JAKARTA (RIAUPOS.CO) — DAMPAK pandemi Covid-19 begitu mahal. Pemerintah harus menggelontorkan uang lebih banyak untuk memitigasi dampak penyakit yang disebabkan virus SARS-CoV-2 itu. Kali ini, pemerintah mengeluarkan anggaran tambahan Rp405,1 triliun dari APBN untuk memitigasi dampak pandemi.
Presiden Joko Widodo kemarin (31/3) mengumumkan rincian dari paket stimulus ketiga yang nilainya setara hampir seperlima APBN 2020 itu. Dalam keterangannya, Presiden menyebut bahwa pandemi Covid-19 bukan hanya membawa masalah kesehatan masyarakat. Virus tersebut juga membawa implikasi ekonomi yang sangat luas. Situasi tersebut menurut pemerintah adalah sebuah keadaan kegentingan yang memaksa. "Maka saya baru saja menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan," terang Presiden dari Istana Bogor kemarin.
Perppu tersebut memberikan pondasi bagi pemerintah, otoritas perbankan, dan otoritas keuangan untuk melakukan langkah-langkah luar biasa. Targetnya adalah menjamin kesehatan masyarakat serta menyelamatkan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan.
Karena itu, setelah dihitung ulang keluarlah angka Rp405,1 triliun dari APBN. Itu adalah total tambahan pemnbiayaan APBN untuk mitigasi dampak Covid-19. Sebelumnya, pada stimulus 1 dan 2 pemeirntah sudah mengalokasikan total Rp158,2 triliun. Termasuk di dalamnya tambahan defisit APBN Rp125 triliun.
Dari Rp405,1 triliun, lebh dari separuhnya adalah untuk stimulus ekonomi. selebihnya untuk kesehatan dan jarring pengaman sosial. Yakni, Rp75 triliun belanja kesehatan, Rp110 triliun untuk jarring pengaman sosial, Rp70,1 triliun insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat, serta Rp150 triliun untuk membiayai program pemulihan ekonomi nasional.
Anggaran kesehatan, tutur Presiden, dipriotritaskan untuk melindungi kerja para tenaga kesehatan. Mereka selama ini berada di garda terdepan menangani wabah, sehinga perlu perlindungan ekstra. Anggaran bagi mereka yang paling utama akan dirupakan alat pelindung diri (APD). Di samping itu, ada insentif bulanan dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan.
Selebihnya, anggaran kesehatan juga digunakan untuk memperbanyak tes kit maupun reagen Covid-19. Juga untuk memperkuar RS rujukan maupun RS darurat seperti wisma atlet. juga kebutuhan medis lainnya seperti ventilator dan keperluan dasar lain. Sementara, anggaran jaring pengaman sosial digunakan untuk menjaga data beli masyarakat. khususnya mereka yang masuk kategori miskin. Misalnya program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta penerima manfaat.
"Besaran manfaatnya akan dinaikkan 25 persen," ujar Presiden. Dampaknya, komponen bantuan untuk ibu hamil senilai Rp2,4 juta setahun naik menjadi Rp3 juta setahun.
Begitu pula untuk komponen anak usia dini yang menjadi Rp3 juta per tahun dan disabilitas Rp2,4 juta per tahun. Insentif tersebut akan mulai berlaku efektif per bulan ini. Sementara, jumlah penerima kartu sembako akan naik dari 15,2 juta menjadi 20 juta penerima manfaat. Nilai manfaatnya pun ditambah menjadi Rp200 ribu per bulan.
Bantuan tersebut bisa digunakan membeli sembako seperti beras, gula, minyak, hingga telur. Bila diasumsikan satu penerima manfaat memiliki empat orang tanggungan di luar dirinya, maka manfaat kartu sembako itu akan dirasakan kurang lebih 100 juta penduduk. Kenaikan bantuan itu akan diberikan selama sembilan bulan.
Kemudian,anggaran katrtu prakerja naik dari Rp10 riliun menjadi Rp20 triliun. Dnegan demikian, kartu prakerja akan mampu memberikan manfaat kepada 5,6 juta orang. sasarannya adalah para pekerja harian dan informal, juga pelaku usaha mikro dan kecil yang dagangannya menjadi sepi akibat pembatasan aktivitas warga.
Insentif lainnya masuk ke tarif listrik. "Untuk pelanggan listrik 450 VA yang jumlahnya sekitar 24 juta pelanggan akan digratiskan selama 3 bulan ke depan," lanjut mantan Gubernur DKI Jakarta itu. yakni, untuk April, Mei, dan Juni.
