PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Pemerintah daerah di Riau, baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota sudah merespons permintaan pemerintah pusat soal penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2024. Sebanyak 25.689 formasi calon aparatur sipil negara (CASN) diusulkan dan mayoritas dikabulkan pemerintah pusat.
Secara rinci usulan tersebut terdiri dari 1.689 untuk CPNS dan 24.002 untuk PPPK. Jumlah ini melebihi kuota yang diberikan oleh pemerintah pusat tahun lalu yakni hanya 18.586 formasi PPPK. Namun, tahun lalu, pemerintah pusat memang tidak membuka lowongan untuk CASN.
alt=""Yamaha Alfa alfascorpii"Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau Mamun Murod mengatakan, sudah mendapatkan surat pemberitahuan dari Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) terkait kuota penerimaan PPPK dan CPNS bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. “Untuk formasi PPPK tahun ini ada 6.360, kemudian untuk CPNS ada 80 kuota,” katanya.
Lebih lanjut dikatakannya, khusus untuk tenaga PPPK, terdiri dari tiga jabatan. Yakni untuk tenaga guru akan diterima sebanyak 1.114, tenaga teknis 5.095 orang, dan tenaga kesehatan 151 orang. Sementara untuk CPNS hanya dikhususkan bagi dua jabatan, yakni tenaga teknis 59 orang dan kesehatan 22 orang.
Terkait pelaksanaan seleksi, hingga saat ini pihaknya masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat. Sehingga pihaknya belum mengetahui kapan seleksi dapat dilaksanakan. “Kami masih sebatas menerima formasi. Untuk juknis seleksinya belum kami terima,” ujarnya.
Namun demikian, pihaknya memastikan bahwa seleksi akan diselesaikan pada tahun ini juga. Karena untuk penerimaan PPPK akan diutamakan bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi di lingkungan Pemprov Riau. “Karena tahun depan tidak boleh lagi ada tenaga honorer,” sebutnya.
Di Pekanbaru, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pekanbaru Irwan Suryadi juga mengatakan, sudah membuat surat ke Kemenpan-RB terkait keperluan seleksi CPNS dan PPPK tahun ini. Namun, formasi rincinya masih berproses dan juknisnya masih menunggu arahan Kemenpan-RB. “Sampai sekarang masih tahapan verifikasi di Kemenpan-RB,” ujar Irwan beberapa waktu lalu.
Untuk Kabupaten Kuansing, penerimaan CPNS tahun 2023 nihil. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuansing hanya menerima penambahan untuk PPPK. Jumlah tersebut termasuk paling banyak yaitu melebihi 1.000 pegawai. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kuantan Singingi, Mardansyah menyebutkan, untuk CPNS tahun 2023 Kuansing tidak mendapatkan kuota.
“Tahun 2023 itu, kita mengusulkan PPPK dan itu kita mendapatkan sebanyak 1.026 pegawai. Alhamdulillah, kita ada penambahan pegawai. Ini akan membantu proses percepatan pembangunan dan menambah SDM (sumber daya manusia) kita,” kata Mardansyah.
Sedangkan untuk tahun 2024, lanjut Mardansyah, Pemkab Kuansing mengajukan sebanyak 200 pegawai untuk CPNS dan 2.410 untuk PPPK. Dari pengajuan itu, pemerintah pusat mengabulkan semua ajuan yang disampaikan Pemkab Kuansing.
Berpindah ke Kabupaten Siak Sri Indrapura, Bupati Siak Alfedri mengatakan, tahun ini keperluan pegawai di lingkungan Pemkab Siak telah mendapat persetujuan Menpan-RB Abdullah Azwar Anas sesuai dengan permohonan pengadaan pegawai ASN tahun anggaran 2024, dan sosialisasi panduan penyusunan rincian keperluan ASN.
“Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menyetujui surat usulan prinsip keperluan ASN di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Siak 2024 sebanyak 994. Dengan rincian 969 PPPK dan 25 CPNS,” jelasnya.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak Zulfikri mengaku telah menerima surat keputusan Menpan-RB tentang Persetujuan Prinsip Kebutuhan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak tahun anggaran 2024.
“Kami akan menyusun formasi yang telah disetujui, dalam rmendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kapasitas organisasi dan percepatan pencapaian tujuan strategis nasional,” terangnya.
Zulfikri mengatakan, usulan mereka tidak dikurangi oleh Menpan-RB dan sesuai dengan usulan 2023 lalu. ‘’Semoga dengan tersedianya alokasi penerimaan CPNS dan PPPK di tahun ini bisa berjalan lancar dan terpenuhi semua formasi yang ada. Kami berharap pemerintah pusat melalui Kemenpan-RB akan selalu memprioritaskan permohonan keperluan Pemerintah Kabupaten Siak setiap tahunnya,” kata Zulfikri.
Sementara itu, jadwal pendaftaran CPNS dan PPPK di Kabupaten Kepulauan Meranti diperkirakan molor dari gambaran sebelumnya. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kepulauan Meranti, Bakharuddin MPd, mengatakan, seharusnya jadwalnya Mei 2024 ini. Namun kabar terakhir mundur Juni atau paling lambat Juli 2024.
