Delapan daerah di Riau ajukan 20.549 honorer jadi PPPK paruh waktu. Usulan difokuskan pada tenaga guru, teknis, dan medis, kini menunggu persetujuan BKN.
DEFISIT anggaran yang dialami pemkab memaksa Bupati Siak Afni Z mengeluarkan larangan perekrutan pegawai non-ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.
Ribuan tenaga honorer atau non-ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu (Rohul) yang masuk ke dalam pangkalan database Badan Kepegawaian Negara (BKN) gaji bulan Januari hingga Senin (24/2) belum dibayarkan.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau SF Hariyanto prihatin kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kota Pekanbaru belum menerima honor selama enam bulan. Hal itu diketahui saat Sekdaprov Riau membuka evaluasi pelaksanaan pengukuran dan intervensi serentak percepatan penurunan stunting Kota Pekanbaru, Rabu (18/9) di Puskesmas Rumbai Pekanbaru.
NASIB 1,7 juta tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) atau honorer se-Indonesia, termasuk Riau akhirnya terjawab. Setelah sempat “diperpanjang” statusnya di akhir 2023, kini mereka bisa bernafas lega. Para honorer dijamin bisa menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) mulai tahun ini.Jaminan ini bukan berarti tanpa tes.
