PEKANBARU, (RIAUPOS.CO) – GUBERNUR Riau (Gubri) Syamsuar mengikuti Rapat Koordinasi Persiapan Natal 2021 dan Tahun Baru (Nataru) 2022. Rakor ini membahas percepatan vaksinasi dan belanja daerah yang juga diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia secara virtual, Rabu (8/12).
Pada rapat tersebut, dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Dikatakannya, rapat tersebut dilaksanakan dalam rangka melakukan koordinasi dengan gubernur, bupati/wali kota se-Indonesia, terutama berkaitan langkah-langkah pemerintah dalam menghadapi dan mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus Covid-19 pada saat Nataru.
"Rapat ini juga mengenai percepatan vaksinasi dan percepatan realisasi belanja daerah," ujarnya.
Tito Karnavian mengungkapkan, berkaitan dengan Nataru pemerintah telah melakukan rapat kabinet yang dipimpin langsung oleh Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin dan sejumlah menteri. Ia mengatakan, pokok-pokok mengenai peraturan pencegahan Covid-19 pada saat Nataru ini melihat situasi tahun lalu. Ia menjelaskan, bahwa pada tahun lalu, libur Nataru menjadi penyebab terjadinya lonjakan Covid-19.
"Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi pada libur Nataru yang bisa menyebabkan adanya kunjungan massa di beberapa lokasi yang berpotensi terjadinya penularan Covid-19," ujarnya.
Lebih lanjut ia memaparkan, dari hasil rapat kabinet bersama Presiden tersebut, disepakati bahwa tidak diberlakukannya penerapan level 3 untuk setiap daerah. Hal ini disebabkan karena tidak semua daerah sama tingkat kerawanan penyebaran Covid-19.
"Jadi, tolong hindari bahasa level 3, karena tidak semua daerah sama tingkat kerawanan pandemi Covid-19-nya," sebutnya.
Mendagri menambahkan, alasan lainnya adalah, indikator-indikator yang ada, mulai dari kasus terkonfirmasi yang cenderung terkendali selama beberapa bulan ini, positif rate yang cukup rendah, serta keterisian rumah sakit yang relatif rendah. Sehingga Indonesia menurut WHO sudah berada level 1.
"Kita bersyukur atas itu. Oleh karena itu Presiden memerintahkan agar kita tidak menerapkan level 3, tapi membuat kebijakan spesifik mengenai antisipasi penanganan Covid-19 di masa Nataru. Mulai tanggal 24 Desember 2021-2 Januari 2022 atau lebih kurang delapan hari," jelasnya.
Ia menerangkan, nantinya tidak ada penyekatan pada momen Nataru seperti tahun 2020 lalu, karena pada tahun lalu berbeda dengan kondisi Covid-19 dengan sekarang. Ia juga mengungkapkan, pada tahun 2020 lalu, target capaian vaksin belum tinggi, kasus penularan Covid-19 cukup tinggi, kemudian BOR juga tinggi, sehingga saat itu dilakukan penyekatan yang ketat.
"Sekarang arahan dari atas (Presiden dan Wapres) tidak ada penyekatan, tapi kita tetap mengawasi, jangan sampai lengah, meskipun kasus Covid-19 sudah landai," ujarnya.
Kemudian, ia juga menginstruksikan pemerintah daerah untuk tetap mewaspadai pandemi Covid-19. Meskipun kasusnya turun terkendali, tapi angka positif tetap ada. Untuk itu, pembatasan kegiatan masyarakat tetap dilakukan tapi berbeda dari tahun lalu.
"Kami minta tetap menerapkan prokes. Kemudian, penerapan aplikasi PeduliLindungi sebanyak-banyaknya di ruang publik. Bukan hanya diterapkan dan digunakan tapi juga ditegakkan," tegasnya.
Ia menerangkan, untuk k egiatan seni dan olahraga boleh dilakukan, dengan catatan tanpa penonton. Karena dikhawatirkan akan mengundang kerumunan.
"Ini saya kira memerlukan kepiawaian dan langkah cerdas pemda membaca situasi, yang intinya jangan sampai terjadi kerumunan dan berpotensi penularan Covid-19," ujarnya.
