TEMBILAHAN (RIAUPOS.CO) – Dalam rangka merehabilitasi hutan mangrove di Indragiri Hilir (Inhil) dan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Pemkab Inhil merangkul berbagai pihak.

Antara lain, Pemerintah Provinsi (Pemrov) Riau, kelompok masyarakat, pihak akademisi serta pihak-pihak terkait lainnya.

Untuk meminta masukan dari pihak-pihak tersebut, dilakukan dalam focus group discussion (FGD) dengan mengangkat tema Strategi Rehabilitasi Mangrove Kabupaten Indragiri Hilir.

FGD ini dibuka Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Inhil H Fajar Husin, dan turut dihadiri Plt Deputi Bidang Edukasi dan Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan BRGM RI Ir Gatot Soebiantoro MSc, Rabu (24/7).

Kegiatan FGD diharapkan mampu menghimpun masukan, membangun kesepahaman dan kesepakatan bersama untuk berpartisipasi dalam upaya-upaya rehabilitasi hutan mangrove.

Sebagaimana diketahui kegiatan ini merupakan tindak lanjut kunjungan kepala BRGM ke Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman, belum lama ini. Dari pertemuan ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan dari pemangku kepentingan.

‘’Tentunya sebagai solusi mengatasi permasalahan kerusakan lingkungan ekosistem mangrove dan meningkatkan kehidupan masyarakat,’’ kata Gatot Soebiantoro.

Terkait percepatan rehabilitasi mangrove, BRGM mendapatkan dukungan dari Bank Dunia melalui program Mangrove for Coastal Resilience (M4CR). Pendekatan dalam rehabilitasi mangrove menggunakan kerangka 3M yaitu memulihkan, meningkatkan dan mempertahankan.

Kemudian, diperkuat pula dengan penguatan sosial ekonomi masyarakat, kelembagaan maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) rehabilitasi hutan mangrove.

Sementara itu, Asisten III Setdakab Inhil H Fajar Husein memaparkan, 70 prsen penduduk Inhil berprofesi sebagai petani kebun kelapa dan merangkap menjadi nelayan. Maka dengan adanya upaya ini diharapkan mampu melindungi lingkungan pesisir.

‘’Meningkatkan komoditas yang akan diambil nelayan seperti udang, kepiting, kerang dan lain sebagainya,’’ jelas Fajar Husein.

Artinya, melalui mangrove yang terjaga, diharapkan anak cucu mendatang bisa menikmati hasil daripada ekosistem mangrove secara berkelanjutan.(hen)

Laporan INDRA EFENDI, Tembilahan

TEMBILAHAN (RIAUPOS.CO) – Dalam rangka merehabilitasi hutan mangrove di Indragiri Hilir (Inhil) dan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Pemkab Inhil merangkul berbagai pihak.

Antara lain, Pemerintah Provinsi (Pemrov) Riau, kelompok masyarakat, pihak akademisi serta pihak-pihak terkait lainnya.

Untuk meminta masukan dari pihak-pihak tersebut, dilakukan dalam focus group discussion (FGD) dengan mengangkat tema Strategi Rehabilitasi Mangrove Kabupaten Indragiri Hilir.

FGD ini dibuka Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Inhil H Fajar Husin, dan turut dihadiri Plt Deputi Bidang Edukasi dan Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan BRGM RI Ir Gatot Soebiantoro MSc, Rabu (24/7).

Kegiatan FGD diharapkan mampu menghimpun masukan, membangun kesepahaman dan kesepakatan bersama untuk berpartisipasi dalam upaya-upaya rehabilitasi hutan mangrove.

Sebagaimana diketahui kegiatan ini merupakan tindak lanjut kunjungan kepala BRGM ke Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman, belum lama ini. Dari pertemuan ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan dari pemangku kepentingan.

‘’Tentunya sebagai solusi mengatasi permasalahan kerusakan lingkungan ekosistem mangrove dan meningkatkan kehidupan masyarakat,’’ kata Gatot Soebiantoro.

Terkait percepatan rehabilitasi mangrove, BRGM mendapatkan dukungan dari Bank Dunia melalui program Mangrove for Coastal Resilience (M4CR). Pendekatan dalam rehabilitasi mangrove menggunakan kerangka 3M yaitu memulihkan, meningkatkan dan mempertahankan.

Kemudian, diperkuat pula dengan penguatan sosial ekonomi masyarakat, kelembagaan maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) rehabilitasi hutan mangrove.

Sementara itu, Asisten III Setdakab Inhil H Fajar Husein memaparkan, 70 prsen penduduk Inhil berprofesi sebagai petani kebun kelapa dan merangkap menjadi nelayan. Maka dengan adanya upaya ini diharapkan mampu melindungi lingkungan pesisir.

‘’Meningkatkan komoditas yang akan diambil nelayan seperti udang, kepiting, kerang dan lain sebagainya,’’ jelas Fajar Husein.

Artinya, melalui mangrove yang terjaga, diharapkan anak cucu mendatang bisa menikmati hasil daripada ekosistem mangrove secara berkelanjutan.(hen)

Laporan INDRA EFENDI, Tembilahan

TEMBILAHAN (RIAUPOS.CO) – Dalam rangka merehabilitasi hutan mangrove di Indragiri Hilir (Inhil) dan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Pemkab Inhil merangkul berbagai pihak.