“Gambaran kemarin Mei dibuka pendaftarannya, tapi mundur karena pusat mendahulukan perekrutan sekolah kedinasan seperti IPDN. Jadi nanti Juni atau paling lambat Juli dibuka pendaftarannya. Kita tetap menununggu informasi dari pemerintah pusat,” ungkapnya.
Untuk proses penginputan formasi sudah rampung dan telah diusulkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI sebanyak 600 formasi, di antaranya meliputi CPNS sebanyak 275 dan PPPK 325. “Setelah penginputan formasi ini, nanti akan kembali divalidasi oleh BKN untuk mengecek jika seandainya ada yang perlu diperbaiki lagi, maka jumlah tersebut bisa saja berubah,” jelas Bakharuddin.
Ia menuturkan, seleksi CPNS akan diumumkan secara nasional dan formasinya disediakan di dalam struktur semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) daerah setempat. “Hanya saja kalau untuk formasi khusus guru itu tidak ada di CPNS, tetapi dialihkan semua ke PPPK. Dan itu sudah sesuai ketetapan dari BKN,” sebut Bakharuddin.
Sedangkan PPPK prioritas diperuntukkan bagi tenaga honorer di Pemkab Kepulauan Meranti yang disesuaikan dengan formasi yang disediakan. Namun secara detailnya, pihaknya masih menunggu juknis dari pusat untuk pelaksanaannya.
Di Kabupaten Bengkalis, sesuai persetujuan dari pemerintah pusat, tahun 2024 ini Pemkab Bengkalis melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) akan merekrut 500 PPPK.
“Ya, rencana penerimaan tahun ini masih menunggu informasi dari pemerintah pusat kapan jadwalnya. Tapi dari kuota yang kita ajukan sebanyak 500 PPPK sudah disetuju pusat. Tahun ini paling banyak penerimaan PPPK jalur guru,” ujar Kepala BKPP Kabupaten Bengkalis Djamaluddin.
Ia menjelaskan, penerimaan tenaga PKKK tahun 2023 yang dinyatakan lulus sebanyak 1.177 orang. Namun belum semuanya dilantik menjadi tenaga PPPK karena masih menunggu ketersediaan anggarannya. “Ya, untuk formasi PPPK tahun 2023 belum semuanya bertugas, ini dikarenakan masih menunggu proses pemberkasan di BKN,” jelasnya.
Sedangkan untuk perekrutan tenaga PPPK tahun 2024, tinggal menunggu waktu pelaksanaan penerimannya diumumkan nanti. Makanya kata Jamal, menjelang penerimaan, para pelamar diharapkan mempersiapkan berkas, khususnya para guru yang fomasinya dibuka lebih banyak dibanding formasi lain.
Sementara, Pemko Dumai tahun ini mengusulkan sebanyak 270 CPNS terbagi dalam formasi
yakni tenaga kesehatan sebanyak 50 orang dan tenaga teknis sebanyak 220 orang. ‘’Untuk tenaga guru, tidak diusulkan,’’ kata Sekko Dumai, H Indra Gunawan.
Sedangkan untuk PPPK diajukan ke Kemenpan-RB dikabulkan sebanyak 2.387 orang. Terdiri dari tenaga pendidik sebanyak 174 orang, tenaga kesehatan 591 orang dan tenaga teknis sebanyak 1.622 orang. ‘’Kepada peserta yang mau ikut, ya segera persiapkan diri untuk mengikuti seleksi,’’ kata Indra
Terpisah, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) kembali membuka formasi untuk seleksi CPSN dan PPPK tahun 2024. Di mana untuk penerimaan CPNS dan PPPK kali ini, Pemkab Inhu membuka formasi sebanyak 841 lowongan.
Demikian disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Inhu, Ir H Hendrizal MSi melalui Plt Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D) Rina Juliarti, Selasa (14/5). “Berdasarkan arahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Pemkab Inhu diberi jatah pengusulan sebanyak 841 formasi,” katanya.
Formasi yang dibuka ini sebutnya, merupakan pengajuan untuk CPNS teknis sebanyak 50 formasi. Kemudian, untuk PPPK terdiri dari tenaga guru sebanyak 201 formasi dan tenaga teknis sebanyak 590 formasi. Jumlah formasi tersebut tambahnya, sudah melalui persetujuan pusat untuk dilaksanakan. ‘’Kami masih menunggu petunjuk untuk pelaksanaannya,” terangnya.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kampar untuk tahun anggaran 2024 mengusulkan CPNS sebanyak 250 dan PPPK sebanyak 3.774. Kepala BKPSDM Kampar Syarifuddin melalui Kabid Penilaian Kinerja dan Penghargaan Riki Pratama menjelaskan, untuk tahun anggaran 2024, Pemkab Kampar mengusulkan CPNS sebanyak 250 orang. Sementara untuk PPPK mengusulkan 3.774. ‘’Pemerintah pusat menyetujui untuk CPNS sebanyak 250 orang dan PPPK sebanyak 3.774,’’ jelasnya.