Di sisi lain Gubri mengatakan, terkait arahan pemerintah pusat tersebut, pihaknya bersama para kepala daerah di Riau dan juga forkopimda juga sebelumnya sudah melakukan rapat terkait kesiapan menghadapi Nataru.
"Untuk mengantisipasi banyaknya mobilitas masyarakat saat libur Nataru 2022, dan juga mengantisipasi lonjakan pasien positif Covid-19. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama instansi terkait akan mendirikan posko check point di beberapa lokasi," katanya.
Lebih lanjut dikatakannya, sembilan posko check point tersebut dibangun di lokasi perbatasan Provinsi Riau dengan provinsi tetangga. Hal tersebut juga sebelumnya dilakukan pada libur Idulfitri lalu. "Ada sembilan posko check point yang akan didirikan saat libur Nataru nanti. Untuk lokasinya di beberapa titik perbatasan," katanya.
Lebih lanjut dikatakannya, posko chek point tersebut nantinya akan memonitoring dan merekap data pergerakan orang yang masuk dan keluar di Provinsi Riau. Adapun sembilan posko check point tersebut adalah, pertama, posko penyekatan perbatasan Riau-Sumbar di Lubuk Jambi, Kabupaten Kuansing . Kedua, posko perbatasan Riau Jambi Desa Kemuning, Indragiri Hilir.
"Ketiga, posko pendekatan Riau-Sumatera Barat Kecamatan Rokan IV Koto, Rokan Hulu. Selanjutnya, posko penyekatan Riau-Sumatera Utara Tambusai, Rokan Hulu. Kelima, posko penyekatan Riau-Sumatera Utara, Rokan Hilir. Keenam, posko penyekatan Riau-Sumatera Barat XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar," ujarnya.
Yang ketujuh, ujar Gubri, akan dibangun posko induk yang berlokasi di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Riau. Kedelapan, posko Pelabuhan Mengkapan Buton Kabupaten Siak, dan kesembilan, posko pelabuhan penyeberangan Roro Rupat.
"Itulah beberapa posko yang akan dibangun, mungkin nanti juga akan dilakukan penambahan lagi," sebutnya.
Sementara itu Plt Kepala Dinas Kesehatan Riau Masrul Kasmy mengatakan, pasien positif Covid-19 di Riau per Rabu (8/12), bertambah tiga orang kasus positif Covid-19. Dengan demikian, total pasien positif Covid-19 di Riau hingga saat ini sebanyak 128.480 orang.
"Kemudian pasien sembuh lebih banyak dibandingkan pasien positif yakni bertambah 26 sehingga total 124.306 orang sudah sembuh," katanya.
Dari total pasien positif Covid-19 Riau, yang masih menjalani perawatan di rumah sakit sebanyak sembilan orang. Sementara yang menjalani isolasi mandiri sebanyak 48 orang.
"Sehingga saat ini jumlah pasien yang masih menjalani perawatan baik dirumah sakit maupun isolasi mandiri tinggal 57 orang," ujarnya.
Sementara itu, untuk suspect yang menjalani isolasi mandiri 710 orang dan yang isolasi di rumah sakit 31 orang. Total suspect yang selesai menjalani isolasi 153.509 meninggal dunia 505 orang.
"Untuk informasi lainnya, sampai hari ini laboratorium biomolekuker RSUD Arifin Achmad sudah memeriksa sebanyak 906.120 sampel swab pasien," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Masrul juga berpesan, dengan masih bertambahnya pasien positif Covid-19 di Riau, pihaknya mengajak masyarakat untuk terus menerapkan protokol kesehatan. Meskipun beberapa orang sudah dilakukan vaksinasi, namun protokol kesehatan harus tetap dijalankan.
"Mari kita sama-sama dapat menjaga diri dan orang sekitar kita dengan terus menerapkan protokol kesehatan. Mencuci tangan, jaga jarak dan menggunakan masker," ajaknya.
Ada Doorprize Motor di Pekan Vaksinasi Covid-19
Bupati Siak Alfedri melakukan peninjauan pencanangan pekan vaksinasi Covid-19, yang berlangsung di GOR Tualang, Perawang, Kabupaten Siak pada Rabu (8/12) siang. Acara itu juga dihadiri Kapolres Siak AKBP Gunar Rahadiyanto, Dandim 0322 Siak Letkol Inf Muhammad Faisal Effendi, Kepala Dinas Kesehatan Tonny Chandra serta unsur Kecamatan Tualang.
