Isu Perkelapaan Jadi Pembicaraan Pusat

(RIAUPOS.CO) — Sektor perkelapaan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), diketahui memang menjadi tulang punggung perekonomian bagi masyarakat yang ada di sana.

Terkait persoalan yang dihadapi sektor ini juga sudah menjadi pembicaraan pemerintah, hingga ke tingkat pusat. Bahkan belum lama ini secara umum Gubernur Riau H Syamsuar yang mendampingi Presiden Joko Widodo, mengikuti KTT di Thailand, juga ikut membicarakannya.

‘’Pada dasarnya pemerintah sangat berupaya keras untuk membantu pelaksanaan pembangunan di Inhil. Informasi ini disampaikan Gubernur riau kepada saya,” kata Bupati Inhil HM Wardan, kemarin.

Termasuk Bupati Inhil sendiri, pada setiap kesempatan dia selalu membicarakan seluruh potensi yang ada di sana. Terlebih terhadap persoalan kelapa yang saat ini tengah mengalami fluktuasi harga yang cukup kuat.

‘’Gubernur dan Presiden malah sudah menitipkan pesan kepada unsur-unsur yang ada di Thailand bagian Selatan agar nanti bisa menjalin kerja sama ekspor kelapa dalam bentuk kontainer,” jelas Bupati Inhil.

Hal itu bukan tanpa dasar. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil sendiri memang telah merancang dengan telah membuat program sistem resi gudang (SRG). Sebagai keseriusannya juga telah dibuat Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur pelaksaan SRG.

‘’Perda yang sudah kita sahkan tentang SRG dan Perda tentang Sistem Tata Niaga. Sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh suatu lembaga ekonomi yang berbadan hukum,” tukas Wardan.

Secara legalitas formil aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan itu semua sudah disiapkan. Hanya saja saat ini tinggal realisasinya. Termasuk hal-hal yang berkaitan dengan sarana, seperti gudang yang terdapat di Parit 21 Tembilahan.

Bupati Inhil sendiri telah memerintahkan OPD terkait, yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) untu membenahi Pelabuhan tersebut. Agar dapat berjalan dengan baik, keberadaan pelabuhan itu meski memenuhi standar yang diperlukan.

‘’Kita sudah anggarkan melalui APBD 2019 untuk pembenahan pelabuhan itu. Apabila semua sudah dapat dipenuhi maka tidak perlu menunggu waktu cukup lama lagi, semua dapat berjalan,” sambungnya.(adv)

(RIAUPOS.CO) — Sektor perkelapaan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), diketahui memang menjadi tulang punggung perekonomian bagi masyarakat yang ada di sana.

Terkait persoalan yang dihadapi sektor ini juga sudah menjadi pembicaraan pemerintah, hingga ke tingkat pusat. Bahkan belum lama ini secara umum Gubernur Riau H Syamsuar yang mendampingi Presiden Joko Widodo, mengikuti KTT di Thailand, juga ikut membicarakannya.

‘’Pada dasarnya pemerintah sangat berupaya keras untuk membantu pelaksanaan pembangunan di Inhil. Informasi ini disampaikan Gubernur riau kepada saya,” kata Bupati Inhil HM Wardan, kemarin.

Termasuk Bupati Inhil sendiri, pada setiap kesempatan dia selalu membicarakan seluruh potensi yang ada di sana. Terlebih terhadap persoalan kelapa yang saat ini tengah mengalami fluktuasi harga yang cukup kuat.

‘’Gubernur dan Presiden malah sudah menitipkan pesan kepada unsur-unsur yang ada di Thailand bagian Selatan agar nanti bisa menjalin kerja sama ekspor kelapa dalam bentuk kontainer,” jelas Bupati Inhil.

Hal itu bukan tanpa dasar. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil sendiri memang telah merancang dengan telah membuat program sistem resi gudang (SRG). Sebagai keseriusannya juga telah dibuat Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur pelaksaan SRG.

‘’Perda yang sudah kita sahkan tentang SRG dan Perda tentang Sistem Tata Niaga. Sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh suatu lembaga ekonomi yang berbadan hukum,” tukas Wardan.

Secara legalitas formil aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan itu semua sudah disiapkan. Hanya saja saat ini tinggal realisasinya. Termasuk hal-hal yang berkaitan dengan sarana, seperti gudang yang terdapat di Parit 21 Tembilahan.

Bupati Inhil sendiri telah memerintahkan OPD terkait, yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) untu membenahi Pelabuhan tersebut. Agar dapat berjalan dengan baik, keberadaan pelabuhan itu meski memenuhi standar yang diperlukan.

‘’Kita sudah anggarkan melalui APBD 2019 untuk pembenahan pelabuhan itu. Apabila semua sudah dapat dipenuhi maka tidak perlu menunggu waktu cukup lama lagi, semua dapat berjalan,” sambungnya.(adv)