TEMBILAHAN (RIAUPOS.CO) – Perlu penanganan serius dan seksama antar banyak pihak dalam pengendalian inflasi yang ada di daerah.

Maka itu pemerintah daerah mesti mengikuti instruksi pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sebagaimana telah diselenggarakannya rapat koordinasi (rakor) beberapa hari lalu.

‘’Pada dasarnya kita siap menjalankan perintah-perintah pemerintah pusat dalam pengendalian inflasi,’’ kata Asisten II Setdakab Inhil Junaidi, saat mengikuti rakor tersebut. Rakor pengendalian inflasi secara virtual saat itu dipimpin langsung Mendagri Muhammad Tito Karnavian bersama pihak terkait.

Mendagri menyampaikan bahwa tingkat inflasi nasional yang terus bergejolak meningkat. Komoditas dengan kontribusi inflasi terbesar adalah bahan pangan.

Maka itu, salah satu kunci terkendalinya inflasi secara nasional, dikatakan Mendagri, adalah dengan menjaga stabilitas stok dan harga pangan.

Dimana, sambung Junaidi, berdasarkan keterangan Mendagri, yang melaporkan secara nasional jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan dari IPH naik 21 persen. Adapun sebagian besar kenaikan IPH terjadi di wilayah luar Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kendati demikian perlu adanya kolaborasi agar tidak terjadi ke seluruh wilayah.(hen)

Laporan INDRA EFENDI, Tembilahan

TEMBILAHAN (RIAUPOS.CO) – Perlu penanganan serius dan seksama antar banyak pihak dalam pengendalian inflasi yang ada di daerah.

Maka itu pemerintah daerah mesti mengikuti instruksi pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sebagaimana telah diselenggarakannya rapat koordinasi (rakor) beberapa hari lalu.

‘’Pada dasarnya kita siap menjalankan perintah-perintah pemerintah pusat dalam pengendalian inflasi,’’ kata Asisten II Setdakab Inhil Junaidi, saat mengikuti rakor tersebut. Rakor pengendalian inflasi secara virtual saat itu dipimpin langsung Mendagri Muhammad Tito Karnavian bersama pihak terkait.

Mendagri menyampaikan bahwa tingkat inflasi nasional yang terus bergejolak meningkat. Komoditas dengan kontribusi inflasi terbesar adalah bahan pangan.

Maka itu, salah satu kunci terkendalinya inflasi secara nasional, dikatakan Mendagri, adalah dengan menjaga stabilitas stok dan harga pangan.

Dimana, sambung Junaidi, berdasarkan keterangan Mendagri, yang melaporkan secara nasional jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan dari IPH naik 21 persen. Adapun sebagian besar kenaikan IPH terjadi di wilayah luar Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kendati demikian perlu adanya kolaborasi agar tidak terjadi ke seluruh wilayah.(hen)

Laporan INDRA EFENDI, Tembilahan

TEMBILAHAN (RIAUPOS.CO) – Perlu penanganan serius dan seksama antar banyak pihak dalam pengendalian inflasi yang ada di daerah.

Maka itu pemerintah daerah mesti mengikuti instruksi pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sebagaimana telah diselenggarakannya rapat koordinasi (rakor) beberapa hari lalu.

‘’Pada dasarnya kita siap menjalankan perintah-perintah pemerintah pusat dalam pengendalian inflasi,’’ kata Asisten II Setdakab Inhil Junaidi, saat mengikuti rakor tersebut. Rakor pengendalian inflasi secara virtual saat itu dipimpin langsung Mendagri Muhammad Tito Karnavian bersama pihak terkait.

Mendagri menyampaikan bahwa tingkat inflasi nasional yang terus bergejolak meningkat. Komoditas dengan kontribusi inflasi terbesar adalah bahan pangan.

Maka itu, salah satu kunci terkendalinya inflasi secara nasional, dikatakan Mendagri, adalah dengan menjaga stabilitas stok dan harga pangan.

Dimana, sambung Junaidi, berdasarkan keterangan Mendagri, yang melaporkan secara nasional jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan dari IPH naik 21 persen. Adapun sebagian besar kenaikan IPH terjadi di wilayah luar Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kendati demikian perlu adanya kolaborasi agar tidak terjadi ke seluruh wilayah.(hen)

Laporan INDRA EFENDI, Tembilahan