SIAK (RIAUPOS.CO) – Bupati Siak H Alfedri membuka Forum Diskusi Otonomi Daerah bertemakan Isu-Isu Strategis Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Forum diskusi ini digelar bersempena Hari Jadi ke-22 Kabupaten Siak di Balairung Datuk Empat Suku, Komplek Abdi Praja, Rabu (13/10) siang.
Hadir dalam forum ini, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Suhajar Diantoro, Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Arfan Usman, Kajari Dharmabella, Kapolres AKBP Gunar Rahardiyanto, Asisten Administrasi Umum Setda Siak Jamaluddin, tokoh pendiri Kabupaten Siak, tokoh adat, serta OPD terkait lainnya.
Bupati mengatakan, forum diskusi ini sangat relevan dalam upaya mewujudkan tujuan otonomi daerah (otda), mempercepat kesejahteraan rakyat. Melakukan pembangunan yang lebih baik, memberikan pelayanan prima, dan melakukan pemberdayaan masyarakat. "Kami mengharapkan narasumber dalam kegiatan ini bisa membahas isu-isu strategis,” kata bupati.
Dengan demikian, bisa melakukan dialog dan diskusi, sehingga menambah pemahaman serta wawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Juga bagaimana melakukan kepemimpinan secara kolaboratif bersama tokoh masyarakat, organisasi sosial kemasyarakatan, forum-forum kebudayaan dan tokoh adat.
Dalam upaya mencapai tujuan otonomi daerah kata Alfedri, kesejahteraan masyarakat dan pelayanan yang baik. Pemerintah Kabupaten Siak telah menyusun program dan kebijakan, serta langkah-langkah kegiatan, yang tertuang pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
Sesuai dengan visi RPJMD terwujudnya Kabupaten Siak yang amanah, sejahtera, dan lestari di dalam lingkungan masyarakat yang agamis dan berbudaya Melayu, dalam mewujudkan Kabupaten Siak yang amanah. "Hal ini sudah kami tuangkan pada misi, terwujudnya tata kelola pemerintahan berlandaskan e-Goverment,” terangnya.
Dan di dalamnya ada juga tujuan-tujuan kesejahteraan masyarakat. Tentu ini sudah terangkum dalam berbagai langkah program yang dilakukan sekarang dan 5 tahun yang akan datang.
Staf ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Suhajar Diantoro menyampaikan, mengutip pendapat Lee Kwan Yew yang menggugat demokrasi dan otonomi mengatakan bahwa ‘‘Singapura bukan demokrasi, kami membatasi kebebasan dan kami mencapai kemakmuran. Bahwa negara yang membatasi kebebasan memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibanding negara demokrasi.’’
Lee Kwan Yew menganggap Cina dan Singapura lebih maju dari Indonesia karena Indonesia negara demokrasi, maka harus selalu waspada bahwa sesungguhnya teori-teori ini bergerak terus.
"Saya ingin menyampaikan bahwa kita di daerah yang sekarang mengemban amanah otonomi harus bekerja dengan baik dan benar. Jangan sampai orang berkesimpulan otonomi itu tidak bisa mencapai tujuannya seperti yang digugat Lee hypotesis tadi,” ucapnya.
Ini merupakan salah satu isu strategis yang hari ini menyebutkan bahwa demokratisasi dan otonomi daerah bukan satu-satunya cara untuk mencapai kesejahteraan rakyat, dan sejumlah negara mengoreksinya.
Menjawab keraguan atas demokrasi tersebut, lanjut Suhajar, mengambil pendapat Amartya Sen yang mengatakan bahwa apa yang disampaikan Lee Kwan Yew itu mungkin benar untuk Singapura. Kemajuan Cina dan Singapura tidak serta merta disimplifikasikan sebagai bukti bahwa otoritarianisme lebih baik baik dari demokrasi.
Dulu Indonesia pernah melalui masa-masa di mana pemerintah yang otoritarian, Orde Baru tidak membuka keran demokrasi. Maka timbullah kerusuhan karena aspirasi rakyat tidak terbendung. "Tanpa kita sadari otoritarian pada puncaknya akan membunuh dirinya sendiri karena itu pilihan kita adalah demokratisasi dan otonomi," jelasnya.(ifr)
