Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan setiap kepala daerah definitif yang mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dan menjalani Pemungutan Suara Ulang (PSU) wajib cuti, termasuk di Kabupaten Siak.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau berjanji akan memperjuangkan nasib Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang telah dinyatakan lolos seleksi tahun 2024.
Pemungutan suara ulang (PSU) di 24 provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia diperkirakan akan menelan anggaran sebesar Rp1 triliun. Masing-masing daerah diminta untuk menggangarkan melalui APBD masing-masing. Akan tetapi, dimungkinkan untuk dibantu dari APBN karena dana daerah yang minim.
Komisi II DPR akan mendorong revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar dilakukan lebih awal. Sangat mungkin hal itu dilaksanakan pada masa awal periode DPR RI 2024–2029.
Komisi II DPR RI yang diwakili oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengadakan Reses di Provinsi Riau dengan melakukan dengar pendapat bersama Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Riau di salah satu hotel di Kota Pekanbaru, awal pekan ini.
Komisi II DPR RIÂ menggelar kunjungan kerja ke Riau dalam rangka reses masa persidangan IV tahun 2023-2024 terkait evaluasi tahapan Pemilu serentak 2024 dan persiapan serta kesiapan Pilkada serentak 2024 di Pekanbaru, Senin (22/4).
