BAGANSIAPIAPI (RIAUPOS.CO) – Teka-teki terkait susunan direksi dan komisaris PT Sarana Pembangunan Rokan Hilir (Perseroda) akhirnya terjawab. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir resmi menetapkan jajaran pengurus baru perusahaan daerah tersebut.
Penetapan dilakukan melalui mekanisme keputusan sirkuler (circular resolution), yakni pengambilan keputusan oleh pemegang saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang tetap sah secara hukum. Keputusan tersebut ditetapkan langsung oleh Bupati Rokan Hilir, H Bistamam.
Sekretaris Daerah Rokan Hilir, H Fauzi Efrizal SSos MSi, mengatakan bahwa pembentukan pengurus baru PT SPRH telah dilaksanakan dan dihadirinya bersama Bupati.
“Kemarin saya mendampingi Pak Bupati dalam penetapan pembentukan pengurus PT SPRH yang baru. Terdapat tiga komisaris dan tiga direksi, yakni direktur utama, direktur keuangan, dan direktur pengembangan,” ujar Fauzi Efrizal, Senin (26/1).
Adapun susunan direksi yang ditetapkan adalah Yusri Kandar sebagai Direktur Utama, Perwedissuito sebagai Direktur Keuangan, serta Yusuf Mudji Sutrisno sebagai Direktur Pengembangan. Sementara jajaran komisaris terdiri dari Rahmatul Zamri sebagai Komisaris Utama, H Amran sebagai Komisaris II, dan Fadhel Arjuna sebagai Komisaris III.
Fauzi Efrizal menambahkan, hingga saat ini jadwal pelaksanaan RUPS belum ditetapkan karena masih menunggu kelengkapan dokumen dari pihak notaris.
“Untuk RUPS belum dijadwalkan, masih menunggu dokumen dari notaris,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT SPRH (Perseroda), Yusri Kandar, menegaskan komitmen jajaran direksi baru untuk mengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut secara profesional dan bertanggung jawab.
“Ke depan kami membutuhkan kerja sama semua pihak, baik jajaran karyawan maupun manajemen. Kami akan berupaya secepat mungkin merealisasikan program kerja agar perusahaan dapat memberikan dividen bagi daerah,” ujar Yusri.
Ia juga menekankan bahwa keberadaan PT SPRH harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Rokan Hilir. Menurutnya, direksi tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan seluruh pemangku kepentingan.
“Diperlukan terobosan-terobosan baru, termasuk membuka peluang unit usaha baru agar perusahaan bisa berkembang dan berkontribusi bagi daerah,” pungkasnya. (fad)
