PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Program bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang digagas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus mendapat perhatian luas. Hingga kini, tercatat sudah 44 warga di Provinsi Riau yang memperoleh pendampingan hukum secara gratis.
Kepala Biro Hukum Setdaprov Riau Yan Dharmadi mengatakan bahwa progres pelaksanaan program bantuan hukum untuk masyarakat kurang mampu pada tahun 2025 berjalan dengan baik. Warga yang menghadapi persoalan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, diberikan pendampingan tanpa biaya.
“Alhamdulillah, program bantuan hukum masyarakat kurang mampu yang berhadapan dengan hukum se-Provinsi Riau telah mencapai 44 orang dengan total anggaran Rp220 juta,” ujarnya.
Yan menjelaskan bahwa pelaksanaan program tersebut melibatkan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang tersebar di 12 kabupaten/kota di Riau. Program ini juga mendapat dukungan penuh dari DPRD Riau, khususnya Komisi I.
“Kami mendapat dukungan dan perhatian dari Anggota DPRD Riau Komisi I. Kami berharap dukungan dan masukan terus diberikan agar program ini berjalan lancar dan kualitas pendampingan bagi masyarakat kurang mampu semakin meningkat,” katanya.
Pemerintah Provinsi Riau, lanjutnya, terus mengupayakan sosialisasi program melalui berbagai momen, baik lewat media maupun kegiatan resmi pemerintahan. Ia juga berharap pemerintah kabupaten/kota hingga perangkat desa turut menyampaikan informasi kepada masyarakat sehingga mereka mengetahui bahwa pemerintah hadir memberikan perlindungan hukum.
Untuk masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan bantuan hukum ini, Yan menjelaskan bahwa mereka dapat menghubungi OBH terdekat di kabupaten/kota masing-masing, dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan.
“Salah satu syarat utamanya adalah surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan kepala desa atau lurah. Hal ini untuk memastikan bantuan diberikan tepat sasaran kepada masyarakat kurang mampu. Namun, untuk tahun ini program sudah berakhir dan akan dilanjutkan kembali tahun depan,” jelasnya.(sol)
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Program bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang digagas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus mendapat perhatian luas. Hingga kini, tercatat sudah 44 warga di Provinsi Riau yang memperoleh pendampingan hukum secara gratis.
Kepala Biro Hukum Setdaprov Riau Yan Dharmadi mengatakan bahwa progres pelaksanaan program bantuan hukum untuk masyarakat kurang mampu pada tahun 2025 berjalan dengan baik. Warga yang menghadapi persoalan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, diberikan pendampingan tanpa biaya.
“Alhamdulillah, program bantuan hukum masyarakat kurang mampu yang berhadapan dengan hukum se-Provinsi Riau telah mencapai 44 orang dengan total anggaran Rp220 juta,” ujarnya.
Yan menjelaskan bahwa pelaksanaan program tersebut melibatkan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang tersebar di 12 kabupaten/kota di Riau. Program ini juga mendapat dukungan penuh dari DPRD Riau, khususnya Komisi I.
“Kami mendapat dukungan dan perhatian dari Anggota DPRD Riau Komisi I. Kami berharap dukungan dan masukan terus diberikan agar program ini berjalan lancar dan kualitas pendampingan bagi masyarakat kurang mampu semakin meningkat,” katanya.
Pemerintah Provinsi Riau, lanjutnya, terus mengupayakan sosialisasi program melalui berbagai momen, baik lewat media maupun kegiatan resmi pemerintahan. Ia juga berharap pemerintah kabupaten/kota hingga perangkat desa turut menyampaikan informasi kepada masyarakat sehingga mereka mengetahui bahwa pemerintah hadir memberikan perlindungan hukum.
Untuk masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan bantuan hukum ini, Yan menjelaskan bahwa mereka dapat menghubungi OBH terdekat di kabupaten/kota masing-masing, dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan.
“Salah satu syarat utamanya adalah surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan kepala desa atau lurah. Hal ini untuk memastikan bantuan diberikan tepat sasaran kepada masyarakat kurang mampu. Namun, untuk tahun ini program sudah berakhir dan akan dilanjutkan kembali tahun depan,” jelasnya.(sol)
