Ajudan Prabowo Subianto saat menjabat Menteri Pertahanan yakni Mayor Teddy Indra Wijaya ditunjuk sebagai Sekretaris Kabinet Merah Putih. Hal itu diumumkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Ahad (20/10). “Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet,” ucap Prabowo. Mayor Teddy Indra Wijaya sebelumnya mendapat promosi jabatan menjadi Wakil Komandan Batalyon Infantri (Wadanyonif) Para Rider 328/
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pelalawan, Andrizal Tambusai SSos, resmi melantik sebanyak 36 Anggota Panwaslu Kecamatan (Panwascam) se Kabupaten Pelalawan di auditorium kantor Bupati Pelalawan, Ahad (26/5) malam lalu.
Jadwal dan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Provinsi Riau tahun 2024 secara resmi di launching di halaman Anjung Indrus Tintin, Senin (20/5). Kegiatan yang diadakan KPU Riau ini turut dihadiri Ketua dan anggota Bawaslu Riau.
Bawaslu Kabupaten Bengkalis sejak Sabtu (11/5) pekan lalu, telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tes wawancara calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Bengkalis untuk Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2024 yang dilakukan KPU Bengkalis.
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI merayakan hari ulang tahun ke-16, Selasa (16/4). Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyatakan, perayaan HUT tersebut harus menjadi momentum untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja pengawasan.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyatakan bahwa pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia berjalan dengan lancar, tetapi terdapat sejumlah catatan.
Dugaan penggelembungan suara pemilu masih didalami oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Meski sejumlah kasus yang mencuat tidak terbukti, Bawaslu masih menindaklanjuti laporan itu melalui mekanisme klarifikasi.
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Kahfi Adlan Hafiz menilai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu memperkuat koordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia untuk penyelidikan dugaan praktek jual beli suara saat pemilihan umum (pemilu).
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengambil sikap tegas terhadap anggota panitia pemilihan luar negeri (PPLN) Kuala Lumpur (KL). Mereka diberhentikan setelah gagal menggelar pemungutan suara secara akuntabel.
Pelaksanaan hak angket dinilai dapat dilakukan bersamaan meski penyelesaian pelanggaran di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun sengketa perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi (MK). Pendapat itu disampaikan pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie. Jimly mengatakan, hak angket atau penyelidikan sebagai salah 1 sarana pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap jalannya pemerintahan adalah jalan konstitusional. Hal itu bahkan selalu digunakan DPR di masa pemerintahan Presiden BJ. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soerkanorputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono.
