RIAUPOS.CO – DPRD Rokan Hilir mengagendakan pertemuan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) menyikapi berbagai perkembangan yang ada di kepenghuluan di Rohil.

Di mana saat ini sejumlah peng­hulu di Rohil telah banyak yang memasuki masa habis jabatan, sementara untuk menghindari terjadinya kekosongan, maka pemkab telah menetapkan adanya penjabat kepenghuluan.

Hal itu perlu disikapi dengan baik agar masyarakat dapat memahami tentang dinamika yang saat ini terjadi di kepenghuluan. Sehingga dengan kebijakan yang bak dan tepat diharapkan tidak ada muncul persoalan di kepenghuluan. Seperti mencegah jika adanya muncul kejadian penolakan terhadap sosok penjabat kepenghuluan yang ditetapkan tersebut.

Wakil Ketua DPRD Rohil Hamzah SHI MM menerangkan, dari rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Rohil yang telah digelar pada Januari 2024 lalu, di mana dalam rapat banmus tersebut dibahas serangkaian agenda untuk rencana kerja yang akan dilaksanakan. “Salah satunya menyikapi terkait dengan kepenghuluan tersebut,” katanya.

Di samping itu, terangnya tentunya juga dibahas tentang adanya sejumlah ranperda yang perlu segera disikapi dalam waktu dekat. Apa-apa yang menjadi perhatian mendapatkan atensi agar dapat diselesaikan, dengan menghadirkan berbagai pihak yang terkait.(adv)

RIAUPOS.CO – DPRD Rokan Hilir mengagendakan pertemuan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) menyikapi berbagai perkembangan yang ada di kepenghuluan di Rohil.

Di mana saat ini sejumlah peng­hulu di Rohil telah banyak yang memasuki masa habis jabatan, sementara untuk menghindari terjadinya kekosongan, maka pemkab telah menetapkan adanya penjabat kepenghuluan.

Hal itu perlu disikapi dengan baik agar masyarakat dapat memahami tentang dinamika yang saat ini terjadi di kepenghuluan. Sehingga dengan kebijakan yang bak dan tepat diharapkan tidak ada muncul persoalan di kepenghuluan. Seperti mencegah jika adanya muncul kejadian penolakan terhadap sosok penjabat kepenghuluan yang ditetapkan tersebut.

Wakil Ketua DPRD Rohil Hamzah SHI MM menerangkan, dari rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Rohil yang telah digelar pada Januari 2024 lalu, di mana dalam rapat banmus tersebut dibahas serangkaian agenda untuk rencana kerja yang akan dilaksanakan. “Salah satunya menyikapi terkait dengan kepenghuluan tersebut,” katanya.

Di samping itu, terangnya tentunya juga dibahas tentang adanya sejumlah ranperda yang perlu segera disikapi dalam waktu dekat. Apa-apa yang menjadi perhatian mendapatkan atensi agar dapat diselesaikan, dengan menghadirkan berbagai pihak yang terkait.(adv)

RIAUPOS.CO – DPRD Rokan Hilir mengagendakan pertemuan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) menyikapi berbagai perkembangan yang ada di kepenghuluan di Rohil.

Di mana saat ini sejumlah peng­hulu di Rohil telah banyak yang memasuki masa habis jabatan, sementara untuk menghindari terjadinya kekosongan, maka pemkab telah menetapkan adanya penjabat kepenghuluan.

Hal itu perlu disikapi dengan baik agar masyarakat dapat memahami tentang dinamika yang saat ini terjadi di kepenghuluan. Sehingga dengan kebijakan yang bak dan tepat diharapkan tidak ada muncul persoalan di kepenghuluan. Seperti mencegah jika adanya muncul kejadian penolakan terhadap sosok penjabat kepenghuluan yang ditetapkan tersebut.

Wakil Ketua DPRD Rohil Hamzah SHI MM menerangkan, dari rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Rohil yang telah digelar pada Januari 2024 lalu, di mana dalam rapat banmus tersebut dibahas serangkaian agenda untuk rencana kerja yang akan dilaksanakan. “Salah satunya menyikapi terkait dengan kepenghuluan tersebut,” katanya.

Di samping itu, terangnya tentunya juga dibahas tentang adanya sejumlah ranperda yang perlu segera disikapi dalam waktu dekat. Apa-apa yang menjadi perhatian mendapatkan atensi agar dapat diselesaikan, dengan menghadirkan berbagai pihak yang terkait.(adv)

RIAUPOS.CO – DPRD Rokan Hilir mengagendakan pertemuan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) menyikapi berbagai perkembangan yang ada di kepenghuluan di Rohil.

Di mana saat ini sejumlah peng­hulu di Rohil telah banyak yang memasuki masa habis jabatan, sementara untuk menghindari terjadinya kekosongan, maka pemkab telah menetapkan adanya penjabat kepenghuluan.

Hal itu perlu disikapi dengan baik agar masyarakat dapat memahami tentang dinamika yang saat ini terjadi di kepenghuluan. Sehingga dengan kebijakan yang bak dan tepat diharapkan tidak ada muncul persoalan di kepenghuluan. Seperti mencegah jika adanya muncul kejadian penolakan terhadap sosok penjabat kepenghuluan yang ditetapkan tersebut.

Wakil Ketua DPRD Rohil Hamzah SHI MM menerangkan, dari rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Rohil yang telah digelar pada Januari 2024 lalu, di mana dalam rapat banmus tersebut dibahas serangkaian agenda untuk rencana kerja yang akan dilaksanakan. “Salah satunya menyikapi terkait dengan kepenghuluan tersebut,” katanya.

Di samping itu, terangnya tentunya juga dibahas tentang adanya sejumlah ranperda yang perlu segera disikapi dalam waktu dekat. Apa-apa yang menjadi perhatian mendapatkan atensi agar dapat diselesaikan, dengan menghadirkan berbagai pihak yang terkait.(adv)