JAKARTA (RIAUPOS.CO) – DPR telah memutuskan jadwal uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) serta persetujuan terhadap calon Panglima TNI. Prosesnya akan dilaksanakan dalam sehari pada Sabtu (6/11).
Jadwal tersebut disampaikan Komisi I DPR setelah rapat internal, Kamis (4/11).
Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menyampaikan bahwa seluruh fraksi memutuskan verifikasi kelengkapan dokumen calon Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa dilakukan hari ini (5/11) pukul 11.00. Kemudian rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama calon panglima TNI digelar Sabtu pukul 10.00.
"Sifat terbuka untuk visi misi, kecuali untuk hal strategis. Kehadiran fisik," jelas Meutya dalam keterangannya kemarin.
RDPU langsung dilanjutkan dengan rapat internal Komisi I untuk pemberian persetujuan pukul 13.00. Hasilnya akan diserahkan ke Pimpinan DPR untuk dapat diparipurnakan pada Senin pekan depan (8/11).
Adapun hal yang akan ditanyakan dalam fit and proper test meliputi komitmen Andika Perkasa dalam beberapa hal. Di antaranya penyelesaian konflik di Indonesia dan penjagaan perairan Natuna. Anggota Komisi I Dave Laksono menyampaikan bahwa secara khusus Fraksi Golkar akan menanyakan seputar konflik di beberapa daerah, termasuk yang berkenaan dengan pihak asing.
"Bagaimana penanganan permasalahan di Papua, Poso, kemungkinan potensi konflik di Aceh. Juga kita ingin dengar bagaimana dia mengatasi soal itu (Natuna)," jelas Dave di Kompleks DPR Senayan kemarin. Di samping itu, Dave juga menyebutkan penting untuk mengetahui visi-misi Andika dalam hal modernisasi alutsista dan mengatasi kondisi keterbatasan angkatan, khususnya angkatan laut.
Menurut Dave, Andika perlu menjelaskan langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi keterbatasan jumlah personel, alutsista, dan kapal.
"Bagaimana dia atur agar kehadiran kita terasa sehingga kapal-kapal asing tahu mereka masuk wilayah Indonesia, wilayah kedaulatan kita," lanjut Dave.
Sementara Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan dukungan terhadap Andika untuk menjadi panglima TNI. Mantan Ketua Komisi III DPR itu mengatakan, di bawah kepemimpinan Jenderal Andika nanti, TNI harus melanjutkan berbagai capaian yang telah diraih Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto serta menyelesaikan berbagai persoalan yang belum terselesaikan. Sekaligus menjaga kepercayaan rakyat terhadap TNI.
"Mengingat dalam berbagai survei, TNI selalu berada di urutan pertama sebagai lembaga negara yang paling dipercaya rakyat," ucapnya.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menambahkan, dalam memberikan pertimbangan kepada menteri pertahanan dalam pemenuhan kebutuhan dan komponen pertahanan, TNI harus senantiasa meningkatkan alutsista. Saat ini, TNI sedang memasuki tahap ketiga (2020-2024) penyelesaian minimum essential force (MEF). Hingga tahun ini, MEF yang tercapai baru sekitar 60 persen.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD menyampaikan bahwa Andika sudah mumpuni untuk bertugas sebagai panglima TNI. Dia percaya dengan kompetensi dan profesionalitas, Andika dapat menjadikan TNI lebih baik dari sebelumnya.
"Jika jabatan sudah sampai ke kepala staf angkatan, baik darat maupun Laut dan udara, pastilah merupakan orang yang terbaik dari matranya," ungkap dia.
Pria yang pernah bertugas sebagai menteri pertahanan itu pun menyebut Presiden Joko Widodo sudah pasti punya pertimbangan sebelum memilih Andika.
"Tentu didasarkan pada tantangan dan keperluan aktual yang komprehensif sekarang ini," ujarnya.
Menurut dia, keputusan presiden sudah tepat dan mantap. "Sesuai dengan hak prerogatifnya, beliau (Presiden, red) tidak diombang-ambingkan oleh opini yang tidak relevan," tambah pejabat asal Madura itu.
Sebagai Menko Polhukam, Mahfud mengakui bahwa dirinya sudah sangat cocok bekerja sama dengan Andika. Itu disampaikan oleh Mahfud karena dirinya tidak jarang bersentuhan langsung dengan Angkatan Darat selama menjalankan tugas. Dia pun optimistis, Andika mampu meneruskan kerja-kerja hebat yang sudah dilakukan oleh Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.
"Pak Andika itu tegas tapi penuh senyum dan selalu correct. Sama dengan Pak Hadi Tjahjanto, keduanya merupakan tentara yang profesional, humanis, dan kental dengan kultur Indonesia," bebernya.
Selama bertugas sebagai KSAD, Andika sudah menunjukkan pendekatan-pendekatan yang berbeda kepada para prajuritnya. Dia tidak segan memberi kesempatan mereka untuk berkembang. Maret tahun ini, Andika membantu Aprilio Perkasa Manganang. Pria yang lahir dalam keadaan hipospadia itu diobati di RSPAD Gatot Soebroto. Manganang yang bertahun-tahun bertugas di Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad) akhirnya sembuh. Dia lantas berganti nama dari Aprilia Santini Manganang menjadi Aprilio Perkasa Manganang.