Riki menambahkan, untuk formasi CPNS tenaga kesehatan 50 orang dan tenaga teknis 200 orang. Sementara untuk PPPK guru 716, tenaga kesehatan 587, dan tenaga teknis 2.471. ’’Untuk gaji pokok PPPK dari pemerintah pusat, tunjangan lainnya tergantung kemampuan keuangan daerah,’’ jelas Riki.
Pemkab Pelalawan melalui Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pelalawan memastikan kesiapan untuk menyukseskan pelaksanaan penerimaan CASN, baik PNS maupun PPPK tahun 2024.
“Ya, kita memastikan kesiapan untuk pelaksanaan perekrekrutan PNS dan PPPK pada tahun 2024 ini. Untuk itu, kita akan segera berkoordinasi dengan BKN Regional XII terkait pelaksanaannya,” terang Kepala BKPSDM Pelalawan, Darlis MSi kepada I, Senin (20/5) di ruang kerjanya.
Namun demikian, diungkapkan mantan Sekretaris DPMP2TSP Pelalawan ini, tentunya pelaksanaan ini harus memiliki petunjuk pelaksanaan (juklak) dan juknis dari pemerintah pusat. “Jadi, saat ini kita masih menunggu juklak dan juknis sehingga kita bisa umumkan informasi akurat terkait jadwal pelaksanaan serta tahapan seleksi nantinya,” paparnya.
Mantan Kabag Ortal Setdakab Pelalawan ini menambahkan, Pemkab Pelalawan sebelumnya telah mengusulkan penerimaan PPPK tahun 2024 sebanyak 300 orang ke Kemenpan-RB beberapa waktu lalu. Rinciannya 275 PPPK yang terdiri dari 100 formasi tenaga pendidik, 100 formasi tenaga kesehatan dan 75 formasi tenaga teknisi. Kemudian, 25 formasi PNS.
“Alhamdulillah, jumlah yang kami usulkan kepada Kemenpan-RP, sesuai dengan keperluan dan kemampuan anggaran yang dimiliki daerah. Sedangkan nantinya, ujian PNS dan PPPK tahun ini, direncanakan akan menggunakan sistem Computer Asisted Test atau CAT,” ujarnya.
Pemerintah Daerah Rokan Hulu melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) telah menginput kebutuhan pengadaan CASN Tahun Anggaran 2024 ke dalam Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) Badan Kepegawaian Negara (BKN) per 30 April lalu sebanyak 2.260 orang. Rinciannya, formasi CPNS sebanyak 60 orang dan 2.200 orang untuk PPPK jabatan fungsional guru, tenaga Kesehatan, dan tenaga teknis.
Plt Kepala BKPP Rohul Erfan Dedi Sanjaya SSTP MSi saat dikonfirmasi Riau Pos, Senin (13/5) menyatakan, penyusunan keperluan CASN Rohul Tahun 2024, berkurang dari kuota yang telah ditetapkan sesuai SK Menpan-RB yakni sebanyak 3.060 orang.
Menurutnya, terjadinya pengurangan kuota formasi CASN saat penginputan disebabkan dibatasinya jabatan untuk formasi PPPK yang telah ditetapkan pusat yakni hanya tujuh jabatan. ‘’Dari 2.200 formasi keperluan PPPK tahun ini, jabatan fungsional teknis terbanyak sekitar 1.500 orang, sisanya guru dan kesehatan,’’ ujarnya.
‘’Berkurang PPPK guru dan kesehatan pada pengadaan CASN tahun ini dikarenakan tenaga non-ASN dari guru tinggal sedikit. Mengingat dalam beberapa tahun terakhir, keperluan formasi PPPK guru dan tenaga kesehatan menjadi prioritas oleh Pemkab Rohul,’’ tambahnya.
Sementara itu, Rokan Hilir (Rohil) mengajukan formasi untuk PPPK tahun ini, jumlah terbanyak dari formasi tenaga teknis yakni 1.242 formasi. Sementara untuk tenaga guru sebanyak 679 formasi dan kesehatan 250 formasi.
Kepala BKPSDM Rohil Drs Acil Rustianto MSi, menyebutkan tidak hanya untuk lowongan PPPK tapi pemerintah daerah pada tahun ini juga mengajukan untuk CPNS. “Untuk CPNS terdiri dari dua yakni untuk tenaga kesehatan 50 formasi dan tenaga teknis 50 formasi,” kata Acil.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Indragiri Hilir (Inhil) mengusulkan 1.154 Formasi CPNS dan PPPK. “Kami mengusulkan 1.000 formasi PPPK dan 154 formasi CPNS. Jadi totalnya 1.154 formasi,” ujar Kepala BKPSDM Inhil, Sri Suharni Rawi.(sol/amn/fad/ind/wir/kas/ksm/ epp/ilo/kom/yas/sah/mng/ali/das)
Laporan TIM RIAU POS, Pekanbaru
