ROKAN HILIR (RIAUPOS.CO) – Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rokan Hilir (Rohil) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama lintas organisasi perangkat daerah (OPD) menyikapi perizinan dan berbagai hal terkait dengan adanya pendirian salah satu pabrik kelapa sawit (PKS) di daerah Kecamatan Rimba Melintang.

Rapat berlangsung di ruangan rapat Banmus DPRD Rohil di Bagansiapiapi, Senin (24/2). Rapat dipimpin Ketua Komisi B DPRD Rohil Cindy Rahmadani SE, hadir Wakil Ketua Komisi B H Zahrul Saufi SE, Sekretaris Lambok Parluhutan Parsaroan Siadari, serta sejumlah anggota komisi. Sementara hadir juga anggota DPRD Rohil lainnya dari unsur pimpinan/komisi.

Sedangkan OPD terkait yang hadir antara lain dari DLH Rohil, DPMPTSP Rohil, Bapenda Rohil, Disnaker Rohil, BPN Rohil dan sejumlah pihak. Berbagai hal dikemukakan pada kesempatan itu, menyikapi persoalan yang berkembang. Dimana terdapat salah satu perusahaan diduga belum mengantongi izin secara lengkap sesuai dengan regulasi berlaku namun telah beroperasi melakukan kegiatan.

Sementara dikeluhkan masyarakat dan menjadi persoalan karena terungkap dari beberapa kesepakatan yang telah dijalin dengan masyarakat setempat, pada perkembangannya tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan seperti mengakomodir pembelian TBS sawit dari petani sawit setempat dan mengutamakan rekrutmen tenaga kerja dari lokal.

‘’Pelaksanaan RDP ini sebagai respon menyikapi apa yang menjadi permasalahan di tengah masyarakat, sehingga kami hadir agar persoalan tersebut dapat diselesaikan nantinya,’’ kata Cindy pada saat memimpin rapat.

Ia menyebutkan, tidak ada kepentingan dari kalangan dewan ataupun khususnya Komisi B terhadap permasalahan yang terjadi, dimana hal itu lebih kepada bagaimana pihaknya berusaha untuk bisa hadir menyelesaikan persoalan yang terjadi dengan mendengarkan aspirasi dari masyarakat dan akan bertemu dengan pihak perusahaan agar ada solusi.

‘’Terkait dengan langkah selanjutnya, diputuskan untuk mendatangi PKS tersebut yang diagendakan dilaksanakan pada Selasa (25/2) besok (hari ini, red),’’ kata Cindy.(adv)

ROKAN HILIR (RIAUPOS.CO) – Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rokan Hilir (Rohil) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama lintas organisasi perangkat daerah (OPD) menyikapi perizinan dan berbagai hal terkait dengan adanya pendirian salah satu pabrik kelapa sawit (PKS) di daerah Kecamatan Rimba Melintang.

Rapat berlangsung di ruangan rapat Banmus DPRD Rohil di Bagansiapiapi, Senin (24/2). Rapat dipimpin Ketua Komisi B DPRD Rohil Cindy Rahmadani SE, hadir Wakil Ketua Komisi B H Zahrul Saufi SE, Sekretaris Lambok Parluhutan Parsaroan Siadari, serta sejumlah anggota komisi. Sementara hadir juga anggota DPRD Rohil lainnya dari unsur pimpinan/komisi.

Sedangkan OPD terkait yang hadir antara lain dari DLH Rohil, DPMPTSP Rohil, Bapenda Rohil, Disnaker Rohil, BPN Rohil dan sejumlah pihak. Berbagai hal dikemukakan pada kesempatan itu, menyikapi persoalan yang berkembang. Dimana terdapat salah satu perusahaan diduga belum mengantongi izin secara lengkap sesuai dengan regulasi berlaku namun telah beroperasi melakukan kegiatan.

Sementara dikeluhkan masyarakat dan menjadi persoalan karena terungkap dari beberapa kesepakatan yang telah dijalin dengan masyarakat setempat, pada perkembangannya tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan seperti mengakomodir pembelian TBS sawit dari petani sawit setempat dan mengutamakan rekrutmen tenaga kerja dari lokal.

‘’Pelaksanaan RDP ini sebagai respon menyikapi apa yang menjadi permasalahan di tengah masyarakat, sehingga kami hadir agar persoalan tersebut dapat diselesaikan nantinya,’’ kata Cindy pada saat memimpin rapat.

Ia menyebutkan, tidak ada kepentingan dari kalangan dewan ataupun khususnya Komisi B terhadap permasalahan yang terjadi, dimana hal itu lebih kepada bagaimana pihaknya berusaha untuk bisa hadir menyelesaikan persoalan yang terjadi dengan mendengarkan aspirasi dari masyarakat dan akan bertemu dengan pihak perusahaan agar ada solusi.

‘’Terkait dengan langkah selanjutnya, diputuskan untuk mendatangi PKS tersebut yang diagendakan dilaksanakan pada Selasa (25/2) besok (hari ini, red),’’ kata Cindy.(adv)