Didampingi Plt Karo Administarsi Pimpinan Pemprov Riau Wira Haryoko, dan Kepala Badan Penghubung Provinsi Riau Erisman Yahya, juga diikuti sejumlah pejabat dari daerah perbatasan di Riau. Seperti Pemkab Bengkalis, Kepulauan Meranti, Rokan Hilir, Indragiri Hilir, dan Kota Dumai. 

 

Syamsuar menyebut, Provinsi Riau salah satu provinsi yang memiliki batas langsung dengan negara tetangga. Beda dengan provinsi lain yang berbatasan darat, Riau memiliki batas wilayah laut. Oleh sebab itu, Riau harus mendapat perhatian khusus untuk membangun gerbang masuk lintas negara.

 

"Itu yang kita usulkan agar ada pos dan pintu masuk antar negara. Saat ini kita belum punya satu pun. Tapi rencananya akan dibangun di Bengkalis," kata Syansuar di sela-sela Rakornas.

 

Rakornas yang diinisiasi oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) membahas  penguatan sistem tata kelola perbatasan negara. Khusunya dalam pengelolaan batas wilayah negara dan lintas batas negara guna melakukan langkah-langkah sistematis dan komprehensif dalam mewujudkan sistem pengamanan perbatasan terpadu (integrated border security System).

 

Sebelumnya, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, Robert Simbolon menyebutkan, acara Rakornas Pamtas ini dihadiri oleh kurang lebih 500 orang peserta yang datang dari Pusat dan Daerah. Seperti Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II K/LPNK Anggota BNPP; Pejabat eselon I,II,III dan IV lingkup BNPP; Gubernur, Bupati/Walikota yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara tetangga, Pangdam, Danrem, Dandim dan Kapolres yang wilayah kerjanya berbatasan langsung dengan negara tetangga, Kepala Kantor Imigrasi, Bea dan Cukai, Kanwil Karantina yang wilayah kerjanya berbatasan langsung dengan negara tetangga, Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah, Kepala Biro/Kepala Bagian Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Kepala Bidang Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

 

Rakornas mengusung tema Perwujudan Sistem Pengamanan Perbatasan Negara Terpadu Menuju Perbatasan Negara yang Aman, Tertib, Maju dan Dinamis ini bertujuaan memberikan pemahaman tentang arah kebijakan dan strategi pengamanan perbatasan Negara, menemukenali isu serta permasalahan pengelolaan batas wilayah negara dan lintas batas negara. Sebagai dasar perumusan dan penyusunan kebijakan untuk mewujudkan sistem pengamanan perbatasan negara terpadu menuju Perbatasan Negara yang aman, tertib, maju, dan dinamis. 

 

Kegiatan dibuka Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD selaku Ketua Pengarah BNPP dan dilanjutkan dengan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian selaku Kepala BNPP sebagai Keynote Speech, juga diadakan sesi dialog mengahadirkan pembicara, antara lain Panglima TNI, Kapolri, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI), dan Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) serta pejabat dari instansi/lembaga pusat terkait lainnya. (ADV)

 

 

Didampingi Plt Karo Administarsi Pimpinan Pemprov Riau Wira Haryoko, dan Kepala Badan Penghubung Provinsi Riau Erisman Yahya, juga diikuti sejumlah pejabat dari daerah perbatasan di Riau. Seperti Pemkab Bengkalis, Kepulauan Meranti, Rokan Hilir, Indragiri Hilir, dan Kota Dumai. 

 

Syamsuar menyebut, Provinsi Riau salah satu provinsi yang memiliki batas langsung dengan negara tetangga. Beda dengan provinsi lain yang berbatasan darat, Riau memiliki batas wilayah laut. Oleh sebab itu, Riau harus mendapat perhatian khusus untuk membangun gerbang masuk lintas negara.

 

"Itu yang kita usulkan agar ada pos dan pintu masuk antar negara. Saat ini kita belum punya satu pun. Tapi rencananya akan dibangun di Bengkalis," kata Syansuar di sela-sela Rakornas.

 

Rakornas yang diinisiasi oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) membahas  penguatan sistem tata kelola perbatasan negara. Khusunya dalam pengelolaan batas wilayah negara dan lintas batas negara guna melakukan langkah-langkah sistematis dan komprehensif dalam mewujudkan sistem pengamanan perbatasan terpadu (integrated border security System).

 

Sebelumnya, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, Robert Simbolon menyebutkan, acara Rakornas Pamtas ini dihadiri oleh kurang lebih 500 orang peserta yang datang dari Pusat dan Daerah. Seperti Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II K/LPNK Anggota BNPP; Pejabat eselon I,II,III dan IV lingkup BNPP; Gubernur, Bupati/Walikota yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara tetangga, Pangdam, Danrem, Dandim dan Kapolres yang wilayah kerjanya berbatasan langsung dengan negara tetangga, Kepala Kantor Imigrasi, Bea dan Cukai, Kanwil Karantina yang wilayah kerjanya berbatasan langsung dengan negara tetangga, Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah, Kepala Biro/Kepala Bagian Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Kepala Bidang Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

 

Rakornas mengusung tema Perwujudan Sistem Pengamanan Perbatasan Negara Terpadu Menuju Perbatasan Negara yang Aman, Tertib, Maju dan Dinamis ini bertujuaan memberikan pemahaman tentang arah kebijakan dan strategi pengamanan perbatasan Negara, menemukenali isu serta permasalahan pengelolaan batas wilayah negara dan lintas batas negara. Sebagai dasar perumusan dan penyusunan kebijakan untuk mewujudkan sistem pengamanan perbatasan negara terpadu menuju Perbatasan Negara yang aman, tertib, maju, dan dinamis. 

 

Kegiatan dibuka Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD selaku Ketua Pengarah BNPP dan dilanjutkan dengan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian selaku Kepala BNPP sebagai Keynote Speech, juga diadakan sesi dialog mengahadirkan pembicara, antara lain Panglima TNI, Kapolri, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI), dan Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) serta pejabat dari instansi/lembaga pusat terkait lainnya. (ADV)