JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo masih terus menggalang kekuatan untuk menghadapi musyawarah nasional (Munas). Keduanya pun saling klaim dukungan dari dewan pimpinan daerah (DPD). DPP Partai Golkar pun didesak untuk segera menggelar rapat pleno.
Ace Hasan Syadzily, kader Partai Golkar kubu Airlangga mengatakan, Airlangga sudah mendapatkan dukungan dari 95 persen DPD. Baik DPD I tingkat provinsi, maupun DPD II kabupaten/kota. "Mereka sudah memberikan dukungan secara tertulis kepada Pak Airlangga," terang dia kepada JPG, kemarin (30/7).
Walaupun sudah mendapatkan dukungan dari mayoritas DPD, namun pihaknya tidak mau gembor-gembor, karena munas masih akan diadakan Desember mendatang. Waktunya masih cukup jauh. Banyak proses yang harus dilalui sebelum munas digelar akhir tahun ini. Salah satu rapat pleno.
Ketua DPP Partai Golkar itu mengatakan, rapat pleno akan digelar untuk menetapkan waktu, tempat, dan siapa panitia yang akan ditunjuk sebagai penanggungjawab pelaksanaan rapat tertinggi partai itu. Setelah rapat pleno, panitia munas akan membuka pedaftaran dan mengundang para calon ketua umum (Caketum). Para caketum akan diundang untuk menyampaikan visi dan misi mereka.
Anggota DPR RI itu mengatakan, pihaknya belum bisa memastikan kapan rapat pleno diadakan, karena masih banyak agenda nasional yang harus diselesaikan. Misalnya, proses uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) yang belum rampung. Setelah itu, pelantikan anggota DPRD dan DPR RI. "Jika agenda sudah aman dan tenang, baru kami akan cari waktu yang tepat," kata dia.
Sementara itu, kubu Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengklaim sudah mendapat dukungan 478 DPD. "Dukungan ke Bamsoet setiap hari berdatangan," terang Junaidi Elvis, kader Partai Golkar kubu Bamsoet, kemarin. Ketua Bidang Kemaritiman DPP Partai Golkar itu mengatakan, daerah menginginkan ada perubahan dengan mendukung Bamsoet.
Dia menerangkan, selama ini Airlangga dinilai kurang dekat dengan daerah. Dia jarang turun ke daerah. Selain itu, dia juga menyoroti saksi pada Pemilu 2019. Saksi Partai Golkar sangat minim. Bahkan, ada TPS yang tidak ada saksi dari partai beringin. Hal itu tentu mempengaruhi perolehan suara Golkar.
Pihaknya pun mendesak agar DPP Partai Golkar segera menggelar rapat pleno untuk membahas evaluasi pemilu. Menurut Elvis, perolehan suara Golkar tidak mencapai target yang ditetapkan. Partainya mematok target 110 kursi di DPR, tapi yang tercapai hanya 85 kursi.
Dengan evaluasi akan diketahui apakah penetapan caleg yang salah, atau DPD yang salah. Penyebab merosotnya perolehan suara tidak bisa diketahui jika tidak dilakukan evaluasi. "Maka, kami meminta agar DPP segera menggelar rapat pleno," tegas dia.(lum/jpg)
