‘’Anak kami lolos seleksi D3 jalur mandiri jurusan Teknik Sipil. Tapi setelah kami melihat daftar biaya yang harus dibayar setelah lolos seleksi mencapai Rp27 juta, dengan rincian biaya persemesternya mencapai Rp7,4 juta lebih dan pembangunan mencapai Rp20 juta. Tentu kami tak sanggup membayarnya,’’ ujar Akas.

Ia mengaku sangat berat dengan biaya kuliah tersebut. Apalagi pendapatnya sebagai karyawan swasta tidak cukup untuk membayar biaya kuliah per semesternya mencapai jutaan ripiah. Makanya ia mengurungkan niat menguliahkan anaknya di Unri.

Terhadap keluhan itu, Wakil Rektor II Universitas Riau (UNRI) Sujianto menjelaskan, memang benar mahasiswa yang lolos melalui jalur bina lingkungan atau jalur mandiri tidak mendapatkan biaya UKT dari level 1-5, sehingga mahasiswa yang lolos melalui jalur tersebut ditetapkan mendapat biaya kuliah setingkat dengan UKT tertinggi yaitu UKT 6 yang disebut dengan surat persetujuan pembayaran (SPP).

“Kalau jalur bina lingkungan, bukan UKT tapi SPP, kalau sudah keluar persetujuan nanti baru pakai UKT,” tuturnya. 

Sebelumnya beredar isu, jika jalur tersebut sedang diusulkan ke Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Repuplik Indonesia (Kemenristekdikti ri) dan belum mengeluarkan izin untuk dibuka. Kendati demikian Unri telah membuka jalur tersebut, selama proses penerimaan mahasiswa baru 2019 dan menerima sebanyak 894 mahasiswa.

Sujianto membenarkan jika izin belum ada persetujuan dari Kemenristekdikti RI, sehingga biaya kuliah bagi mahasiswa yang lolos melalui jalur bina lingkungan berbeda dengan jalur-jalur lainnya yang menggunakan uang kuliah tunggal (UKT).

“Yang masuk UKT itu SNMPTN, SBMPTN, dan PBUD. Jalur mandiri atau bina lingkungan memang tidak ada UKT,” tegasnya.

Terkait hal tersebut, banyak wali mahasiswa yang beranggapan jika Unri terburu-buru membuka jalur bina lingkungan yang belum memiliki izin. Orang tua calon mahasiswa juga menganggap hal tersebut dilakukan untuk mempertahankan status akreditasi sehingga pembiayaan diberatkan kepada mahasiswa. 

Menanggapi keluhan orang tua calon mahasiswa yang lolos seleksi, Sujianto menampik hal tersebut. 

“Nggak bener itu,” pungkasnya.(*2/ksm)

‘’Anak kami lolos seleksi D3 jalur mandiri jurusan Teknik Sipil. Tapi setelah kami melihat daftar biaya yang harus dibayar setelah lolos seleksi mencapai Rp27 juta, dengan rincian biaya persemesternya mencapai Rp7,4 juta lebih dan pembangunan mencapai Rp20 juta. Tentu kami tak sanggup membayarnya,’’ ujar Akas.

Ia mengaku sangat berat dengan biaya kuliah tersebut. Apalagi pendapatnya sebagai karyawan swasta tidak cukup untuk membayar biaya kuliah per semesternya mencapai jutaan ripiah. Makanya ia mengurungkan niat menguliahkan anaknya di Unri.

Terhadap keluhan itu, Wakil Rektor II Universitas Riau (UNRI) Sujianto menjelaskan, memang benar mahasiswa yang lolos melalui jalur bina lingkungan atau jalur mandiri tidak mendapatkan biaya UKT dari level 1-5, sehingga mahasiswa yang lolos melalui jalur tersebut ditetapkan mendapat biaya kuliah setingkat dengan UKT tertinggi yaitu UKT 6 yang disebut dengan surat persetujuan pembayaran (SPP).

“Kalau jalur bina lingkungan, bukan UKT tapi SPP, kalau sudah keluar persetujuan nanti baru pakai UKT,” tuturnya. 

Sebelumnya beredar isu, jika jalur tersebut sedang diusulkan ke Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Repuplik Indonesia (Kemenristekdikti ri) dan belum mengeluarkan izin untuk dibuka. Kendati demikian Unri telah membuka jalur tersebut, selama proses penerimaan mahasiswa baru 2019 dan menerima sebanyak 894 mahasiswa.

Sujianto membenarkan jika izin belum ada persetujuan dari Kemenristekdikti RI, sehingga biaya kuliah bagi mahasiswa yang lolos melalui jalur bina lingkungan berbeda dengan jalur-jalur lainnya yang menggunakan uang kuliah tunggal (UKT).

“Yang masuk UKT itu SNMPTN, SBMPTN, dan PBUD. Jalur mandiri atau bina lingkungan memang tidak ada UKT,” tegasnya.

Terkait hal tersebut, banyak wali mahasiswa yang beranggapan jika Unri terburu-buru membuka jalur bina lingkungan yang belum memiliki izin. Orang tua calon mahasiswa juga menganggap hal tersebut dilakukan untuk mempertahankan status akreditasi sehingga pembiayaan diberatkan kepada mahasiswa. 

Menanggapi keluhan orang tua calon mahasiswa yang lolos seleksi, Sujianto menampik hal tersebut. 

“Nggak bener itu,” pungkasnya.(*2/ksm)