Penetapan kursi dan calon legislatif (Caleg) terpilih untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Meranti, molor dari jadwal yang telah ditetapkan. Padahal beberapa kabupaten/kota di Riau mulai lakukan persiapan menuju penetapan tersebut.Â
DPP PDI Perjuangan berencana menggugat Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan ini berkaitan putusan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 yang memberikan karpet merah terhadap pencalonan Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden (cawapres).
Sejumlah kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mulai bereaksi setelah hasil pengitungan KPU menyatakan gagal melaju ke Senayan. Para kader pun meminta pertanggungjawaban dari Muhamad Mardiono, selaku Plt Ketua Umum PPP.
Hari pertama persidangan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) berjalan tanpa tensi yang tinggi, Rabu (27/3). Dalam persidangan perdana itu, Mahkamah Konstitusi (MK) mendengarkan pokok-pokok permohonan yang didalilkan para pemohon.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) resmi mendaftarkan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK), pada Sabtu (23/3) malam. Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengaku kehilangan 200 ribu suara di 30 daerah pemilihan (dapil) yang tersebar di 18 provinsi.
Mahkamah Konstitusi (MK) telah menutup pendaftaran permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pada Sabtu (23/3) malam. Sejumlah pihak meminta para hakim MK menjadi seorang negarawan dan bebas dari intervensi politik dalam mengadili PHPU.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, kecurangan Pemilu 2024 sangat jelas dan terjadi dari hulu hingga hilir. Karena itu, Hasto menyatakan PDIP mendukung Direktorat Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi hampir dipastikan akan digelar di Mahkamah Konstitusi. Tim pemenangan nasional (TPN) Ganjar-Mahfud meminta kepada MK, untuk melihat sengketa PHPU secara lebih luas.
