PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Momentum Hari Raya Idulfitri biasanya dimanfaatkan masyarakat untuk mudik. Maka dari itu intensitas penggunaan jalan dipastikan meningkat drastis dibanding hari biasanya. Namun begitu, saat ini kondisi jalan di Riau banyak yang rusak parah. Bahkan dari data yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau, kerusakan jalan milik provinsi melebihi separo jalan yang ada. Maka dari itu dewan meminta agar Dinas PUPR segera melakukan perbaikan jalan.
Permintaan itu disampaikan anggota Komisi IV DPRD Riau Asri Auzar kepada Riau Pos, Selasa (21/5). Ia menjelaskan, sejak beberapa waktu lalu jumlah laporan kerusakan jalan ke DPRD meningkat dua kali lipat. Tidak hanya laporan, masing-masing anggota DPRD bahkan juga sudah melakukan pengecekan ke lokasi jalan rusak.
‘’Kan teman-teman rata-rata berasal dari daerah. Tentu mereka tahu mana jalan provinsi yang rusak. Kondisinya itu ternyata mengkhawatirkan. Sangat parah,†ujar Asri.
Padahal, lanjut dia, dana untuk pemeliharaan dan tidak perbaikan sudah dianggarkan kedalam pos Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019.(nda)
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Momentum Hari Raya Idulfitri biasanya dimanfaatkan masyarakat untuk mudik. Maka dari itu intensitas penggunaan jalan dipastikan meningkat drastis dibanding hari biasanya. Namun begitu, saat ini kondisi jalan di Riau banyak yang rusak parah. Bahkan dari data yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau, kerusakan jalan milik provinsi melebihi separo jalan yang ada. Maka dari itu dewan meminta agar Dinas PUPR segera melakukan perbaikan jalan.
Permintaan itu disampaikan anggota Komisi IV DPRD Riau Asri Auzar kepada Riau Pos, Selasa (21/5). Ia menjelaskan, sejak beberapa waktu lalu jumlah laporan kerusakan jalan ke DPRD meningkat dua kali lipat. Tidak hanya laporan, masing-masing anggota DPRD bahkan juga sudah melakukan pengecekan ke lokasi jalan rusak.
- Advertisement -
‘’Kan teman-teman rata-rata berasal dari daerah. Tentu mereka tahu mana jalan provinsi yang rusak. Kondisinya itu ternyata mengkhawatirkan. Sangat parah,†ujar Asri.
Padahal, lanjut dia, dana untuk pemeliharaan dan tidak perbaikan sudah dianggarkan kedalam pos Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019.(nda)