Belum lama, Andika juga mengeluarkan kebijakan baru. Dia menghapus inspeksi vagina, serviks, dan selaput dara untuk seleksi personel Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad) dalam rekrutmen Kowad. Kebijakan itu mendapat apresiasi banyak pihak. Utamanya dari aktivis perempuan dan anak yang sudah lama menolak tes itu. Khusus di penerimaan dan pendidikan prajurit, Andika juga membuat gebrakan. Dia memberi sanksi kepada jajarannya yang berani berbuat curang. Dia tidak segan menghukum pimpinan satuan TNI yang terbukti melakukan tindakan melawan hukum.
Keterbukaan Andika terhadap proses hukum prajurit yang melakukan pelanggaran hukum juga sempat dia tunjukkan dalam insiden di Ciracas, Jakarta Timur. Dia turun langsung meminta Polisi Militer (POM) TNI AD menghukum prajurit TNI AD yang terlibat dalam aksi kekerasan tersebut. Dengan catatan-catatan itu, tidak heran banyak pihak yang mendukung Andika menjadi panglima TNI. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) termasuk salah satu yang mendukung langkah Jokowi memilih Andika untuk menggantikan Hadi.
"Kita dukung apapun (yang sudah) Presiden Jokowi usulkan. Kita dukung secara moral," kata dia kemarin.
Senada dengan Mahfud, JK menilai bahwa kemampuan Andika sudah mumpuni. Dia pantas dan layak menjadi panglima TNI. Sebagai mantan wakil presiden, JK tidak asing dengan Andika. Saat dia masih bertugas, Andika sempat menjadi komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Karena itu, JK langsung mendukung saat mengetahui Jokowi memilih Andika untuk diuji oleh DPR sebagai calon panglima TNI.
"Apalagi beliau (Andika, red) sudah pengalaman," ujarnya.
Meski banyak pihak mendukung Andika, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyatakan bahwa keputusan Presiden Jokowi memilih Andika tidak luput dari masalah. Setidaknya ada tiga persoalan yang mereka catat. Pertama, terkait rotasi antar matra. Kedua, rekam jejak Andika di bidang hukum dan hak asasi manusia (HAM), serta ketiga, perkembangan ancaman kawasan yang maritim sentris dan memerlukan perhatian lebih besar di sektor kelautan.
Berdasar catatan itu, koalisi meminta supaya DPR menguji secara serius komitmen calon panglima TNI atas demokrasi, HAM, pemberantasan korupsi, dan lainnya. Mereka ingin DPR melibatkan dan meminta pendapat publik, lembaga-lembaga negara independen, dan pakar yang kredibel dalam menguji calon panglima TNI yang akan datang.
"Misalnya dengan melibatkan Komnas HAM dan KPK serta lembaga-lembaga masyarakat sipil lainnya," kata perwakilan koalisi dari Imparsial, Hussein Ahmad.
Sementara itu, anggota Komisi I lainnya TB Hasanuddin menyampaikan beberapa nama yang kemungkinan akan menggantikan Andika sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Sementara ini ada enam nama letnan jenderal yang akan dipertimbangkan mengisi jabatan tersebut.
Di antaranya Letjen TNI Bakti Agus Fadjari (Wakil KSAD) dan Letjen TNI Dudung Abdurachman (Pangkostrad). Kemudian ada juga Letjen TNI Joni Supriyanto (Kepala BAIS TNI), Letjen TNI Teguh Arief Indratmoko (Komandan Pusat Teritorial), Letjen TNI Arif Rahman (Komandan Pusat Persenjataan Infanteri), dan Letjen TNI Eko Margiyono (Kepala Staf Umum TNI).
Hasanuddin mengungkapkan bahwa di antara keenam nama tersebut, ada dua nama yang paling potensial. Yakni Wakasad Letjen TNI Bakti Agus dan Pangkostrad Letjen TNI Dudung. Kedua letjen tersebut dinilai paling potensial menjadi KSAD karena jabatan mereka saat ini.
"Biasanya KSAD itu adalah mereka yang bintang tiga, diangkat dari Wakasad atau Pangkostrad. Yang sudah-sudah seperti itu," jelas Hasanuddin.
Namun, dia menegaskan bahwa siapa yang akan terpilih nanti tergantung Presiden dan panglima TNI yang mengajukan nama tersebut. "Kira-kira siapa, saya tidak mau berandai-andai. Kita tunggu saja keputusan Presiden nanti," lanjut politikus PDI Perjuangan tersebut.
Menambahkan keterangan Hasanuddin, pemerhati isu-isu militer Khairul Fahmi menyebutkan bahwa memang banyak jenderal bintang tiga di TNI AD yang sudah layak menjadi KSAD. Baik yang bertugas di lingkungan TNI AD maupun di luar matra darat.
"Tapi, sebagian besar sudah cukup senior dan menjelang pensiun. Yang paling berpeluang saya kira adalah Pangkostrad Letjen TNI Dudung Abdurachman dan Kasum TNI Letjen TNI Eko Margiyono," bebernya.
Menurut dia, di atas kertas Dudung lebih unggul dari Eko. Namun demikian, dari sisa masa tugas, Eko masih lebih panjang dari Dudung. Tidak hanya itu, Eko juga pernah menjabat sebagai panglima Kostrad.
"Saya kira Eko Margiyono juga bukan tidak mungkin karena masa aktifnya lebih panjang dan dari segi kapabilitas saya kira juga sangat layak," imbuh Fahmi.
Namun demikian, lanjutnya, tidak menutup kemungkinan KSAD selanjutnya dipilih dari perwira tinggi yang masih terbilang muda. "Saya kira tidak tertutup peluang mempromosikan seorang perwira bintang dua dalam waktu dekat untuk kemudian disiapkan sebagai KSAD," bebernya.(deb/lum/syn/jpg)
