BKPP rohul

Lebih dari separuh jabatan kepala OPD di Pemkab Rohul masih dijabat Plt. Seleksi terbuka JPTP direncanakan pada 2026.

Sebanyak 1.609 PPPK Paruh Waktu Rohul menerima SK pengangkatan jelang akhir 2025 dan mulai bertugas efektif per Januari 2026.

PPPK di Rohul bisa dibatalkan atau diberhentikan meski sudah aktif bekerja jika terbukti memalsukan data atau dokumen saat seleksi.

Pemkab Rohul memastikan gaji 1.611 PPPK Paruh Waktu dialokasikan dalam APBD 2026. Proses NIPPPK masih menunggu kelengkapan dokumen.

Ribuan tenaga honorer atau non-ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu (Rohul) yang masuk ke dalam pangkalan database Badan Kepegawaian Negara (BKN) gaji bulan Januari hingga Senin (24/2) belum dibayarkan.

Sebanyak 360 dari 843 jumlah pelamar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) jabatan fungsional (JF) teknis, kesehatan dan guru tahap II di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohul Tahun Anggaran 2024 yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi mengajukan sanggah melalui portal https://sscasn.bkn.go.id terhitung 19-21 Februari lalu.

Pemerintah daerah melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) menyebutkan, telah mengusulkan 2.561 Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NI-PPPK) Formasi Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohul ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) sesuai batas waktu 27 Februari lalu.