Kapolres Siak AKBP Gunar Rahadiyanto menyampaikan sesuai instruksi Kapolri pihaknya diberi target menyelesaikan vaksinasi 70 persen sampai 31 Desember 2021.
"Vaksinasi kami laksanakan setiap kecamatan di Kabupaten Siak dan pencanangan juga dilaksanakan. Kami menargetkan Tualang satu hari 2.000," jelasnya.
Ketersediaan vaksin untuk Kabupaten Siak 50 ribu dosis dan di provinsi sudah ada stok 60 ribu untuk Kabupaten Siak Siak.
Kegiatan ini dilakukan untuk memutus mata rantai Covid 19, dan mengejar target vaksinasi di daerah di atas 70 persen.
"Kami melaksanakan ini, semata-mata untuk melindungi masyarakat dari Covid-19 dan varian baru yang bermunculan," katanya.
Vaksinasi untuk Riau secara nasional masih rendah. Kepada masyarakat untuk tetap menjaga dan meningkatkan prokes agar tidak terjadi lonjakan Covid-19.
Sementara Bupati Alfedri menyampaikan capaian vaksinasi di Kabupaten Siak saat ini baru mencapai 47 persen, untuk mencapai 70 persen dibutuhkan langkah-langkah dan terobosan.
"Target kami sampai 31 Desember harus 18 ribu atau bertambah sekitar 30 persen," kata Alfedri.
Untuk mencapai ini semua harus ada upaya dan terobosan baru agar vaksinisasi mencapai 75 persen, sehingga dapat menekan dan memutus rantai Covid-19. Alfedri juga menjelaskan keterlambatan pencapaian target vaksinasi di Siak. Penyebab rendahnya capaian vaksinasi disebabkan ketersedian vaksin, ditambah pemerintah memprioritaskan vaksinasi di Jawa dan Jakarta. "Semoga dengan ikhtiar bersama, rantai Covid-19 segera putus. Salah satu caranya dengan melakukan pekan vaksinasi di setiap kecamatan maupun desa," katanya.
Agar masyarakat antusias melakukan vaksinasi, berkerja sama dengan Kapolres dan Dandim memberikan doorprize sepeda motor dan lainnya.
"Hal ini kami lakukan agar masyarakat semangat melakukan vaksinasi," ucapnya.
Penyidik Tanya Ahli Epidemiologi
Polda Riau terus mendalami dugaan kelalaian terhadap klaster Covid-19 di Abdurrab Islamic School (AIS). Terbaru, penyidik meminta pendapat ahli epidemiologi sebagai saksi ahli. Hal itu diungkapkan Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Sunarto kepada Riau Pos, Rabu (8/12) malam.
"Iya (ada penambahan saksi, red). Dari ahli epidemiologi sebagai saksi ahli," ungkap Kabid Humas.
Adapun proses saat ini, ditambahkan Kombes Sunarto, masih pada tahap penyelidikan."Masih lidik," ujarnya.
Diketahui sebelumnya, Polda Riau melalui penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah staf di AIS atau SMP Abdurrab, Selasa (30/11).
Itu buntut dari ditemukannya klaster Covid-19 di sekolah yang terletak di Jalan Bakti, Kecamatan Marpoyan Damai itu. Hal itu dibenarkan Dirkrimsus Polda Riau Kombes Pol Ferry Irawan saat dikonfirmasi Riau Pos, Rabu (1/12). Dikatakan Dirkrimsus, ada sekitar 8 orang yang dimintai keterangan oleh pihaknya. Termasuk 2 orang polisi yang bertugas sebagai Bhabinkamtibmas di daerah setempat.
"Dilakukan permintaan klarifikasi pada Selasa, 30 November 2021 pukul dimulai dari pukul 09.30 WIB," ucapnya.
Dia menambahkan, setelah dilakukan klarifikasi, selanjutnya dilakukan pegumpulan dokumen lainnya yang diperlukan. Dokumen tersebut kemudian dibawa ke Kantor Ditreskrimsus guna penyelidikan lebih lanjut.(sol/nda/mng/ted/rio)
