JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat mendesak pemerintah Indonesia untuk melakukan komunikasi yang intensif dengan Pemerintah Arab Saudi. Pasalnya, hingga kini, Pemerintah Arab Saudi belum mengizinkan jemaah asal Indonesia untuk melakukan ibadah umrah.

Mengutip dari Saudi Gazette, Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi mengumumkan kapasitas jemaah yang diizinkan umrah dan salat di Masjidil Haram bertambah. Dari semula 70 ribu menjadi 100 ribu per hari. Namun, jemaah asal Indonesia belum mendapatkan izin sama sekali untuk beribadah di Masjidil Haram.

Dikonfirmasi dari Konsul Jenderal KJRI Jeddah, disebutkan bahwa jemaah asal Indonesia memang belum diizinkan umrah dan beribadah di masjidil haram sampai sekarang. Kemungkinannya karena Arab Saudi masih menganggap situasi Covid-19 di Indonesia masih belum melandai sehingga belum mendapatkan izin.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan menilai bahwa pemerintah Indonesia harusnya bisa meyakinkan pihak Saudi.

“Kebijakan seperti ini harusnya bisa dikomunikasikan dengan pihak Saudi sehingga jamaah asal Indonesia dapat kembali beribadah dan melaksanakan umrah di Masjidil Haram,” ungkap Syarief Hasan.

Syarief Hasan menilai, Arab Saudi akan sangat mempertimbangkan posisi Indonesia yang sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia.

“Kita juga berkepentingan karena Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Sehingga, Pemerintah harus terus melakukan lobi dengan intensif Pemerintah Saudi,” ungkap Syarief.

Syarief juga mengungkapkan, pemerintah harus bisa meyakinkan dengan menunjukkan data.

“Selama ini Pemerintah Indonesia telah dapat menurunkan angka penularan Covid-19 secara signifikan. Harusnya, data tersebut ditunjukkan kepada pemerintah Saudi sehingga menjadi penguat agar jamaah asal Indonesia mendapatkan izin melaksanakan umrah,” ungkapnya.

Politisi Senior Partai Demokrat ini juga mengaku heran dengan data Covid-19 di Indonesia.

“Selama ini, Pemerintah mengklaim sesuai data bahwa telah berhasil menurunkan Covid-19, namun masih banyak negara, termasuk Arab Saudi yang belum mempercayainya. Ini karena data kematian yang sekalipun sudah menurun,namun tracing dan testing juga yang menurun, sehingga kita harus dorong tes kembali ditingkatkan hingga tidak ada lagi kasus Covid-19 dan angka kematian semakin dapat ditekan,” tutup Syarief.

Sumber: Jawapos.com

Editor: E Sulaiman

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat mendesak pemerintah Indonesia untuk melakukan komunikasi yang intensif dengan Pemerintah Arab Saudi. Pasalnya, hingga kini, Pemerintah Arab Saudi belum mengizinkan jemaah asal Indonesia untuk melakukan ibadah umrah.

Mengutip dari Saudi Gazette, Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi mengumumkan kapasitas jemaah yang diizinkan umrah dan salat di Masjidil Haram bertambah. Dari semula 70 ribu menjadi 100 ribu per hari. Namun, jemaah asal Indonesia belum mendapatkan izin sama sekali untuk beribadah di Masjidil Haram.

Dikonfirmasi dari Konsul Jenderal KJRI Jeddah, disebutkan bahwa jemaah asal Indonesia memang belum diizinkan umrah dan beribadah di masjidil haram sampai sekarang. Kemungkinannya karena Arab Saudi masih menganggap situasi Covid-19 di Indonesia masih belum melandai sehingga belum mendapatkan izin.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan menilai bahwa pemerintah Indonesia harusnya bisa meyakinkan pihak Saudi.

“Kebijakan seperti ini harusnya bisa dikomunikasikan dengan pihak Saudi sehingga jamaah asal Indonesia dapat kembali beribadah dan melaksanakan umrah di Masjidil Haram,” ungkap Syarief Hasan.

Syarief Hasan menilai, Arab Saudi akan sangat mempertimbangkan posisi Indonesia yang sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia.

“Kita juga berkepentingan karena Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Sehingga, Pemerintah harus terus melakukan lobi dengan intensif Pemerintah Saudi,” ungkap Syarief.

Syarief juga mengungkapkan, pemerintah harus bisa meyakinkan dengan menunjukkan data.

“Selama ini Pemerintah Indonesia telah dapat menurunkan angka penularan Covid-19 secara signifikan. Harusnya, data tersebut ditunjukkan kepada pemerintah Saudi sehingga menjadi penguat agar jamaah asal Indonesia mendapatkan izin melaksanakan umrah,” ungkapnya.

Politisi Senior Partai Demokrat ini juga mengaku heran dengan data Covid-19 di Indonesia.

“Selama ini, Pemerintah mengklaim sesuai data bahwa telah berhasil menurunkan Covid-19, namun masih banyak negara, termasuk Arab Saudi yang belum mempercayainya. Ini karena data kematian yang sekalipun sudah menurun,namun tracing dan testing juga yang menurun, sehingga kita harus dorong tes kembali ditingkatkan hingga tidak ada lagi kasus Covid-19 dan angka kematian semakin dapat ditekan,” tutup Syarief.

