PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Manajemen Riau Pos Group (RPG) mengunjungi Direksi PT Bank Riau Kepri (BRK), Rabu (22/6). Kunjungan kali ini dilakukan untuk menjalin silaturahmi sekaligus memberikan dukungan penuh kepada BRK terutama terkait konversi ke BRK Syariah.
Dalam kunjungan kemarin, Direktur Utama (Dirut) Riau Pos Ahmad Dardiri didampingi oleh Direktur Riau Pos Asmawi Ibrahim dan Firman Agus. Wakil Pemimpin Redaksi Riau Pos Marrio Kisaz, Pemimpin Redaksi Riau Televisi (RTV) Alseptri Ady, Manager Program RTV Sujarno dan Manager Keuangan RTV Hidayat Algerie.
Sementara itu dari pihak BRK disambut langsung Direktur Utama Andi Buchari, Direktur Dana dan Jasa MA Suharto, Direktur Operasional Said Syamsuri, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko Fajar Restu Firmansyah, Pemimpin Divisi Edi Wardana dan Pimpinan Bagian Divisi Sekper Dwi Harsadi Putra.
Direktur Utama Riau Pos Ahmad Dardiri mengatakan, kunjungan ke BRK tersebut juga sebagai bentuk dukungan terhadap konversi BRK Syariah yang saat ini hanya tinggal menunggu hari. Karena itu, RPG dengan jaringan medianya yang ada di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau siap mendukung proses konversi tersebut. "Silakan manfaatkan jaringan media yang ada di RPG untuk menyosialisasikan kegiatan dan program yang ada di BRK. Terutama terkait program konversi BRK Syariah," kata pria yang juga Dirut Rtv ini.
Sebagai perusahaan yang sama-sama berdiri di Riau, RPG merasa ikut mempunyai tanggungjawab dalam menyukseskan dan mengembangkan bank kebanggaan masyarakat Riau tersebut.
"Dengan jaringan media yang kami miliki, mari kembangkan BRK bersama-sama. Sebagai perusahaan yang sama-sama berdiri di Riau, kami merasa punya tanggung jawab untuk itu," ujarnya.
Direktur Utama BRK Andi Buchari menyambut baik tawaran manajemen RPG. Apalagi saat ini pihaknya sedang menunggu proses konversi sehingga perlu publikasi kepada masyarakat terutama nasabah.
"Untuk proses konversi, informasi yang kami dapat bulan ini akan keluar SK-nya. Sedangkan untuk launching-nya, diperkirakan awal hingga pertengahan Juli," ujarnya.
Dengan adanya dukungan dari RPG dalam hal pemberitaan program dan kegiatan BRK, pihaknya yakin proses konversi BRK Syariah akan semakin banyak diketahui masyarakat. Karena proses konversi BRK Syariah juga sudah ditunggu-tunggu masyarakat. "Kami menyambut baik tawaran RPG yang akan membantu mempublikasikan kegiatan dan program BRK," sebutnya.
Pada kegiatan launching BRK Syariah, pihaknya juga akan mengundang Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan beberapa menteri terkait. Namun kegiatan tidak hanya akan dilakukan secara seremonial dengan para pejabat negara dan daerah.
"Jadi kegiatan launching nantinya juga akan dibuat kegiatan yang sifatnya pesta rakyat. Karena BRK inikan milik masyarakat. Selain kegiatan bersama Bapak Wakil Presiden dan menteri, juga ada kegiatan bersama masyarakat," ujarnya.
100 Persen Pejabat BRK Sudah Laporkan Harta Kekayaan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, melalui Kepala Satgas Pendaftaran LHKPN mengapresiasi Direktur Utama Bank Riau Kepri, Andi Buchari atas kontribusi yang diberikan dalam penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) seluruh pejabat di lingkup Bank Riau Kepri yang telah tuntas 100 persen.
Kepala Satgas Pendaftaran LHKPN KPK RI, Dwi Yanti mengatakan seluruh pejabat di lingkungan PT Bank Riau Kepri (BRK) tercatat telah melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari wajib lapor 634 orang sudah 100 persen tuntas laporannya dan kelengkapannya 83 persen. "Saya mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bank Riau Kepri. Saya juga sangat berterimakasih atas kesadaran untuk melaporkan harta kekayaan pribadi pejabat BRK sebagai wajib lapor. Alhamdulillah Pak Dirut Bank Riau Kepri akan sharing kepada kita semua tentang kiat-kita yang dilakukan Bank Riau Kepri dalam mempercepat pejabat di lingkupnya untuk melaporkan LHKPN," kata Dwi Yanti dalam sambutan pembukanya di hadapan perwakilan Badan Usaha Milik Daerah se Kabupaten Aceh Ruang Melati Kantor Gubernur Riau, Rabu (22/6).
Selanjutnya, Dwi menyebutkan apa yang sudah dilakukan oleh Bank Riau Kepri ini dapat menjadi contoh bagi instansi lainnya untuk memenuhi tanggung jawab moril dalam pencegahan perilaku korupsi. Ditambah lagi, saat ini untuk penyampaian LHKPN sudah sangat mudah melalui aplikasi e-lhkpn mobile dan lampirannya juga sudah sangat singkat.
Dari 1.094 instnasi Badan Usaha Milik Daerah data Inspetorat Jendral kementerian Dalam Negeri tahun 2017, telah terdaftar sebanyak 393 instansi yang sudah memasukan LHKPN ke KPK. Dan dari total 393 instansi tersebut 129 instansi telah melakukan pengelolaan LHKPN secara Mandiri khususnya perusahaan perbankan dan 264 BUMD.
"Dari kegiatan ini diharapkan dapat menambah instansi yang wajib lapor LHKPN dari 393 instansi ini dan mengingatkan kembali wajib lapor LHKPN untuk tetap patuh dalan melaporkan harta kekayaannya kepada KPK melalui aplikasi e-LHKPN. Semoga apa yang wajib lapor LHKPN lakukan mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk memberikan yang terbaik bagi suksesnya upaya pencegahan korupsi melalui LHKPN," harapnya.(sol)
