PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di beberapa daerah di Riau mendapat atensi khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Atas dasar itu, DPRD Riau yang diwakili Wakil Ketua Hardianto bersama anggota Yanti Komalasari dan Syofyan Siroj, mendatangi langsung Kantor Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) di Jakarta pada awal pekan lalu.
Kedatangan para wakil rakyat tersebut tidak lain untuk meminta penambahan kuota BBM bersubsidi jenis solar, khususnya untuk daerah Riau. Dalam kunjungan tersebut rombongan DPRD diterima langsung Direktur BBM BPH Migas, Fatuan Alfon Simanjuntak. Dalam pertemuan itu Hardianto menyampaikan perihal kelangkaan BBM Bio Solar di beberapa SPBU kabupaten, kota dan Provinsi Riau yang mengakibatkan antrean panjang dan banyaknya keluhan masyarakat.
"Saat ini Provinsi Riau sudah PPKM level 2. Atinya kendaraan-kendaraan seperti bus dan lainnya sudah banyak yang beroperasi. Atas kondisi itu maka keperluan BBM solar sudah melebihi kuota yg diberikan BPH Migas untuk kabupaten/kota," sebut Hardianto, Jumat (22/10).
Ia kemudian menuturkan, kelangkaan BBM jenis solar di Riau merupakan sebuah peristiwa yang memilikan sekaligus memalukan. Sebab, menurut dia, dengan sumbangsih Riau terhadap sektor migas secara nasional, masyarakat masih kesulitan mendapat BBM jenis solar. Apalagi bila berbicara perihal program nasional B30. Di mana, Riau sendiri memiliki kebun sawit terluas se-Indonesia.
"Menurut kami memilukan dan memalukan. Kenapa memilukan, karena banyak masyarakat kita tidak mendapat akses terhadap solar. Antrennya panjang menghabiskan energi dan waktu. Dari sisi ekonomi sangat merugikan. Makanya saya sampaikan memilukan," tuturnya.
Sedangkan memalukan, menurut dia kelangkaan tersebut justru terjadi di Riau. Yang notabenenya memiliki hulu dan hilir migas. Bahkan secara nasional, Riau penyumbang pendapatan negara terbesar dari sektor migas. Dengan persentase 25-30 persen dari angka nasional.
"Hilirnya ada Pertamina di Dumai yang melakukan pengolahan minyak menjadi BBM. Belum lagi bicara biosolar program nasional B30. Riau kebun sawit terbesar terluas di Indonesia. Apa tak malu? Di Riau ada kelangkaan BBM? Kan tak masuk akal? Itu yang kami sampaikan ke BPH migas," tambahhya.
Atas masukan tersebut, sambung dia, BPH migas sendiri telah mengambil kebijakan dengan memberikan relaksasi terhadap penyaluran kuota BBM jenis solar ke Provinsi Riau hingga Desember nanti. Selain itu, BPH migas juga akan melakukan pembahasan secara internal mencari solusi atas kuota BBM untuk Riau dan nasional.
Terpisah, Anggota DPRD Riau Yanti Komalasari menuturkan, kelangkaan BBM jenis solar yang terjadi di Bumi Lancang Kuning memang disebabkan oleh stok yang mulai menipis pada 2021. Hal itu didasari atas pengakuan pihak BPH migas kepada dirinya dan anggota DPRD Riau saat bertemu pada awal pekan lalu.
Ia kemudian memaparkan, realisasi penyaluran Biosolar di Riau sejak 2019 lalu sudah mencapai 814.109 Kiloliter. Sedangkan pada 2021 menjadi lebih kecil yakni sebesar 776.860 Kiloliter. Diakui Komala, pihaknya terlebih dahulu sudah berkoordinasi dengan pihak Pertamina atas persoalan ini.(adv/nda)