Sumber: Jawapos.com

Editor: E Sulaiman

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat mendesak pemerintah Indonesia untuk melakukan komunikasi yang intensif dengan Pemerintah Arab Saudi. Pasalnya, hingga kini, Pemerintah Arab Saudi belum mengizinkan jemaah asal Indonesia untuk melakukan ibadah umrah.

Mengutip dari Saudi Gazette, Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi mengumumkan kapasitas jemaah yang diizinkan umrah dan salat di Masjidil Haram bertambah. Dari semula 70 ribu menjadi 100 ribu per hari. Namun, jemaah asal Indonesia belum mendapatkan izin sama sekali untuk beribadah di Masjidil Haram.

Dikonfirmasi dari Konsul Jenderal KJRI Jeddah, disebutkan bahwa jemaah asal Indonesia memang belum diizinkan umrah dan beribadah di masjidil haram sampai sekarang. Kemungkinannya karena Arab Saudi masih menganggap situasi Covid-19 di Indonesia masih belum melandai sehingga belum mendapatkan izin.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan menilai bahwa pemerintah Indonesia harusnya bisa meyakinkan pihak Saudi.

“Kebijakan seperti ini harusnya bisa dikomunikasikan dengan pihak Saudi sehingga jamaah asal Indonesia dapat kembali beribadah dan melaksanakan umrah di Masjidil Haram,” ungkap Syarief Hasan.

Syarief Hasan menilai, Arab Saudi akan sangat mempertimbangkan posisi Indonesia yang sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia.

“Kita juga berkepentingan karena Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Sehingga, Pemerintah harus terus melakukan lobi dengan intensif Pemerintah Saudi,” ungkap Syarief.

Syarief juga mengungkapkan, pemerintah harus bisa meyakinkan dengan menunjukkan data.

“Selama ini Pemerintah Indonesia telah dapat menurunkan angka penularan Covid-19 secara signifikan. Harusnya, data tersebut ditunjukkan kepada pemerintah Saudi sehingga menjadi penguat agar jamaah asal Indonesia mendapatkan izin melaksanakan umrah,” ungkapnya.

Politisi Senior Partai Demokrat ini juga mengaku heran dengan data Covid-19 di Indonesia.

“Selama ini, Pemerintah mengklaim sesuai data bahwa telah berhasil menurunkan Covid-19, namun masih banyak negara, termasuk Arab Saudi yang belum mempercayainya. Ini karena data kematian yang sekalipun sudah menurun,namun tracing dan testing juga yang menurun, sehingga kita harus dorong tes kembali ditingkatkan hingga tidak ada lagi kasus Covid-19 dan angka kematian semakin dapat ditekan,” tutup Syarief.

Sumber: Jawapos.com

Editor: E Sulaiman

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat mendesak pemerintah Indonesia untuk melakukan komunikasi yang intensif dengan Pemerintah Arab Saudi. Pasalnya, hingga kini, Pemerintah Arab Saudi belum mengizinkan jemaah asal Indonesia untuk melakukan ibadah umrah.

Mengutip dari Saudi Gazette, Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi mengumumkan kapasitas jemaah yang diizinkan umrah dan salat di Masjidil Haram bertambah. Dari semula 70 ribu menjadi 100 ribu per hari. Namun, jemaah asal Indonesia belum mendapatkan izin sama sekali untuk beribadah di Masjidil Haram.

Dikonfirmasi dari Konsul Jenderal KJRI Jeddah, disebutkan bahwa jemaah asal Indonesia memang belum diizinkan umrah dan beribadah di masjidil haram sampai sekarang. Kemungkinannya karena Arab Saudi masih menganggap situasi Covid-19 di Indonesia masih belum melandai sehingga belum mendapatkan izin.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan menilai bahwa pemerintah Indonesia harusnya bisa meyakinkan pihak Saudi.

“Kebijakan seperti ini harusnya bisa dikomunikasikan dengan pihak Saudi sehingga jamaah asal Indonesia dapat kembali beribadah dan melaksanakan umrah di Masjidil Haram,” ungkap Syarief Hasan.

Syarief Hasan menilai, Arab Saudi akan sangat mempertimbangkan posisi Indonesia yang sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia.

“Kita juga berkepentingan karena Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Sehingga, Pemerintah harus terus melakukan lobi dengan intensif Pemerintah Saudi,” ungkap Syarief.

Syarief juga mengungkapkan, pemerintah harus bisa meyakinkan dengan menunjukkan data.

“Selama ini Pemerintah Indonesia telah dapat menurunkan angka penularan Covid-19 secara signifikan. Harusnya, data tersebut ditunjukkan kepada pemerintah Saudi sehingga menjadi penguat agar jamaah asal Indonesia mendapatkan izin melaksanakan umrah,” ungkapnya.

Politisi Senior Partai Demokrat ini juga mengaku heran dengan data Covid-19 di Indonesia.

“Selama ini, Pemerintah mengklaim sesuai data bahwa telah berhasil menurunkan Covid-19, namun masih banyak negara, termasuk Arab Saudi yang belum mempercayainya. Ini karena data kematian yang sekalipun sudah menurun,namun tracing dan testing juga yang menurun, sehingga kita harus dorong tes kembali ditingkatkan hingga tidak ada lagi kasus Covid-19 dan angka kematian semakin dapat ditekan,” tutup Syarief.

Sumber: Jawapos.com

Editor: E Sulaiman