JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Sepanjang 2023, pendapatan negara terkumpul sebesar Rp2.774,3 triliun. Nilai realisasi itu setara dengan 112,6 persen dari target awal atau 105,2 persen dari target yang direvisi melalui Perpres 75/2023. Pendapatan negara ini utamanya ditopang oleh penerimaan perpajakan.
Penerimaan perpajakan tercatat senilai Rp2.155,4 triliun. Penerimaan itu terdiri atas pajak senilai Rp1.869,2 triliun serta kepabeanan dan cukai senilai Rp286,2 triliun. Sementara itu, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp605,9 triliun.
Kondisi penerimaan negara tahun 2024 diproyeksi tidak akan secerah pada tahun 2023. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebut, proyeksi itu didasarkan pada boom harga komoditas yang berakhir di 2023. ’’Pendapatan negara terutama dari PNBP dan penerimaan pajak harus dicermati, karena tahun 2024 ini tidak ada lagi bonanza komoditas,’’ ujarnya kepada JPG, Rabu (3/1).
Bhima menjelaskan, kondisi berakhirnya boom harga komoditas akan membuat harga minyak mentah cenderung rendah. Hal itu juga akan berkorelasi pada pundi-pundi pendapatan negara yang berasal dari batubara, nikel, migas, dan sektor tambang lainnya. ’’Sehingga windfall profit yang dinikmati APBN 2024 jauh akan lebih kecil dibandingkan tahun 2023. Bahkan PNBP-nya bisa anjlok cukup dalam,’’ imbuhnya.
Kondisi itu, lanjut Bhima, tercermin dari kinerja ekspor yang terus menurun. Salah satunya pemicunya adalah penurunan harga komoditas. BPS mencatat, harga batubara turun 5,25 persen dan CPO turun 6,29 persen yoy. Penurunan ekspor batu bara sepanjang kuartal III-2023 mencapai sebesar 47,32 persen (yoy) dan ekspor CPO sebesar 27,15 persen (yoy).
Ditambah lagi, negara-negara mitra dagang RI, termasuk Cina, belum mengalami pemulihan ekonomi di tahun 2024. Ekonomi Cina juga belum membaik hingga pada level prapandemi. ’’Itu akan membawa pengaruh pada kinerja ekspor non migas dan migas kita,’’ imbuh Bhima.
Pada saat yang sama, pelaku usaha juga masih belum bisa banyak berekspansi. Hal itu terlihat dari geliat industri manufaktur yang masih terganjal oleh naiknya biaya impor bahan baku. Di saat yang sama, permintaan konsumen khususnya kelompok menengah juga belum pulih. Permintaan konsumen sedikit terganggu karena tingginya harga kebutuhan pokok seperti beras hingga cabai rawit. ’’Jadi 2024 ini akan mempengaruhi penerimaan pajak dari industri apalagi industri manufaktur menyumbang 30 persen dari total penerimaan pajak. Ini sangat penting,’’ jelasnya.
Di sisi lain, masyarakat juga masih resisten pada kebijakan PPN yang diwacanakan akan naik dari 11 persen ke 12 persen. Bhima menyebut, resistensi konsumen itu dikhawatirkan bisa makin menurunkan daya beli konsumen. Padahal, lanjut dia, pemerintah ingin mendorong tarif PPN yang lebih tinggi agar bisa menambal penerimaan pajak yang diproyeksi tidak sebaik pada 2023.
Bhima melanjutkan, tantangan lain APBN pada 2024 adalah dari sisi belanja dan utang. Terlebih, tahun 2024 banyak proyek infrastruktur yang akan dipercepat penyelesaiannya. ’’Tahun 2024 juga adalah tahun yang cukup populis dengan kenaikan anggaran perlinsos, subsidi energi pasti akan dijaga untuk menjaga stabilitas politik. Dan berkaitan dengan kenaikan anggaran belanja pegawai khususnya gaji ASN, TNI/Polri yang naik. Itu imbasnya beban belanja negara makin berat, utang bertambah,’’ jelas Bhima.
Kondisi itu, lanjut Bhima, akan berdampak pada pembayaran bunga utang yang makin meningkat. Diperkirakan Rp550 triliun akan digelontorkan untuk membayar bunga utang pemerintah. Bhima menyebut, pembayaran bunga utang yang sangat jumbo akan mengganggu likuiditas perbankan dan masyarakat. Sebab, pembayaran utang akan membuat adanya penerbitan utang baru. Otomatis, utang baru itu akan lebih banyak menyerap likuiditas dari perbankan. ’’Itu harus dijaga. Jangan sampai karena beban belanja besar, pendapatannya sedikit turun, maka efeknya adalah mencari utang secara agresif, dan ini akan menekan berbagai sektor khususnya penyaluran kredit ke sektor riil. Bahasa ekonominya terjadi crowding out,’’ tuturnya.
Pada bagian lain, pemerintah tengah menyiapkan portal nasional yang mengintegrasikan berbagai layanan diantaranya digital id, data interoperability dan digital payment di tahun ini. Dengan integrasi ini, pemerintah bisa menghemat hampir 30 persen SDM. Artinya, bisa menghemat APBN ke depan dan tentunya memberikan layanan terbaik untuk masyarakat.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, pemerintah tengah berupaya mencapai keterpaduan layanan digital nasional dengan melakukan percepatan transformasi digital, melalui penyelenggaraan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Prioritas dengan mengutamakan integrasi dan interoperabilitas. (dee/mia/jpg)
