JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Badan Pusat Statistik (BPS) memastikan produksi beras nasional pada 2023 turun sebanyak 440 ribu ton atau 1,39 persen dibandingkan 2022. Penurunan itu dampak dari penurunan jumlah panen.
Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M Habibullah mengatakan, pada 2022 jumlah produksi beras nasional mencapai 31,54 juta ton dan pada 2023 hanya 31,10 juta ton. ”Penurunan produksi ini dampak dari penurunan luas panen padi dan produksi padi, bisa jadi akibat El Nino,” terangnya, Jumat (1/3).
BPS juga membandingkan produksi beras periode Januari–April 2023 dengan periode yang sama pada 2024. Pada Januari hingga April 2023, jumlah produksi beras mencapai 12,98 juta ton, lalu dengan periode yang sama pada 2024 diprediksi produksi beras hanya 10,71 juta ton. ”Kalau dibandingkan 2023 dengan 2024, diprediksi turun 17,52 persen,” paparnya.
Menurutnya, penurunan produksi beras terjadi di sejumlah daerah lumbung padi. Di antaranya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Aceh, dan Banten. ”Kenaikan produksi ada di Jawa Timur, , Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, dan Lampung,” jelasnya.
Selain itu, BPS mencatat inflasi pada Februari 2024 sebesar 2,75 persen year-on-year (YoY) dan 0,37 persen secara bulanan. Realisasi tersebut meningkat dibandingkan inflasi bulan sebelumnya di level 2,57 persen YoY dan 0,2 persen month-to-month (MtM). Komoditas beras kembali mengalami inflasi 5,32 persen dengan andil 0,21 persen.
”Komoditas beras memberikan andil inflasi terbesar. Baik secara month-to-month, year-to-date (YtD), maupun year-on-year. Secara umum, kenaikan harga beras terjadi di 37 provinsi,” ujar Habibullah.
Peningkatan indeks harga konsumen (IHK) Februari 2024 secara tahunan meningkat dari 102,75 menjadi 105,58. Sedangkan secara bulanan juga terkerek menjadi 105,58 dari 105,19 di Januari 2024.
Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh indeks kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau sebanyak 6,36 persen. ”Telur dan daging ayam ras turut memberikan andil terhadap inflasi umum masing-masing sebesar 0,04 persen dan 0,02 persen,” ujarnya.
Kemudian, diikuti kenaikan harga kelompok pakaian dan alas kaki 0,90 persen serta kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,57 persen.
Inflasi provinsi tertinggi terjadi di Provinsi Papua Selatan sebanyak 4,61 persen. Untuk inflasi kabupaten/kota, yang tertinggi ada di Kabupaten Minahasa Selatan di level 6,06 persen. Sedangkan inflasi tertinggi di Pulau Jawa adalah Provinsi Jawa Barat yang mencapai 3,09 persen dan terendah di DKI Jakarta 2,12 persen.
”Tingkat inflasi bulan Februari 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya dan bulan yang sama di tahun lalu,” ucap Habibullah.
Sementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin merespons harga jual beras yang masih cukup tinggi di masyarakat. Apalagi sekitar satu pekan lagi, mulai masuk bulan Ramadan. Masyarakat semakin dibayangi harga beras yang belum kunjung normal.
Ma’ruf menegaskan, pemerintah sudah menyiapkan langkah-langkah pengendalian harga beras. Upaya-upaya tersebut diharapkan bisa mengurangi keresahan masyarakat belakangan ini. ’’Pemerintah menyiapkan dua langkah utama,’’ kata Ma’ruf di sela kunjungan kerja di Auckland, Selandia Baru, Ahad (1/3).
Upaya yang pertama adalah memastikan ketersediaan beras di pasaran. Lalu, upaya yang kedua adalah pengendalian harga itu sendiri. Ma’ruf mengatakan, upaya pengendalian harga ternyata tidak mudah. Namun, seperti yang sudah disampaikan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu, sebentar lagi sejumlah daerah akan masuk masa panen raya beras.(idr/han/wan/c6/ttg/jpg)
