PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu langkah strategis Pemerintah dalam rangka menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 mengenai percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Program ini menargetkan anak-anak dari keluarga miskin agar dapat mengakses pendidikan setara secara inklusif.

Gubernur Riau, Abdul Wahid, menyatakan bahwa Provinsi Riau siap menjalankan program ini pada tahun ajaran 2025/2026. Kesiapan tidak hanya di tingkat provinsi, tetapi juga di seluruh kabupaten dan kota. “Provinsi dan daerah sudah siap. Kita ingin tahun ini sudah bisa menerima peserta didik,” ungkap Gubri, Jumat (18/7).

Sebagai langkah awal, Gedung Asrama Haji di Jalan Mekar Sari, Pekanbaru, akan digunakan sebagai lokasi sementara. Tempat tersebut diperkirakan mampu menampung 300 hingga 500 siswa. Rencana awal yang menggunakan fasilitas Pesantren Teknologi Riau batal karena masih ada kegiatan belajar reguler di sana.

Gubri menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin menunda pelaksanaan meski pembangunan gedung baru masih berlangsung. “Kita manfaatkan asrama haji terlebih dahulu sambil menunggu gedung permanen selesai tahun depan,” jelas Wahid.
Seleksi Guru dan Siswa Dimulai

Program Sekolah Rakyat ini ditujukan bagi siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Proses seleksi siswa akan dikawal oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dan diprioritaskan untuk anak yang belum atau tidak lagi bersekolah, dengan pengecekan langsung ke rumah dan pencocokan dengan data DTSEN (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa sebanyak 280 pemerintah daerah dijadwalkan mengikuti desk Sekolah Rakyat untuk mempercepat implementasi program ini. Kegiatan itu digelar dalam dua tahap, yakni pada 16-17 April dan 21-23 April 2025.

Tenaga pendidik yang dibutuhkan berasal dari guru PNS, PPPK, hingga lulusan PPG prajabatan. Rekrutmen terbuka juga dilakukan jika kebutuhan guru belum mencukupi. Guru yang dikontrak harus bersedia mengajar penuh waktu dan bisa menangani lebih dari satu mata pelajaran.

“Guru yang direkrut tidak boleh terikat sebagai ASN di tempat lain, dan akan ditugaskan penuh di Sekolah Rakyat,” jelas Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti.
Kurikulum dan Pola Belajar Fleksibel

Kurikulum Sekolah Rakyat akan dirancang secara individual approach, yaitu berdasarkan kemampuan masing-masing siswa. Model ini memungkinkan multi-entry dan multi-exit, di mana siswa dapat mulai belajar kapan saja dan menyelesaikan pendidikan sesuai progres pembelajaran mereka.

“Bukan berarti bebas keluar masuk, tapi lebih fleksibel. Fokusnya pada capaian pembelajaran dan pembentukan karakter lewat pola pendidikan berbasis asrama,” kata Mu’ti.

Data calon guru dan alamat mereka akan disesuaikan dengan lokasi sekolah agar proses penugasan lebih efektif. Penyerahan data lengkap (by name by address) dijadwalkan rampung pada 24 April 2025.

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu langkah strategis Pemerintah dalam rangka menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 mengenai percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Program ini menargetkan anak-anak dari keluarga miskin agar dapat mengakses pendidikan setara secara inklusif.

Gubernur Riau, Abdul Wahid, menyatakan bahwa Provinsi Riau siap menjalankan program ini pada tahun ajaran 2025/2026. Kesiapan tidak hanya di tingkat provinsi, tetapi juga di seluruh kabupaten dan kota. “Provinsi dan daerah sudah siap. Kita ingin tahun ini sudah bisa menerima peserta didik,” ungkap Gubri, Jumat (18/7).

Sebagai langkah awal, Gedung Asrama Haji di Jalan Mekar Sari, Pekanbaru, akan digunakan sebagai lokasi sementara. Tempat tersebut diperkirakan mampu menampung 300 hingga 500 siswa. Rencana awal yang menggunakan fasilitas Pesantren Teknologi Riau batal karena masih ada kegiatan belajar reguler di sana.

