PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Puluhan guru honorer yang belum terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) mendatangi Kantor DPRD Kota Pekanbaru, Senin (20/10), untuk menyampaikan aspirasi mereka. Para guru ini mengaku cemas dengan ketidakpastian status pekerjaan menjelang akhir tahun.
Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Isa Lahamid, menerima langsung rombongan guru tersebut di ruang kerjanya. Ia mengatakan, kedatangan mereka bertujuan untuk meminta kejelasan arah kebijakan pemerintah terhadap guru dan tenaga pendidik honorer non-database BKN.
Menurut Isa, kecemasan para guru muncul setelah beredar informasi bahwa pada Desember 2025 atau awal 2026 mendatang, tenaga honorer yang tidak masuk dalam database BKN berpotensi dirumahkan. “Padahal mereka sebenarnya sudah terdaftar dalam Dapodik Kementerian Pendidikan. Ada sekitar 160 guru honorer yang belum masuk dalam database BKN. Harapan mereka, status itu bisa segera disesuaikan,” jelas Isa.
Untuk menindaklanjuti aspirasi ini, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut meminta para guru mengajukan permohonan resmi agar dapat dilakukan rapat dengar pendapat (hearing) bersama Komisi I dan Komisi III DPRD Pekanbaru. Kedua komisi ini membidangi urusan kepegawaian dan pendidikan.
“Kita akan minta hearing bersama karena masalah ini menyangkut dua bidang, yaitu pendidikan dan kepegawaian. Nanti pihak Dinas Pendidikan serta BKPSDM Kota Pekanbaru juga akan kita libatkan untuk mencari solusi terbaik,” tegas Isa.(end)
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Puluhan guru honorer yang belum terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) mendatangi Kantor DPRD Kota Pekanbaru, Senin (20/10), untuk menyampaikan aspirasi mereka. Para guru ini mengaku cemas dengan ketidakpastian status pekerjaan menjelang akhir tahun.
Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Isa Lahamid, menerima langsung rombongan guru tersebut di ruang kerjanya. Ia mengatakan, kedatangan mereka bertujuan untuk meminta kejelasan arah kebijakan pemerintah terhadap guru dan tenaga pendidik honorer non-database BKN.
Menurut Isa, kecemasan para guru muncul setelah beredar informasi bahwa pada Desember 2025 atau awal 2026 mendatang, tenaga honorer yang tidak masuk dalam database BKN berpotensi dirumahkan. “Padahal mereka sebenarnya sudah terdaftar dalam Dapodik Kementerian Pendidikan. Ada sekitar 160 guru honorer yang belum masuk dalam database BKN. Harapan mereka, status itu bisa segera disesuaikan,” jelas Isa.
Untuk menindaklanjuti aspirasi ini, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut meminta para guru mengajukan permohonan resmi agar dapat dilakukan rapat dengar pendapat (hearing) bersama Komisi I dan Komisi III DPRD Pekanbaru. Kedua komisi ini membidangi urusan kepegawaian dan pendidikan.
“Kita akan minta hearing bersama karena masalah ini menyangkut dua bidang, yaitu pendidikan dan kepegawaian. Nanti pihak Dinas Pendidikan serta BKPSDM Kota Pekanbaru juga akan kita libatkan untuk mencari solusi terbaik,” tegas Isa.(end)