Antara lain, Pemerintah Provinsi (Pemrov) Riau, kelompok masyarakat, pihak akademisi serta pihak-pihak terkait lainnya.

Untuk meminta masukan dari pihak-pihak tersebut, dilakukan dalam focus group discussion (FGD) dengan mengangkat tema Strategi Rehabilitasi Mangrove Kabupaten Indragiri Hilir.

FGD ini dibuka Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Inhil H Fajar Husin, dan turut dihadiri Plt Deputi Bidang Edukasi dan Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan BRGM RI Ir Gatot Soebiantoro MSc, Rabu (24/7).

Kegiatan FGD diharapkan mampu menghimpun masukan, membangun kesepahaman dan kesepakatan bersama untuk berpartisipasi dalam upaya-upaya rehabilitasi hutan mangrove.

Sebagaimana diketahui kegiatan ini merupakan tindak lanjut kunjungan kepala BRGM ke Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman, belum lama ini. Dari pertemuan ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan dari pemangku kepentingan.

‘’Tentunya sebagai solusi mengatasi permasalahan kerusakan lingkungan ekosistem mangrove dan meningkatkan kehidupan masyarakat,’’ kata Gatot Soebiantoro.

Terkait percepatan rehabilitasi mangrove, BRGM mendapatkan dukungan dari Bank Dunia melalui program Mangrove for Coastal Resilience (M4CR). Pendekatan dalam rehabilitasi mangrove menggunakan kerangka 3M yaitu memulihkan, meningkatkan dan mempertahankan.

Kemudian, diperkuat pula dengan penguatan sosial ekonomi masyarakat, kelembagaan maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) rehabilitasi hutan mangrove.

Sementara itu, Asisten III Setdakab Inhil H Fajar Husein memaparkan, 70 prsen penduduk Inhil berprofesi sebagai petani kebun kelapa dan merangkap menjadi nelayan. Maka dengan adanya upaya ini diharapkan mampu melindungi lingkungan pesisir.

‘’Meningkatkan komoditas yang akan diambil nelayan seperti udang, kepiting, kerang dan lain sebagainya,’’ jelas Fajar Husein.

Artinya, melalui mangrove yang terjaga, diharapkan anak cucu mendatang bisa menikmati hasil daripada ekosistem mangrove secara berkelanjutan.(hen)

Laporan INDRA EFENDI, Tembilahan

TEMBILAHAN (RIAUPOS.CO) – Dalam rangka merehabilitasi hutan mangrove di Indragiri Hilir (Inhil) dan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Pemkab Inhil merangkul berbagai pihak.

Antara lain, Pemerintah Provinsi (Pemrov) Riau, kelompok masyarakat, pihak akademisi serta pihak-pihak terkait lainnya.

Untuk meminta masukan dari pihak-pihak tersebut, dilakukan dalam focus group discussion (FGD) dengan mengangkat tema Strategi Rehabilitasi Mangrove Kabupaten Indragiri Hilir.

FGD ini dibuka Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Inhil H Fajar Husin, dan turut dihadiri Plt Deputi Bidang Edukasi dan Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan BRGM RI Ir Gatot Soebiantoro MSc, Rabu (24/7).

Kegiatan FGD diharapkan mampu menghimpun masukan, membangun kesepahaman dan kesepakatan bersama untuk berpartisipasi dalam upaya-upaya rehabilitasi hutan mangrove.

Sebagaimana diketahui kegiatan ini merupakan tindak lanjut kunjungan kepala BRGM ke Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman, belum lama ini. Dari pertemuan ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan dari pemangku kepentingan.

‘’Tentunya sebagai solusi mengatasi permasalahan kerusakan lingkungan ekosistem mangrove dan meningkatkan kehidupan masyarakat,’’ kata Gatot Soebiantoro.

Terkait percepatan rehabilitasi mangrove, BRGM mendapatkan dukungan dari Bank Dunia melalui program Mangrove for Coastal Resilience (M4CR). Pendekatan dalam rehabilitasi mangrove menggunakan kerangka 3M yaitu memulihkan, meningkatkan dan mempertahankan.

Kemudian, diperkuat pula dengan penguatan sosial ekonomi masyarakat, kelembagaan maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) rehabilitasi hutan mangrove.

Sementara itu, Asisten III Setdakab Inhil H Fajar Husein memaparkan, 70 prsen penduduk Inhil berprofesi sebagai petani kebun kelapa dan merangkap menjadi nelayan. Maka dengan adanya upaya ini diharapkan mampu melindungi lingkungan pesisir.

‘’Meningkatkan komoditas yang akan diambil nelayan seperti udang, kepiting, kerang dan lain sebagainya,’’ jelas Fajar Husein.

Artinya, melalui mangrove yang terjaga, diharapkan anak cucu mendatang bisa menikmati hasil daripada ekosistem mangrove secara berkelanjutan.(hen)

Laporan INDRA EFENDI, Tembilahan