PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Eksekusi lahan hutan milik negara oleh tim Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau di Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam, Pelalawan, berujung ricuh, Selasa (4/2/2020) kemarin.
Akibatnya, beberapa orang warga bahkan aparat keamanan ikut terluka. Atas kondisi itu, Anggota Komisi I DPRD Riau Zulfi Mursal SH yang membidangi persoalan hukum mengaku prihatin atas peristiwa yang terjadi.
"Inilah yang sering kami suarakan. Agar segera ada antisipasi. Akhirnya terjadi juga," sebut Zulfi kepada Riaupos.co, Rabu (5/2/2020).
Dirinya mempersilahkan eksekutor melakukan penumbangan pohon sawit pada lahan PT PSJ. Sementara untuk lahan yang dikelola masyarakat, agar dihentikan sementara. Supaya tidak ada korban jatuh dari masyarakat.
"Sangat disesalkan. Solusinya menurut hemat kami pihak DLHK dan PT NWR bersabar dan menghentikan sementara penumbangan sawit. Khusus yang ada masyarakatnya," saran Zulfi.
Ketua Fraksi PAN itu menambahkan, jika eksekusi tersebut sampai menjatuhkan korban, maka Pemprov Riau yang diwakili DLHK sudah ikut zalim dengan rakyatnya sendiri. Karena hukum menurut dia tak semestinya lebih kuat ketika masyarakat dikebiri hak hidupnya secara layak.
Ia melanjutkan, semestinya penyelenggara pemerintah lebih mendahulukan kepentingan masyarakat dibanding kepentingan korporasi yang entah siapa pemiliknya.
"Ini lebih memperkuat kecurigaan kita adanya transaksional didalamnya. Walau sebatas dugaan, jika memang ada, kami berharap pihak berwenang untuk mengusut dan memperkarakannya," tuntasnya.(nda)
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Eksekusi lahan hutan milik negara oleh tim Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau di Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam, Pelalawan, berujung ricuh, Selasa (4/2/2020) kemarin.
Akibatnya, beberapa orang warga bahkan aparat keamanan ikut terluka. Atas kondisi itu, Anggota Komisi I DPRD Riau Zulfi Mursal SH yang membidangi persoalan hukum mengaku prihatin atas peristiwa yang terjadi.
- Advertisement -
"Inilah yang sering kami suarakan. Agar segera ada antisipasi. Akhirnya terjadi juga," sebut Zulfi kepada Riaupos.co, Rabu (5/2/2020).
Dirinya mempersilahkan eksekutor melakukan penumbangan pohon sawit pada lahan PT PSJ. Sementara untuk lahan yang dikelola masyarakat, agar dihentikan sementara. Supaya tidak ada korban jatuh dari masyarakat.
- Advertisement -
"Sangat disesalkan. Solusinya menurut hemat kami pihak DLHK dan PT NWR bersabar dan menghentikan sementara penumbangan sawit. Khusus yang ada masyarakatnya," saran Zulfi.
Ketua Fraksi PAN itu menambahkan, jika eksekusi tersebut sampai menjatuhkan korban, maka Pemprov Riau yang diwakili DLHK sudah ikut zalim dengan rakyatnya sendiri. Karena hukum menurut dia tak semestinya lebih kuat ketika masyarakat dikebiri hak hidupnya secara layak.
Ia melanjutkan, semestinya penyelenggara pemerintah lebih mendahulukan kepentingan masyarakat dibanding kepentingan korporasi yang entah siapa pemiliknya.
"Ini lebih memperkuat kecurigaan kita adanya transaksional didalamnya. Walau sebatas dugaan, jika memang ada, kami berharap pihak berwenang untuk mengusut dan memperkarakannya," tuntasnya.(nda)
