerah terjangkit. "Ada orang yang kelihatan sehat ternyata ada di dalam tubuhnya ada virus, tapi karena imun tubuhnya kuat, dia tidak menampakkan gejala inveksi. Ke depan, kita sudah mempersiapkan karantina untuk TKI dari Malaysia tadi," tuturnya.
Di Rusunawa Rejosari sebagai lokasi karantina Pemko Pekanbaru sebut Firdaus menyiapkan petugas kesehatan dan petugas keamanan. Selama 14 hari segala kebutuhan orang yang dikarantina ditanggung. "Insyaallah mampu menampung, itu semua ditanggung pemerintah selama 14 hari. Makan dan segala keperluan," jelasnya.
RSD Madani untuk PDP
Dijelaskan juga oleh Wako, lokasi karantina bagi ODP TKI asal Malaysia berbeda dengan lokasi isolasi bagi pasien dalam pengawasan (PDP). Fasilitas yang dimiliki Pemko Pekanbaru untuk isolasi PDP berada di RS Madani. "Jadi sekali lagi kalau untuk perawatan RSD Madani," ungkapnya.
RSD Madani bersama RSJ Tampan dan RS Petala Bumi oleh Pemerintah Provinsi Riau dan Pemko Pekanbaru dijadikan fasilitas tambahan untuk rujukan penanganan terkait Covid-19 di luar 22 rumah sakit yang sudah lebih dahulu ditetapkan.
Sebelumnya, dari 22 rumah sakit yang ada di Pekanbaru ada 55 tempat tidur isolasi Covid-19. Jumlah ini kemudian didukung dengan yang ada di RSD Madani 70 tempat tidur, RSJ Tampan 38 tempat tidur dan RS Petala Bumi sekitar 20 tempat tidur. "Dari 22 rumah sakit pemerintah dan swasta 55 tempat tidur sekarang sudah terisi separuh. kalau terjadi eskalasi, rumah sakit tidak siap. Oleh sebab itu dikonsentrasikan RS Madani kita jadikan full untuk PDP Covid-19 70 tempat tidur. Kita siapkan, sudah bisa menerima. Total seluruhnya kurang dari 200. Kita berdoa semoga ini tidak terisi," singkatnya.
Warga Surati DPRD Pekanbaru
Sementara itu, merasa tidak dapat pembelaan dari pemerintah terkait dijadikannya Rusunawa Rejosari sebagai tempat karantina TKI, warga sekitar rusunawa menyurati DPRD Pekanbaru memminta dukungan agar kebijakan itu dibatalkan.
Surat ditandatangani oleh puluhan warga Jalan Karya Bersama, RT 02 RW 09, Kelurahan Bambu Kuning, Kecamatan Tenayan Raya.
"Tadi kasur dan bantal sudah masuk ke rusunawa," terang warga setempat bernama Selamet, Rabu (1/4).
Surat yang dikirim ke DPRD kota Pekanbaru itu ditandatangani oleh puluhan warga RT 03 yang diketahui oleh Ketua RT/RW serta pemuka masyarakat, warga yang tinggal di eks lokalisasi Teluk Lembu Ujung (Teleju) itu memohon agar perwakilan legislatif menyelesaikan persoalan ini.
"Kami jelas menolak kedatangan pasien isolasi Covid-19 yang ditempatkan di rusunawa ini. Apalagi ini tak ada sosialisasi ke masyarakat. Kenapa ini tak direspon oleh pemerintah," Kata Selamet lagi.
Apalagi, sampai TKI itu masuk rusunawa, pemerintah belum ada memberi jaminan kesehatan dan keselamatan bagi warga sekitar yang tinggal di lokasi Rusunawa.
"Jaminan tak ada, rusunawa malah dibersihkan dan puluhan kasur masuk secara diam-diam pada malam hari kemarin," cetusnya.
Bahkan tempat tidur bagi PDP TKI Riau asal Malaysia itu, pada saat ini sudah ditambah menjadi 50 unit. Dia menyebut, kemungkinan jumlah dan kemungkinan masuk pasien akan lebih banyak dari sekarang.
"Katanya cuma lima yang masuk, sekarang kok jadi 50? Ini situasinya seperti mencekam sekali. Nasib kami bagaimana? siapa yang memberi jaminan pada kami, tolong lah kami," ucapnya.
Berikut isi surat warga yang ditujukan kepada DPRD Kota Pekanbaru.
Dengan hormat
Melalui surat terbuka ini Kami warga sekitar rusunawa rejosari memohon kepada bapak untuk dapat mendengar aspirasi Kami dan dapat menyelesaikan persoalan yang sedang kami hadapi, yaitu dengan adanya rencana pemerintah untuk menepatkan para TKI dari Malaysia di rusunawa rejosari. Kami warga sekitar rusunawa,menolak dengan adanya rencana Pemerintah tersebut.
Demikian surat terbuka ini Kami sampaikan besar harapan Kami agar bapak dapat membantu kami Untuk bukti penolakan, Kami lampir kan tanda tangan warga.
Hormat Kami warga sekitar rusunawa.
Sementara itu Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Hamdani, menyebutkan, hingga saat ini pihaknya belum diajak koordinasi soal ini baik secara lisan maupun tertulis.
"Inikan tidak bagus sebenarnya. Kalau terjadi keresahan seperti ini, instansi berwenang harus bertanggungjawab di tengah masyarakat. Harusnya dipikirkan dampak sosial ditengah masyarakatnya juga," tegasnya. (gus/ali)
