Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) diharapkan tidak tejadi lagi di Bumi Lancang Kuning pada tahun depan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bakal melakukan berbagai upaya pencegahan sejak dini. Yakni menetapkan siaga darurat karhutla di Januari mendatang.
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Pada tahun ini, karhutla di Riau telah menghanguskan lahan seluas 9.713,80 hektare yang tersebar di 12 kabupaten/kota. Kebakaran lahan yang terjadi sejak Februari lalu, membuat mantan Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim menetapkan status siaga darurat karhutla tingkat provinsi pada 19 Februari dan berakhir 31 Oktober 2019.
Penetapan ini, bukan tanpa alasan. Karena kala itu kebakaran lahan tengah berlangsung masif di sebagian wilayah Bumi Melayu. Selain itu, kebakaran lahan menimbulkan kabut asap yang menyelimuti hampir seluruh wilayah, sehingga proses belajar-mengajar diliburkan mulai dari jenjang pendidikan sekolah dasar (SD), SMP, SMA dan perguruan tinggi.
Kemudian, Pemprov Riau menetapkan siaga darurat pencemaran udara. Pasalnya, kualitas udara hampir seluruh wilayah Bumi Melayu berada dalam kategori level berbahaya dan berada di atas 300 psi dalam beberapa hari. Akan tetapi, kondisi Riau berangsur-angsur normal setelah karhutla menghilang karena hujan deras mengguyur seluruh wilayah Riau.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau Edwar Sanger menyampaikan, pihaknya telah menyiapkan tujuh langkah pencegahan untuk mengantisipasi agar karhutla tidak kembali terjadi. Adapun langkah-langka itu, dipaparkan Edwar, melakukan pemetaan kembali lokasi rawan kebakaran, menginventarisasi izin perusahaan perkebunan di Riau dan melibatkan perusahaan dalam pengawasan lahan.
"Kami juga lakukan pemberdayaan masyarakat tempatan dan menggalakkan gerakan menanam tanaman yang ramah terhadap lahan gambut. Ini akan dilakukan untuk mencegah karhutla," ungkap Edwar Sanger.
Dalam pencegahan karhutla ini, sambung Edwar, pihaknya juga akan melibatkan mahasiswa, terutama dalam kegiatan sosialisasi bahaya membuka lahan dengan cara membakar. Karena menurutnya, membuka lahan dengan cara membakar lebih murah, akan tetapi merugikan seluruh pihak.
"Kami juga melakukan penanaman 6.000 pohon laban di sejumlah wilayah. Pohon ini memiliki fungsi sebagai tanaman sekat untuk mencegah api merambat ketika terjadi karhutla," imbuhnya.
Dikatakan Edwar, ribuan bibit pohon laban tersebut merupakan bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dijelaskannya, pohon laban merupakan tanaman asli Indonesia yang masuk dalam jenis pohon berkayu keras dan tahan air. Selain itu, pohon juga tergolong tahan api, bahkan tidak mati meski sudah hangus terbakar.
"Jadi pohon ini cocok ditanam di daerah rawan karhutla untuk mencegah api merambat," jelas mantan Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru itu.
Dari segi anggaran untuk upaya pencegahan, sebut Edwar, alokasi anggaran penanggulan karhutla tahun 2020 meningkat menjadi Rp1,2 miliar. Besaran anggaran ini bertambah Rp700 juta dari tahun 2019. Anggaran miliaran rupiah tersebut, sambung dia, tidak hanya diperuntukkan bagi penanganan karhutla. Melainkan untuk semua kegiatan yang menyangkut tentang karhutla di antaranya sosialisasi pencegahan kebakaran lahan. Lalu, pembentukan desa tangguh bencana karhutla dan lainnya. "Dengan anggaran itu, kita berupaya maksimal melakukan pencegahan karhutla," ujarnya.
Kepala BPBD Provinsi Riau ini menambahkan, pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Hal ini, bertujuan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat.
"Kami berupaya untuk mendapat bantuan dari pusat, seperti selama ini kita dibantu BNPB untuk penanggulangan karhutla," jelasnya.
Selain di BPBD, kata dia, anggaran penanganan dan pencegahan karhutla juga terdapat di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Riau di antaranya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Dinas Kesehatan (Diskes), Dinas Perkebunan dan lainnya.
"Anggaran karhutla Riau ini tidak hanya di BPBD Riau, tapi ada di OPD lain. Nanti anggaran itu yang kami kolaborasikan untuk penanganan karhutla," ujar Edwar.
