Direktur PT BMI Yogi Apriya Pranata mengatakan, sebagai perusahaan jasa penyalur tenaga kerja ke luar negeri, PT BMI siap membantu Pemerintah Provinsi Riau untuk ikut mengurangi tingkat pengangguran dan pengentasan kemiskinan di Riau. 

 

Sayangnya, sejak mulai operasional tahun 2020 hingga saat ini, perusahaannya belum bisa mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri. Karena terkendala aturan baru yang wajib bagi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) untuk mendepositkan uang sebesar Rp1,5 miliar ke Kemenaker RI.

 

"PT BMI sebagai satu satunya P3MI yang berkantor pusat di Riau siap membantu Pemerintah Provinsi Riau untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan yang meningkat selama pandemi Covid 19. Kami hanya meminta Pemprov Riau memberikan stimulus, seperti menjembatani kami dengan investor (swasta/BUMD) atau bisa saja langsung menjadi investor untuk kami," kata Yogi, Jumat (6/8/2021).

 

Dikatakan Yogi, dengan bekerja di luar negeri, naker Riau bisa mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang cukup besar. Apalagi, pekerjaan yang ditawarkan user luar negeri di sektor formal. Seperti di perhotelan, hospitaly, restourant dan lainnya.

 

Konsultan Hukum PT BMI Abu Bakar Sidik SH mendorong Gubernur Riau untuk memberikan berbagai stimulus kepada perusahaan anak Riau. Apalagi, perusahaan tersebut membantu pemerintah untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan di Riau yang meningkat di masa pandemi ini.

 

"Ayolah Pak Gubri, bantulah perusahaan anak Riau yang juga akan membantu pemerintah mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan di Riau," kata konsultan hukum yang juga Ketua Partai Nasdem Pekanbaru ini.

 

Ditanya stimulus yang diharapkan, Abu Bakar mengatakan, ada beberapa stimulus yang diharapkan. Pertama menjembatani PT BMI dengan investor, baik itu swasta maupun BUMD, menjembatani perbankan untuk mengucurkan pinjaman dengan jaminan agunan aset PT BMI.

 

"Ketiga, bisa saja Pak Gubernur Riau menjadi investor. Karena proyeksi break event point nya hanya satu tahun. Bahkan bisa kurang dari satu tahun," terangnya.

 

Laporan: Mujawaroh Annafi (Pekanbaru) 

 

Editor: Erwan Sani

 

 

 

Direktur PT BMI Yogi Apriya Pranata mengatakan, sebagai perusahaan jasa penyalur tenaga kerja ke luar negeri, PT BMI siap membantu Pemerintah Provinsi Riau untuk ikut mengurangi tingkat pengangguran dan pengentasan kemiskinan di Riau. 

 

Sayangnya, sejak mulai operasional tahun 2020 hingga saat ini, perusahaannya belum bisa mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri. Karena terkendala aturan baru yang wajib bagi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) untuk mendepositkan uang sebesar Rp1,5 miliar ke Kemenaker RI.

 

"PT BMI sebagai satu satunya P3MI yang berkantor pusat di Riau siap membantu Pemerintah Provinsi Riau untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan yang meningkat selama pandemi Covid 19. Kami hanya meminta Pemprov Riau memberikan stimulus, seperti menjembatani kami dengan investor (swasta/BUMD) atau bisa saja langsung menjadi investor untuk kami," kata Yogi, Jumat (6/8/2021).

 

Dikatakan Yogi, dengan bekerja di luar negeri, naker Riau bisa mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang cukup besar. Apalagi, pekerjaan yang ditawarkan user luar negeri di sektor formal. Seperti di perhotelan, hospitaly, restourant dan lainnya.

 

Konsultan Hukum PT BMI Abu Bakar Sidik SH mendorong Gubernur Riau untuk memberikan berbagai stimulus kepada perusahaan anak Riau. Apalagi, perusahaan tersebut membantu pemerintah untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan di Riau yang meningkat di masa pandemi ini.

 

"Ayolah Pak Gubri, bantulah perusahaan anak Riau yang juga akan membantu pemerintah mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan di Riau," kata konsultan hukum yang juga Ketua Partai Nasdem Pekanbaru ini.

 

Ditanya stimulus yang diharapkan, Abu Bakar mengatakan, ada beberapa stimulus yang diharapkan. Pertama menjembatani PT BMI dengan investor, baik itu swasta maupun BUMD, menjembatani perbankan untuk mengucurkan pinjaman dengan jaminan agunan aset PT BMI.

 

"Ketiga, bisa saja Pak Gubernur Riau menjadi investor. Karena proyeksi break event point nya hanya satu tahun. Bahkan bisa kurang dari satu tahun," terangnya.

 

Laporan: Mujawaroh Annafi (Pekanbaru) 

 

Editor: Erwan Sani