JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Pada Pemilu 2019, banyak anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang sakit dan meninggal. Pada tahun ini, segala persiapan dilakukan agar kejadian serupa tidak terjadi. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sudah melakukan skrining hingga menyiapkan fasilitas kesehatan untuk antisipasi.
Direktur Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia Kemenkes Nida Rohmawati menyatakan tidak ada antisipasi yang baik pada pemilu sebelumnya. Padahal pada 2019, ada perubahan tata cara pemilu. Yang biasanya hanya memilih wakil presiden dan presiden, pada saat itu juga memilih calon legislatif. “Dengan disatukan pemilihan ini, beban kerja sangat berat. Sebab harus menghitung suara segitu banyaknya. Kita tidak ingin terjadi lagi,” katanya, Kamis (8/2).
Kementerian Kesehatan juga telah membuat analisis penyebab banyaknya kematian dan kasus sakit.
Faktor usia, kebiasaan merokok, minum alkohol, dan punya komorbid merupakan riwayat yang banyak ditemui. Selain itu, pada saat itu jam kerja di atas 20 jam. “Sekarang sudah kami skrining dan ada pengaturan saat pelaksanaan,” ungkap Nida.Sebab pada pemilu sebelumnya ada 894 petugas KPPS yang meninggal. Jika berkaca dari ini, masalah kesehatan yang sering dialami adalah kelelahan dan memiliki komorbid menjadi konsentrasi. Maka syarat usia maksimal 55 tahun dan seleksi kesehatan sangat diperlukan. “Banyak yang meninggal dan setelah dianalisis mereka mengalami dehidrasi,” ungkap Nida.
Selain itu sudah ada edukasi untuk petugas KPPS. Dia merincikan empat hal itu adalah cukup tidur, cukup minum, cukup makan, dan cukup olahraga (4C) . Nida tidak menyarankan agar menjelang pemungutan suara, petugas tidur malam setidaknya 6 sampai 8 jam. “Kami harapkan jangan lupa minum air putih dan kurangi kopinya dan minuman kemasan,” tuturnya.
Nida juga tidak menganjurkan minum minuman berenergi. Pemerintah cukup optimisi jika penyelenggaran pemungutan suara akan lancar. Direktur Pelayanan Kesehatan Primer Kemenkes Obrin Parulian menyatakan pemeriksaan kesehatan akan mengetahui bagaimana kondisi petugas KPPS.
Namun, kapasitas stress masing-masing individu tidak bisa diukur. Sehingga Kemenkes mempersiapkan fasilitas pelayanan kesehatan. “Secara spesifik ada rumah sakit yang spesifik untuk layanan jiwa dan rumah sakit umum yang memiliki layanan kesehatan jiwa sudah disiapkan,” bebernya.
Obrin juga menyebut seluruh fasilitas pelayanan kesehatan akan disiagakan. Sehingga ketika ada masalah kesehatan maka Pusat Krisis Kemenkes dan jejaringnya sudah siap. Khusus pada pemilu ini, puskesmas disiagakan 24 jam. “Di puskesmas dan rumah sakit siap memberikan layanan,” bebernya.
Kepala Pusat Krisis Kesehatan Sumarjaya menyebut telah memetakan sisi kegawatdaruratan pada saat pemilu. Selain fasilitas kesehatan, sumber daya manusianya pun harus disiapkan.
Jaya mengatakan jika kini Kemenkes memiliki public safety Center (PSC) yang akan memberikan respon cepat jika terjadi hal tidak diinginkan dalam sektor kesehatan. “Ini pertolongan pertama saat terjadi kegawatdaruratan dan nanti kan ke pelayanan kesehatan,” bebernya.
Selain itu ada juga emegency medical team (EMT). “468 tenaga kesehatan cadangan yang berbasis tim yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini untuk merespons kegawatdaruratan,” ungkapnya.(lyn/jpg)