Gubri menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin menunda pelaksanaan meski pembangunan gedung baru masih berlangsung. “Kita manfaatkan asrama haji terlebih dahulu sambil menunggu gedung permanen selesai tahun depan,” jelas Wahid.
Seleksi Guru dan Siswa Dimulai

Program Sekolah Rakyat ini ditujukan bagi siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Proses seleksi siswa akan dikawal oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dan diprioritaskan untuk anak yang belum atau tidak lagi bersekolah, dengan pengecekan langsung ke rumah dan pencocokan dengan data DTSEN (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa sebanyak 280 pemerintah daerah dijadwalkan mengikuti desk Sekolah Rakyat untuk mempercepat implementasi program ini. Kegiatan itu digelar dalam dua tahap, yakni pada 16-17 April dan 21-23 April 2025.

Tenaga pendidik yang dibutuhkan berasal dari guru PNS, PPPK, hingga lulusan PPG prajabatan. Rekrutmen terbuka juga dilakukan jika kebutuhan guru belum mencukupi. Guru yang dikontrak harus bersedia mengajar penuh waktu dan bisa menangani lebih dari satu mata pelajaran.

“Guru yang direkrut tidak boleh terikat sebagai ASN di tempat lain, dan akan ditugaskan penuh di Sekolah Rakyat,” jelas Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti.
Kurikulum dan Pola Belajar Fleksibel

Kurikulum Sekolah Rakyat akan dirancang secara individual approach, yaitu berdasarkan kemampuan masing-masing siswa. Model ini memungkinkan multi-entry dan multi-exit, di mana siswa dapat mulai belajar kapan saja dan menyelesaikan pendidikan sesuai progres pembelajaran mereka.

“Bukan berarti bebas keluar masuk, tapi lebih fleksibel. Fokusnya pada capaian pembelajaran dan pembentukan karakter lewat pola pendidikan berbasis asrama,” kata Mu’ti.

Data calon guru dan alamat mereka akan disesuaikan dengan lokasi sekolah agar proses penugasan lebih efektif. Penyerahan data lengkap (by name by address) dijadwalkan rampung pada 24 April 2025.

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu langkah strategis Pemerintah dalam rangka menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 mengenai percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Program ini menargetkan anak-anak dari keluarga miskin agar dapat mengakses pendidikan setara secara inklusif.

Gubernur Riau, Abdul Wahid, menyatakan bahwa Provinsi Riau siap menjalankan program ini pada tahun ajaran 2025/2026. Kesiapan tidak hanya di tingkat provinsi, tetapi juga di seluruh kabupaten dan kota. “Provinsi dan daerah sudah siap. Kita ingin tahun ini sudah bisa menerima peserta didik,” ungkap Gubri, Jumat (18/7).

Sebagai langkah awal, Gedung Asrama Haji di Jalan Mekar Sari, Pekanbaru, akan digunakan sebagai lokasi sementara. Tempat tersebut diperkirakan mampu menampung 300 hingga 500 siswa. Rencana awal yang menggunakan fasilitas Pesantren Teknologi Riau batal karena masih ada kegiatan belajar reguler di sana.

Gubri menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin menunda pelaksanaan meski pembangunan gedung baru masih berlangsung. “Kita manfaatkan asrama haji terlebih dahulu sambil menunggu gedung permanen selesai tahun depan,” jelas Wahid.
Seleksi Guru dan Siswa Dimulai

Program Sekolah Rakyat ini ditujukan bagi siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Proses seleksi siswa akan dikawal oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dan diprioritaskan untuk anak yang belum atau tidak lagi bersekolah, dengan pengecekan langsung ke rumah dan pencocokan dengan data DTSEN (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa sebanyak 280 pemerintah daerah dijadwalkan mengikuti desk Sekolah Rakyat untuk mempercepat implementasi program ini. Kegiatan itu digelar dalam dua tahap, yakni pada 16-17 April dan 21-23 April 2025.

Tenaga pendidik yang dibutuhkan berasal dari guru PNS, PPPK, hingga lulusan PPG prajabatan. Rekrutmen terbuka juga dilakukan jika kebutuhan guru belum mencukupi. Guru yang dikontrak harus bersedia mengajar penuh waktu dan bisa menangani lebih dari satu mata pelajaran.

