PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Gubernur Riau Syamsuar bakal melakukan evaluasi terhadap hasil kinerja pejabat esselon II di lingkungkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, dalam waktu dekat. Hal itu, setelah mendapatkan persetujuan dari Komisi Apartur Sipil Negara (KASN).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau Ikhwan Ridwan menyampaikan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan KASN beberapa waktu lalu, dan hasilnya orang nomor satu telah diizinkan mengevaluasi pejabat. Karena, Gubernur Riau telah menduduki jabatan tesebut lebih dari enam bulan.

"Evaluasi semua tergantung Pak Gubri, bisa saja pekan depan. KASN membolehkan evaluasi, ini kan  pejabat yang sekarang sudah melebihi dua tahun. Dan pimpinan lah yang menilai pejabat dari hasil kinerja," ungkap Ikhwan, Senin (9/12).

Setelah pelaksanaan evaluasi pejabat, kata Ikhwan, Gubernur Riau akan melakukan mutasi atau rotasi untuk pengisian jabatan sebagai organiasi perangkat daerah (OPD). Pengisian jabatan tersebut  dijelaskannya, bisa pejabat lama yang defenitif dipertahankan atau dipindahkan menduduki OPD lain dan bisa dinonjobkan.

"Misalkan, saya sekarang kepala BKD, bisa saja menjabat di dinas lain, jadi staf, atau bisa saja nonjob. Selanjutnya, Pak Gubri akan melantik pejabat yang ditunjuk hasil evaluasi. Bisa saja di awal Januari sudah ada pejabat baru di OPD yang ada sekarang," paparnya.

Terhadap jabatan kepala OPD yang masih kosong, lanjut Ikhwan, maka sementara waktu akan ditunjuk Pelaksana tugas (Plt). Sementara untuk pengisiannya dilakukan seleksi terbuka jabatan tinggi pratama. "Jika ada OPD yang kosong untuk sementara diisi oleh Plt, sampai ada pejabat defeniti hasil assessment," pungkasnya.

Adanya rencana lelang jabatan tersebut sudah berhembus sejak lama. Seleksi ini juga dilakukan untuk mengisi sejumlah jabatan kepala OPD yang masih kosong. Di antaranya Kepala Badan Perencaanan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kepala Badan Peningkatan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).

Lalu, Kepala Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Riau, dua jabatan Staf Ahli Gubernur Riau Bidang Pembangunan dan Kepala Dinas Pariwisata serta Kepala Badan Ketahanan Pangan.

Kemudian, pada tahun depan juga terdapat beberapa pejabat esselon II yang memasuki masa purna bakti yakni, Asisten III Setdaprov Riau Indrawati Nasution pada 1 Februari, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Provinsi Riau Zainal pada 1 Juli, Asisten I Setdaprov Riau Ahmad Syah Harrofie, serta Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Riau Darius Husein 1 November.(rir)

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Gubernur Riau Syamsuar bakal melakukan evaluasi terhadap hasil kinerja pejabat esselon II di lingkungkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, dalam waktu dekat. Hal itu, setelah mendapatkan persetujuan dari Komisi Apartur Sipil Negara (KASN).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau Ikhwan Ridwan menyampaikan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan KASN beberapa waktu lalu, dan hasilnya orang nomor satu telah diizinkan mengevaluasi pejabat. Karena, Gubernur Riau telah menduduki jabatan tesebut lebih dari enam bulan.

"Evaluasi semua tergantung Pak Gubri, bisa saja pekan depan. KASN membolehkan evaluasi, ini kan  pejabat yang sekarang sudah melebihi dua tahun. Dan pimpinan lah yang menilai pejabat dari hasil kinerja," ungkap Ikhwan, Senin (9/12).

Setelah pelaksanaan evaluasi pejabat, kata Ikhwan, Gubernur Riau akan melakukan mutasi atau rotasi untuk pengisian jabatan sebagai organiasi perangkat daerah (OPD). Pengisian jabatan tersebut  dijelaskannya, bisa pejabat lama yang defenitif dipertahankan atau dipindahkan menduduki OPD lain dan bisa dinonjobkan.

"Misalkan, saya sekarang kepala BKD, bisa saja menjabat di dinas lain, jadi staf, atau bisa saja nonjob. Selanjutnya, Pak Gubri akan melantik pejabat yang ditunjuk hasil evaluasi. Bisa saja di awal Januari sudah ada pejabat baru di OPD yang ada sekarang," paparnya.

