JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Bank Indonesia (BI) mencatatkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Mei 2019 tumbuh melambat dengan struktur yang sehat. ULN Indonesia pada periode itu tercatat sebesar 386,1 miliar dolar AS, terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar 189,3 miliar dolar AS dan utang swasta (termasuk BUMN) sebesar 196,9 miliar dolar AS.
Pada Mei 2019, ULN Indonesia tumbuh 7,4 persen (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya yang tercatatsebesar 8,8 persen (yoy). Penurunan pertumbuhan utang dipengaruhi transaksi pembayaran neto ULN serta pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, sehingga utang dalam rupiah tercatat lebih rendah dalam denominasi dolar AS.
“Perlambatan pertumbuhan ULN bersumber dari ULN swasta, di tengah pertumbuhan ULN pemerintah yang tetap rendah,†kata Onny Widjanarko, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI dalam laporan statistik ULN yang dirilis dari website resminya, Senin (15/7).
BI mencatatkan struktur ULN Indonesia tetap sehat. Kondisi tersebut tercermin antara lain dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir Mei 2019 yang tercatat sebesar 36,1 persen. Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang dengan pangsa 87,3 persen dari total ULN.
BI memastikan bahwa pertumbuhan ULN pemerintah tetap rendah. Pada Mei 2019, posisi ULN pemerintah tercatat sebesar 186,3 miliar dolar AS atau tumbuh 3,9 persen (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 3,4 perse (yoy) yang didorong oleh penerbitan global bonds. Kendati tumbuh meningkat, nilai nominal ULN pemerintah pada Mei 2019 menurun dibandingkan dengan posisi April 2019 yang mencapai 186,7 miliar dolar AS.
Adapun perkembangan tersebut dipengaruhi oleh pembayaran neto pinjaman senilai 0,5 miliar dolar AS dan penurunan kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN) oleh nonresiden senilai 1,5 miliar dolar AS yang dipengaruhi oleh faktor ketidakpastian di pasar keuangan global yang meningkat seiring dengan eskalasi ketegangan perdagangan.
Di sisi lain, pengelolaan ULN pemerintah diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, dengan porsi terbesar pada beberapa sektor produktif yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, yaitu sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial 18,8 persen dari total ULN pemerintah, sektor konstruksi 16,4 persen, sektor jasa pendidikan 15,8 persen, sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 15,1 persen, serta sektor jasa keuangan dan asuransi 14,3 persen.
Sementara ULN swasta tumbuh melambat. Posisi ULN swasta pada akhir Mei 2019 tumbuh 11,3 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 14,7 persen (yoy), terutama disebabkan oleh menurunnya posisi utang di sektor jasa keuangan dan asuransi. Pada Mei 2019, ULN swasta didominasi oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara (LGA), serta sektor pertambangan dan penggalian dengan total pangsa 75,2 persen terhadap total ULN swasta.(jpg)
Editor: Eko Faizin