Sementara, bagi 7 juta pelanggan listrik 900 VA, tagihannya akan didiskon 50 persen selama tiga bulan ke depan. Pemerintah, lanjut Jokowi, juga mengantisipasi pengadaan kebutuhan pokok. Jadi, selain memastikan masyarakat bisa membeli bahan pokok, pemerintah juga memastikan barangnya tersedia dalam jumlah cukup. Pemerintah mencadangkan Rp25 triliun untuk memenuhi bahan pokok beserta operasi pasar.
Presiden juga memastikan bahwa relaksasi kredit mikro bakal berjalan. Yakni, keringanan pembayaran kredit bagi mereka yang berpenghasilan harian. Seperti pelaku UMKM, pekerja informal seperti ojek online, sopir taksi, hingga nelayan. Dengan catatan, nilai kreditnya masih di bawah Rp10 miliar. "OJK sudah menerbitkan aturan mengenai hal tersebut dan dimulai berlaku April ini," tutur Jokowi.
Pengajuan penundaannya bisa dilakukan melalui email atau bahkan WhatsApp. Tidak perlu sampai harus datang ke kreditur. Belum lagi berbagai kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral Di bidang nonfiskal, pemerintah juga mempermudah ekspor dan impor demi menjamin ketersediaan barang di dalam negeri. Termasuk bahan baku industri. Yakni dengan menyederhanakan larangan terbatas ekspor maupun impor. Juga, percepatan layanan proses ekspor dan impor melalui national logistic ecosystem.
Perppu, tambah Jokowi, juga dibuat untuk mengantisipasi defisit APBN yang tahun ini diperkirakan mencapai 5,07 persen. karus ada relaksasi defisit APBN di atas 3 persen. Relaksasi itu juga akan berlaku bagi APBN 2021 dan 2022. Hanya tiga tahun saja. "Setelah itu, kita akan kembali ke disiplin fiskal maksimal defisit 3 persen mulai tahun 2023," tambahnya.
Perppu tersebut segera diundangkan dan dilaksanakan. Dalam waktu dekat pula, pemerintah juga akan menyampaikan ke DPR RI agar dapat disetujui menjadi UU. Sehingga, dasar hukum untuk langkah mitigasi Covid-19 semakin kuat.
Sementara itu, Bank Indonesia (BI) memastikan terus melakukan intervensi untuk menjaga stabilitas rupiah. Spot, DNDF, dan pembelian SBN dari pasar sekunder Menyuplai dolar AS secara tunai, transaksi DNDF (Domestic Non-deliverable Forward), dan pembelian SBN (Surat Berharga Negara) dari pasar sekunder (triple intervention). Harapannya, mampu menjaga mekanisme, kenyamanan, dan mengantisipasi kepanikan di pasar.
"BI membeli SBN yang dilepas investor asing sebesar Rp172,5 triliun year to date. Sebesar Rp166,2 triliun di antaranya yang dilepas investor asing," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers virtual kemarin.
Dia memastikan saat ini rupiah bergerak dalam mekanisme pasar yang baik. Sebab, tekanan global cukup mereda. Meski ketidakpastian masih relative tinggi. Kemarin, rupiah diperdagangkan di level Rp16.350 per dolar AS. Perry menuturkan, saat ini cadangan devisa lebih dari cukup. Data hingga akhir Februari tercatat USD 130,4 miliar. Untuk langkah lanjutan, BI akan menjalin koordinasi kementerian/lembaga terkait.
WNA Dilarang Masuk Indonesia
Meningkatnya jumlah penderita Covid-19 membuat pemerintah mengambil kebijakan radikal di seluruh pintu masuk negara. Bila sebelumnya hanya WNA dari empat negara yang dilarang masuk, kini larangan berlaku untuk semua negara tanpa kecuali. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan penyambutan eksodus WNI dari luar negeri.
Kemarin, Presiden Jokowi menggelar rapat kabinet terbatas membahas kepulangan WNI dan perlintasan WNA di Indonesia. Ratas tersebut menghasilkan dua kebijakan, yakni prosedur penerimaan WNI yang kembali dari luar negeri dan larangan masuk bagi WNA semua negara.
Menlu Retno Marsudi menjelaskan, Presiden sudah memintah ada penguatan kebijakan terkait lalu lintas orang menuju Indonesia. Untuk WNA, larangan berkunjung akan diperluas cakupannya. "Telah diputuskan bahwa kunjungan dan transit WNA ke wilayah Indonesia untuk sementara akan dihentikan," terangnya usai ratas, kemarin.
Meskipun demikian, tetap ada pengecualian untuk WNA dengan kondisi tertentu. Yakni, WNA pemegang kartu izin tinggal sementara atau tetap, izin diplomatik, izin dinas, dan sejenisnya. (byu/ton/wan/ted)
Laporan: JPG (Jakarta)