“Guru yang direkrut tidak boleh terikat sebagai ASN di tempat lain, dan akan ditugaskan penuh di Sekolah Rakyat,” jelas Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti.
Kurikulum dan Pola Belajar Fleksibel

Kurikulum Sekolah Rakyat akan dirancang secara individual approach, yaitu berdasarkan kemampuan masing-masing siswa. Model ini memungkinkan multi-entry dan multi-exit, di mana siswa dapat mulai belajar kapan saja dan menyelesaikan pendidikan sesuai progres pembelajaran mereka.

“Bukan berarti bebas keluar masuk, tapi lebih fleksibel. Fokusnya pada capaian pembelajaran dan pembentukan karakter lewat pola pendidikan berbasis asrama,” kata Mu’ti.

Data calon guru dan alamat mereka akan disesuaikan dengan lokasi sekolah agar proses penugasan lebih efektif. Penyerahan data lengkap (by name by address) dijadwalkan rampung pada 24 April 2025.

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu langkah strategis Pemerintah dalam rangka menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 mengenai percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Program ini menargetkan anak-anak dari keluarga miskin agar dapat mengakses pendidikan setara secara inklusif.

Gubernur Riau, Abdul Wahid, menyatakan bahwa Provinsi Riau siap menjalankan program ini pada tahun ajaran 2025/2026. Kesiapan tidak hanya di tingkat provinsi, tetapi juga di seluruh kabupaten dan kota. “Provinsi dan daerah sudah siap. Kita ingin tahun ini sudah bisa menerima peserta didik,” ungkap Gubri, Jumat (18/7).

Sebagai langkah awal, Gedung Asrama Haji di Jalan Mekar Sari, Pekanbaru, akan digunakan sebagai lokasi sementara. Tempat tersebut diperkirakan mampu menampung 300 hingga 500 siswa. Rencana awal yang menggunakan fasilitas Pesantren Teknologi Riau batal karena masih ada kegiatan belajar reguler di sana.

Gubri menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin menunda pelaksanaan meski pembangunan gedung baru masih berlangsung. “Kita manfaatkan asrama haji terlebih dahulu sambil menunggu gedung permanen selesai tahun depan,” jelas Wahid.
Seleksi Guru dan Siswa Dimulai

Program Sekolah Rakyat ini ditujukan bagi siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Proses seleksi siswa akan dikawal oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dan diprioritaskan untuk anak yang belum atau tidak lagi bersekolah, dengan pengecekan langsung ke rumah dan pencocokan dengan data DTSEN (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa sebanyak 280 pemerintah daerah dijadwalkan mengikuti desk Sekolah Rakyat untuk mempercepat implementasi program ini. Kegiatan itu digelar dalam dua tahap, yakni pada 16-17 April dan 21-23 April 2025.

Tenaga pendidik yang dibutuhkan berasal dari guru PNS, PPPK, hingga lulusan PPG prajabatan. Rekrutmen terbuka juga dilakukan jika kebutuhan guru belum mencukupi. Guru yang dikontrak harus bersedia mengajar penuh waktu dan bisa menangani lebih dari satu mata pelajaran.

“Guru yang direkrut tidak boleh terikat sebagai ASN di tempat lain, dan akan ditugaskan penuh di Sekolah Rakyat,” jelas Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti.
Kurikulum dan Pola Belajar Fleksibel

Kurikulum Sekolah Rakyat akan dirancang secara individual approach, yaitu berdasarkan kemampuan masing-masing siswa. Model ini memungkinkan multi-entry dan multi-exit, di mana siswa dapat mulai belajar kapan saja dan menyelesaikan pendidikan sesuai progres pembelajaran mereka.

“Bukan berarti bebas keluar masuk, tapi lebih fleksibel. Fokusnya pada capaian pembelajaran dan pembentukan karakter lewat pola pendidikan berbasis asrama,” kata Mu’ti.

Data calon guru dan alamat mereka akan disesuaikan dengan lokasi sekolah agar proses penugasan lebih efektif. Penyerahan data lengkap (by name by address) dijadwalkan rampung pada 24 April 2025.