Terhadap jabatan kepala OPD yang masih kosong, lanjut Ikhwan, maka sementara waktu akan ditunjuk Pelaksana tugas (Plt). Sementara untuk pengisiannya dilakukan seleksi terbuka jabatan tinggi pratama. "Jika ada OPD yang kosong untuk sementara diisi oleh Plt, sampai ada pejabat defeniti hasil assessment," pungkasnya.

Adanya rencana lelang jabatan tersebut sudah berhembus sejak lama. Seleksi ini juga dilakukan untuk mengisi sejumlah jabatan kepala OPD yang masih kosong. Di antaranya Kepala Badan Perencaanan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kepala Badan Peningkatan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).

Lalu, Kepala Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Riau, dua jabatan Staf Ahli Gubernur Riau Bidang Pembangunan dan Kepala Dinas Pariwisata serta Kepala Badan Ketahanan Pangan.

Kemudian, pada tahun depan juga terdapat beberapa pejabat esselon II yang memasuki masa purna bakti yakni, Asisten III Setdaprov Riau Indrawati Nasution pada 1 Februari, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Provinsi Riau Zainal pada 1 Juli, Asisten I Setdaprov Riau Ahmad Syah Harrofie, serta Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Riau Darius Husein 1 November.(rir)

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Gubernur Riau Syamsuar bakal melakukan evaluasi terhadap hasil kinerja pejabat esselon II di lingkungkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, dalam waktu dekat. Hal itu, setelah mendapatkan persetujuan dari Komisi Apartur Sipil Negara (KASN).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau Ikhwan Ridwan menyampaikan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan KASN beberapa waktu lalu, dan hasilnya orang nomor satu telah diizinkan mengevaluasi pejabat. Karena, Gubernur Riau telah menduduki jabatan tesebut lebih dari enam bulan.

"Evaluasi semua tergantung Pak Gubri, bisa saja pekan depan. KASN membolehkan evaluasi, ini kan  pejabat yang sekarang sudah melebihi dua tahun. Dan pimpinan lah yang menilai pejabat dari hasil kinerja," ungkap Ikhwan, Senin (9/12).

Setelah pelaksanaan evaluasi pejabat, kata Ikhwan, Gubernur Riau akan melakukan mutasi atau rotasi untuk pengisian jabatan sebagai organiasi perangkat daerah (OPD). Pengisian jabatan tersebut  dijelaskannya, bisa pejabat lama yang defenitif dipertahankan atau dipindahkan menduduki OPD lain dan bisa dinonjobkan.

"Misalkan, saya sekarang kepala BKD, bisa saja menjabat di dinas lain, jadi staf, atau bisa saja nonjob. Selanjutnya, Pak Gubri akan melantik pejabat yang ditunjuk hasil evaluasi. Bisa saja di awal Januari sudah ada pejabat baru di OPD yang ada sekarang," paparnya.

Terhadap jabatan kepala OPD yang masih kosong, lanjut Ikhwan, maka sementara waktu akan ditunjuk Pelaksana tugas (Plt). Sementara untuk pengisiannya dilakukan seleksi terbuka jabatan tinggi pratama. "Jika ada OPD yang kosong untuk sementara diisi oleh Plt, sampai ada pejabat defeniti hasil assessment," pungkasnya.

Adanya rencana lelang jabatan tersebut sudah berhembus sejak lama. Seleksi ini juga dilakukan untuk mengisi sejumlah jabatan kepala OPD yang masih kosong. Di antaranya Kepala Badan Perencaanan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kepala Badan Peningkatan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).

Lalu, Kepala Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Riau, dua jabatan Staf Ahli Gubernur Riau Bidang Pembangunan dan Kepala Dinas Pariwisata serta Kepala Badan Ketahanan Pangan.

Kemudian, pada tahun depan juga terdapat beberapa pejabat esselon II yang memasuki masa purna bakti yakni, Asisten III Setdaprov Riau Indrawati Nasution pada 1 Februari, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Provinsi Riau Zainal pada 1 Juli, Asisten I Setdaprov Riau Ahmad Syah Harrofie, serta Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Riau Darius Husein 1 November.(rir)