SELATPANJANG (RIAUPOS.CO)- Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti H Muhammad Adil SH menjawab reaksi yang timbul dari para tokoh masyarakat soal evaluasi kontrak Tenaga Harian Lepas (THL).
Ia mengaku sangat memaklumi reaksi negatif dari sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh politik terkait kebijakan tersebut. Namun ia memastikan keputusan ini dilakukan murni demi kepentingan masyarakat Meranti yang lebih luas.
Karena itu, ia mengajak semua pihak untuk melihat lebih jauh, menatap masa depan secara menyeluruh. Tidak hanya sebatas Kota Selatpanjang dan sekitarnya, tapi juga masyarakat lain di berbagai pelosok Kepulauan Meranti.
"Saya memahami penolakan masyarakat atas kebijakan tersebut, tetapi mari melihat persoalan kabupaten kita secara menyeluruh. Kita juga harus memikirkan saudara-saudara kita yang tinggal jauh dari Selatpanjang. Mereka juga berhak mendapat perhatian dan dukungan untuk menikmati pembangunan dan pemberdayaan," ujarnya, Selasa (4/1).
Lebih jauh bupati memaparkan memang kebijakan tersebut sekilas membuat ribuan warga Meranti kehilangan pekerjaan. Namun perlu diingat, setelah melalui evaluasi teknis nantinya, mereka yang lolos akan bisa kembali bekerja.
"Kelak, tenaga honorer yang ada benar-benar merupakan pegawai yang diperlukan keahliannya oleh daerah," jelasnya.
Hal itu juga, kata Adil, merupakan amanah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK. Dengan begitu, anggaran sekitar Rp70 miliar setiap tahun untuk pegawai honor dapat dialihkan untuk program-program pemberdayaan ekonomi rakyat.
"Nantinya kita bisa memberi bantuan lebih banyak untuk permodalan dan pengembangan usaha bagi masyarakat. Bisa di sektor perikanan atau perkebunan dan juga industri kreatif rumahan," jelasnya.
Selain itu, anggaran untuk perbaikan infrastruktur dan sarana pendidikan juga bisa bertambah. Dengan demikian, pembangunan jalan dan jembatan serta sekolah bisa lebih ditingkatkan. "Dengan demikian penerima manfaat dari anggaran Pemkab Meranti bisa lebih luas. Termasuk masyarakat di pelosok desa," terangnya.
Bupati juga menepis tudingan bahwa dirinya sengaja menghindar ketika ada aksi demo menolak evaluasi pegawai honor.
Dia mengaku tidak bisa menemui langsung pendemo, karena sedang berada di Kota Pekanbaru untuk menghadiri acara serah-terima jabatan Kapolda Riau. "Saya tidak akan lari dari tanggung jawab. Kebijakan sudah diputuskan dan saya akan jelaskan duduk persoalannya, agar tidak ada lagi kesalah-pahaman di tengah masyarakat," ujarnya.
Terhadap tokoh masyarakat dan juga tokoh politik yang belum bisa menerima kebijakan ini, Bupati M. Adil tetap membuka diri. Dirinya siap menerima masukan dan saran demi kemajuan Kepulauan Meranti ke depannya.(wir)
