PELALAWAN (RIAUPOS.CO) – Kesadaran warga untuk menjaga kelestarian lingkungan mulai tumbuh di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan. Sejumlah warga yang sebelumnya menguasai lahan dalam kawasan TNTN kini mulai menyerahkan kembali lahan tersebut secara sukarela kepada Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

Salah satunya adalah Yunifah Zega. Ia menceritakan bahwa lahan sawit yang dimilikinya dulu dibeli pada tahun 2007 dengan harga Rp15 juta per hektare. Saat itu, pembukaan lahan dilakukan atas dasar izin dari tokoh adat atau Batin Putih Desa Air Hitam, dan bernaung dalam kelompok tani Bina Marga.

Satgas PKH bersama kepala desa setempat telah memulai pemusnahan tanaman sawit berusia di bawah lima tahun sebagai bagian dari upaya reforestasi tahap kedua. Proses ini berlangsung sejak Selasa (8/7) hingga Rabu (9/7) dengan total lahan yang dimusnahkan sekitar 30 hektare.

Kepala Desa Air Hitam, Tansi Sitorus, mengapresiasi inisiatif warga yang dengan sukarela menyerahkan lahan. Ia mengajak lebih banyak masyarakat ikut mendukung langkah pemulihan TNTN, yang selama ini dikenal sebagai salah satu paru-paru dunia. Di lokasi lain seperti Pos 4 Gambangan, bahkan sudah ada tambahan 14 hektare yang siap diserahkan.

Hal senada disampaikan Kepala Desa Lubuk Kembang Bunga, Rusi Chairus Slamet. Ia menyebut warga mulai memahami pentingnya mengikuti kebijakan pemerintah demi menjaga kelestarian hutan. Ia juga mengimbau agar masyarakat tidak merusak fasilitas yang dipasang oleh Satgas PKH, seperti plang, pamflet, dan portal di kawasan hutan.

Dukungan terhadap program ini juga datang dari tokoh adat, Datuk Engku Raja Lela Putra Wan Ahmat. Menurutnya, upaya pemulihan kawasan TNTN lewat relokasi adalah langkah yang tepat. Namun, ia mengingatkan bahwa proses pendataan harus adil, mengingat keberadaan masyarakat adat yang telah lama tinggal di sekitar kawasan.

Ia menjelaskan bahwa masyarakat adat Pelalawan sudah mendiami kawasan TNTN sejak abad ke-16 dan menjalani kehidupan berpindah secara tradisional. Desa-desa seperti Air Hitam, Lubuk Kembang Bunga, Segati, dan Gondai masih menjadi pusat kehidupan mereka hingga hari ini.

Wan Ahmat menekankan pentingnya pendekatan budaya dan kearifan lokal agar proses relokasi berjalan damai dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial antara masyarakat asli dan pendatang.

Pemerintah pusat melalui Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, sebelumnya telah menyatakan komitmennya dalam menyediakan lahan relokasi dan bantuan sosial bagi warga sekitar TNTN. Saat ini, Tim Percepatan Pemulihan Pasca Penguasaan (TP4) TNTN yang dibentuk Gubernur Riau sedang menyiapkan proses verifikasi dan skema relokasi yang adil dan inklusif.

PELALAWAN (RIAUPOS.CO) – Kesadaran warga untuk menjaga kelestarian lingkungan mulai tumbuh di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan. Sejumlah warga yang sebelumnya menguasai lahan dalam kawasan TNTN kini mulai menyerahkan kembali lahan tersebut secara sukarela kepada Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

Salah satunya adalah Yunifah Zega. Ia menceritakan bahwa lahan sawit yang dimilikinya dulu dibeli pada tahun 2007 dengan harga Rp15 juta per hektare. Saat itu, pembukaan lahan dilakukan atas dasar izin dari tokoh adat atau Batin Putih Desa Air Hitam, dan bernaung dalam kelompok tani Bina Marga.

Satgas PKH bersama kepala desa setempat telah memulai pemusnahan tanaman sawit berusia di bawah lima tahun sebagai bagian dari upaya reforestasi tahap kedua. Proses ini berlangsung sejak Selasa (8/7) hingga Rabu (9/7) dengan total lahan yang dimusnahkan sekitar 30 hektare.

Kepala Desa Air Hitam, Tansi Sitorus, mengapresiasi inisiatif warga yang dengan sukarela menyerahkan lahan. Ia mengajak lebih banyak masyarakat ikut mendukung langkah pemulihan TNTN, yang selama ini dikenal sebagai salah satu paru-paru dunia. Di lokasi lain seperti Pos 4 Gambangan, bahkan sudah ada tambahan 14 hektare yang siap diserahkan.

Hal senada disampaikan Kepala Desa Lubuk Kembang Bunga, Rusi Chairus Slamet. Ia menyebut warga mulai memahami pentingnya mengikuti kebijakan pemerintah demi menjaga kelestarian hutan. Ia juga mengimbau agar masyarakat tidak merusak fasilitas yang dipasang oleh Satgas PKH, seperti plang, pamflet, dan portal di kawasan hutan.

Dukungan terhadap program ini juga datang dari tokoh adat, Datuk Engku Raja Lela Putra Wan Ahmat. Menurutnya, upaya pemulihan kawasan TNTN lewat relokasi adalah langkah yang tepat. Namun, ia mengingatkan bahwa proses pendataan harus adil, mengingat keberadaan masyarakat adat yang telah lama tinggal di sekitar kawasan.

Ia menjelaskan bahwa masyarakat adat Pelalawan sudah mendiami kawasan TNTN sejak abad ke-16 dan menjalani kehidupan berpindah secara tradisional. Desa-desa seperti Air Hitam, Lubuk Kembang Bunga, Segati, dan Gondai masih menjadi pusat kehidupan mereka hingga hari ini.

Wan Ahmat menekankan pentingnya pendekatan budaya dan kearifan lokal agar proses relokasi berjalan damai dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial antara masyarakat asli dan pendatang.

Pemerintah pusat melalui Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, sebelumnya telah menyatakan komitmennya dalam menyediakan lahan relokasi dan bantuan sosial bagi warga sekitar TNTN. Saat ini, Tim Percepatan Pemulihan Pasca Penguasaan (TP4) TNTN yang dibentuk Gubernur Riau sedang menyiapkan proses verifikasi dan skema relokasi yang adil dan inklusif.