Demikian dikatakan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdalduk KB) Kota Pekanbaru M Amin usai kegiatan rekonsiliasi stunting tingkat Kota Pekanbaru yang digelar Rabu (15/6/2022).

 

Saat ini katanya, dari data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, tingkat prevalensi stunting di Kota Pekanbaru berada di angka 11,4 persen.

 

"Target 2022 nanti adalah 9,54 persen, target tahun 2023 adalah 7,94 dan target di tahun 2024 adalah 6,34 persen," ujar M Amin, Rabu (15/6/2022).

 

Ia mengatakan secara nasional, Presiden Joko Widodo telah menargetkan angka stunting di tahun 2024 harus di bawah 14 persen.

 

"Untuk Riau targetnya 12,38 persen dan untuk target kita dari provinsi itu 6,34 persen. Dan dari jumlah target tahun 2024 itu, kita yang paling penopangnya. Oleh sebab itu, tentu seriuslah kita, seriuslah seluruh OPD yang terkait untuk menuntaskan persoalan ini," sebutnya.

 

Ia mengatakan dengan kekuatan tim konvergensi percepatan pencegahan stunting, pihaknya optimis bisa mencapai target yang sudah ditetapkan tersebut.

 

"Makanya hari ini kita mengundang "juru kerjanya", mengundang para bidangnya lah untuk membahas soal stunting ini. Untuk itu setelah ini kita akan kembali melakukan pertemuan. Kita optimis capaian kita, karena apa yang kita laksanakan di Kota ini disamping pemerintah juga melaksanakan, masyarakat juga peduli tentang kegiatan kemasyarakatan terutama percepatan penurunan stunting," ungkapnya.

 

Ia mengatakan untuk saat ini salah satu yang perlu diperkuat lagi adalah posyandu.

 

"Meskipun kita sekarang sudah boleh posyandu, namun kebiasaan kita 2 tahun lalu karena ada Covid-19 jadi sempat dilakukan beberapa pengaturan tertentu. Masyarakat banyak yang tidak mau melakukan penimbangan itu jadi persoalan. Makanya angka penimbangan baru berkisar 40-50 persen. Padahal tahun ini target penimbangan kita itu di angka 80 persen. Dan itu menjadi data ukuran kita dalam penanganan stunting," sebutnya.

 

Sementara itu, Sekretaris BKKBN Riau, T. Mita Maya Don yang hadir dalam kegiatan ini mengatakan kegiatan Rekonsiliasi Stunting untuk Kota Pekanbaru ini sudah cukup baik koordinasinya antar Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Pekanbaru.

 

"Sebenarnya Kota Pekanbaru inikan angka stuntingnya sudah dibawah angka nasional dan angka provinsi Riau. Diharapkan dengan rapat ini angka yang ditargetkan di tahun 2024 dapat tercapai yaitu 6,34 persen," sebutnya.

 

Dikatakan Mita lagi, dalam penilaian kinerja stunting yang digelar beberapa waktu lalu, Pekanbaru peringkat 5.

 

"Mungkin pada saat pengisian di Master Ansit itu masih ada data yang belum sinkron misalnya. Jadi mungkin itu penyebabnya makanya Pekanbaru peringkat 5. Tapi kalau misalnya Siak yang juara 1 itu mereka memang lengkap pengisiannya di aplikasi itu. Makanya tim penilaian memberikan nilai yang bagus," sebutnya.

 

"Kita harapkan untuk Pekanbaru, koordinasi konvergensinya bisa lebih ditingkatkan lagi agar lebih sinergis," pungkasnya.(eca)

 

Demikian dikatakan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdalduk KB) Kota Pekanbaru M Amin usai kegiatan rekonsiliasi stunting tingkat Kota Pekanbaru yang digelar Rabu (15/6/2022).

 

Saat ini katanya, dari data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, tingkat prevalensi stunting di Kota Pekanbaru berada di angka 11,4 persen.

 

"Target 2022 nanti adalah 9,54 persen, target tahun 2023 adalah 7,94 dan target di tahun 2024 adalah 6,34 persen," ujar M Amin, Rabu (15/6/2022).

 

Ia mengatakan secara nasional, Presiden Joko Widodo telah menargetkan angka stunting di tahun 2024 harus di bawah 14 persen.

 

"Untuk Riau targetnya 12,38 persen dan untuk target kita dari provinsi itu 6,34 persen. Dan dari jumlah target tahun 2024 itu, kita yang paling penopangnya. Oleh sebab itu, tentu seriuslah kita, seriuslah seluruh OPD yang terkait untuk menuntaskan persoalan ini," sebutnya.

 

Ia mengatakan dengan kekuatan tim konvergensi percepatan pencegahan stunting, pihaknya optimis bisa mencapai target yang sudah ditetapkan tersebut.

 

"Makanya hari ini kita mengundang "juru kerjanya", mengundang para bidangnya lah untuk membahas soal stunting ini. Untuk itu setelah ini kita akan kembali melakukan pertemuan. Kita optimis capaian kita, karena apa yang kita laksanakan di Kota ini disamping pemerintah juga melaksanakan, masyarakat juga peduli tentang kegiatan kemasyarakatan terutama percepatan penurunan stunting," ungkapnya.

 

Ia mengatakan untuk saat ini salah satu yang perlu diperkuat lagi adalah posyandu.

 

"Meskipun kita sekarang sudah boleh posyandu, namun kebiasaan kita 2 tahun lalu karena ada Covid-19 jadi sempat dilakukan beberapa pengaturan tertentu. Masyarakat banyak yang tidak mau melakukan penimbangan itu jadi persoalan. Makanya angka penimbangan baru berkisar 40-50 persen. Padahal tahun ini target penimbangan kita itu di angka 80 persen. Dan itu menjadi data ukuran kita dalam penanganan stunting," sebutnya.

 

Sementara itu, Sekretaris BKKBN Riau, T. Mita Maya Don yang hadir dalam kegiatan ini mengatakan kegiatan Rekonsiliasi Stunting untuk Kota Pekanbaru ini sudah cukup baik koordinasinya antar Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Pekanbaru.

 

"Sebenarnya Kota Pekanbaru inikan angka stuntingnya sudah dibawah angka nasional dan angka provinsi Riau. Diharapkan dengan rapat ini angka yang ditargetkan di tahun 2024 dapat tercapai yaitu 6,34 persen," sebutnya.

 

Dikatakan Mita lagi, dalam penilaian kinerja stunting yang digelar beberapa waktu lalu, Pekanbaru peringkat 5.

 

"Mungkin pada saat pengisian di Master Ansit itu masih ada data yang belum sinkron misalnya. Jadi mungkin itu penyebabnya makanya Pekanbaru peringkat 5. Tapi kalau misalnya Siak yang juara 1 itu mereka memang lengkap pengisiannya di aplikasi itu. Makanya tim penilaian memberikan nilai yang bagus," sebutnya.

 

"Kita harapkan untuk Pekanbaru, koordinasi konvergensinya bisa lebih ditingkatkan lagi agar lebih sinergis," pungkasnya.(eca)